Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memberikan masukan kepada presiden terpilih Joko Widodo yang telah memenangkan hasil Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pesta demokrasi pemilihan umum presiden (Pilpres) 2019.
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyarankan kepada Jokowi agar dalam menentukan susunan kabinet pada periode keduanya, tidak memberikan toleransi bagi menteri yang terjaring korupsi.
"Memang harus zero toleran dengan zero toleran kita disitu tegas, bahwa sekecil apa pun pelanggaran itu harus ada sanksinya," kata Saut di Gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/5/2019).
Lantaran itu, Saut berharap bila sudah tegas, pemerintah dapat mendekati strategi nasional. Saut sendiri mengemukakan ada ada tiga prioritas yang harus difokuskan pemerintah, yakni pendapatan negara, perizinan dan penegakan hukum.
"Nah, kemudian kalau itu ketemu dengan orang-orang yang berintegritas, dipilih orang orang berintegritas KPK akan lebih gampang mengikuti iramanya," ujar Saut
Selain itu, Saut juga menyoroti wacana pemerintah yang akan membuat zaken kabinet, yakni menempatkan orang yang kompeten dan memiliki potensi sesuai dengan bidangnya. Bukan dari orang - orang partai pengusung yang terpilih dan tifak memiliki keahlian di bidangnya.
"Kemarin kan disebut ada yang disebutnya katanya kabinet zaken, bahwa itu adalah orang-orang profesional," tutup Saut
Berita Terkait
-
Isu Di-reshuffle dari Kabinet Jokowi, Menpora: Kerja, Kerja, dan Kerja
-
Ma'ruf Amin Pikir-pikir Bentuk Zaken Kabinet Jika Menangi Pilpres
-
Usul Bikin Zaken Kabinet, Buya Syafii: Agar Presiden Jokowi Berdaulat
-
Tiga Menteri Terseret Dugaan Kasus Korupsi, Jokowi Rombak Jajaran Kabinet
-
Presiden Jokowi Pimpin Sidang Kabinet di Istana Bogor
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
Pilihan
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
Terkini
-
Buntut Insiden Rapat Revisi UU TNI, 4 Prajurit Segera Disidang: Motif Diduga Dendam Pribadi
-
Pramono All Out Demi Boyong BTS ke JIS: Jamin Bebas Macet dan Akses KRL Langsung!
-
Blokade Selat Hormuz Dianggap Perjudian Trump, Kalau Misi Gagal Ekonomi Dunia Hancur
-
Ikrar Nusa Bakti Sindir Militer: Merasa Dirinya Bukan Dibentuk Oleh Negara
-
MBG Serap Hampir Rp1 Triliun per Hari, BGN Sebut Dana Langsung Mengalir ke Masyarakat
-
Harga Rokok Lebih Murah dari Sebungkus Nasi, CISDI: Bisa Gagalkan Program Makan Bergizi Gratis
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Laut Merah Milik Siapa? Iran Ancam Mau Menutupnya
-
WALHI Kritik Menhan Sjafrie Sjamsoeddin di Satgas PKH: Waspada Ekspansi Militer di Ruang Sipil
-
Melihat Kapal Macet Mau ke Selat Hormuz Berdasarkan Data Pelacakan Maritim