Suara.com - Presiden Jokowi meninjau perkembangan pembangunan kawasan Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jumat (17/5/2019).
Kedatangan Jokowi ke Mandalika didampingi Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, dan Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah.
Kawasan Mandalika sebelumnya telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata melalui Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014.
"Saya ingin melihat perkembangan dari Mandalika. Pak Dirut (ITDC) menyampaikan hotelnya sudah ada 7 yang sewa, dan 3 sedang dibangun. Intinya sebuah perkembangan yang sangat bagus," ujar Jokowi saat berada di Ikon Pantai Kuta, Mandalika dalam keterangan tertulis yang didapat dari Biro Pers Sekretariat Presiden, Jumat (17/5/2019).
Kedatangan Jokowi juga ingin memastikan pembangunan sejumlah fasilitas dasar yang layak bagi kawasan pariwisata.
Dalam peninjauannya, Jokowi mendapat penjelasan dari Direktur Utama Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Abdulbar M Mansoer, mengenai perkembangan pembangunan fasilitas umum.
Misalnya, toilet bagi para wisatawan, penyediaan air bersih, termasuk infrastruktur dasar lain seperti ketersediaan listrik dan pengolahan limbah.
“Jangan sampai kawasan yang sudah sangat indah dan bagus pemberian Allah ini, menjadi tidak baik karena salah manajemen dari awal," kata Jokowi.
Guna mendukung kawasan wisata tersebut, ITDC juga telah menyelesaikan kawasan yang dimaksudkan bagi para pelaku UMKM, dengan mendirikan bazar UMKM dalam kawasan itu.
Baca Juga: IMI Menyatakan Kesiapan Mendukung MotoGP Mandalika
Nantinya, bazar tersebut akan dimanfaatkan para pelaku UMKM dan masyarakat yang berdomisili di sekitar kawasan.
Lebih lanjut, Jokowi juga ingin memastikan Mandalika siap untuk menggelar MotoGP 2021.
Karena itu, Jokowi berharap agar segala persiapan bagi pembangunan fasilitas dan infrastruktur pendukung ajang olahraga balap tersebut, dapat segera diselesaikan.
"Kami juga ingin fasilitas yang berkaitan dengan Moto GP 2021 segera dikerjakan. Bandara sudah, jalan sudah, penetapan lokasi juga. Kami harapkan konstruksi paling lambat itu Januari 2020," tutur dia.
Berita Terkait
-
IMI Menyatakan Kesiapan Mendukung MotoGP Mandalika
-
Peraih Medali Emas APG 2018 Penasaran Jajal Sirkuit Mandalika
-
Indonesia Gelar MotoGP, Ini Harapan Mantan Pembalap Nasional
-
CEO Dorna: MotoGP Indonesia Sangat Penting Bagi Masa Depan MotoGP
-
Jadi Buah Bibir, Ini Komentar Orang Luar Negeri tentang Sirkuit Mandalika
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
-
Satu Indonesia ke Jogja, Euforia Wisata Akhir Tahun dengan Embel-embel Murah Meriah
Terkini
-
Tito Karnavian Tekankan Kreativitas dan Kemandirian Fiskal dalam RKAT Unsri 2026
-
Mendagri Minta Pemda Segera Siapkan Data Masyarakat Terdampak & Lokasi Pembangunan Huntap
-
Teror Bom 10 Sekolah Depok, Pelaku Pilih Target Acak Pakai AI ala ChatGPT
-
Kejari Bogor Bidik Tambang Emas Ilegal, Isu Dugaan 'Beking' Aparat di Gunung Guruh Kian Santer
-
Efek Domino OTT KPK, Kajari HSU dan Bekasi Masuk 'Kotak' Mutasi Raksasa Kejagung
-
Diduga Sarat Potensi Korupsi, KPK-Kejagung Didesak Periksa Bupati Nias Utara, Kasus Apa?
-
Resmi! KY Rekomendasikan 3 Hakim Perkara Tom Lembong Disanksi Nonpalu
-
Ancaman Bencana Susulan Mengintai, Legislator DPR: Jangan Tunggu Korban Jatuh Baru Bergerak
-
Amnesty International Kutuk Keras Represi Aparat ke Relawan Bantuan Aceh: Arogansi Kekuasaan
-
Ketua Banggar DPR Said Abdullah: Merchant Tolak Pembayaran Tunai Bisa Dipidana