Suara.com - Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Lukman Said meminta kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten untuk mengimbau kepada masyarakatnya di daerah untuk tidak terprovokasi dengan isu People Power pada 22 Mei 2019.
Ia berharap masyarakat memberikan kesempatan kepada KPU untuk bekerja secara konstitusi.
"Kami, DPRD Kabupaten akan mengimbau. Dari Jabar saya akan mengimbau besok supaya menyampaikan kepada konstituennya kepada rakyat untuk jangan mudah terprovokasi. Biarlah KPU bekerja secara konstitusional. Karena ini adalah konsekuensi konstitusional," ujar Lukman Said di kawasan SCBD, Jakarta, Jumat (17/5/2019).
Diketahui pada 22 Mei, KPU secara resmi akan mengumumkan hasil Pilpres 2019.
Menurutnya setelah Pemilu, masyarakat harus kembali merajut persaudaraan yang sempat renggang saat Pemilu. Dan ia juga berharap ke depan perlu ada evaluasi dari Pemilu 2019.
"Kita mau, habis Pemilu kita damai kembali merajut persaudaraan. Apa yang terjadi hari ini, kita demokrasi semua, kelemahan kita evaluasi untuk 2024," ujarnya.
Lukman Said menilai people power yang digaungkan oleh pasangan Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga merupakan upaya makar untuk menggulingkan pemerintahan.
Karena itu, ia mengimbau agar 17 ribu anggota DPRD yang tergabung dalam Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) mengimbau masyarakatnya agar tidak ke Jakarta.
"People power bagi kami makar yang ingin menggulingkan pemerintahan. Bagi saya ada kepolisian, sudah ada MK, sudah ada TNI, Polri. Sebagai DPRD politisi daerah yang akan mengimbau kepada kawan-kawan 17 ribu itu untuk tidak datang ke Jakarta, cukup mengikuti di media nasional apa yang terjadi hari ini," tandasnya.
Baca Juga: Pemudik Silakan Catat: Sistem Tol Satu Arah untuk Mudik dan Balik 2019
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar