Suara.com - Korea Utara pada Senin (27/5) menjuluki Penasihat Keamanan Amerika Serikat John Bolton sebagai "maniak perang", setelah dia menyebut peluncuran rudal jarak pendek oleh Pyongyang awal bulan ini sebagai sebuah pelanggaran terhadap resolusi PBB.
Menurut Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) yang dikelola pemerintah Korea Utara, Kementerian Luar Negeri negara itu mengatakan Pyongyang tidak mengakui resolusi PBB dan tidak terikat dengannya.
Korea Utara berada di bawah sanksi berat PBB sejak 2006, setelah secara sepihak menguji-coba persenjataan nuklirnya. Sanksi tersebut membuatnya terisolasi dari komunitas internasional. Namun, Pyongyang tetap meluncurkan rudal balistik jarak pendek pada 4 dan 9 Mei.
“Jika ada benda yang diluncurkan, pasti akan terbang dalam lintasan. Apa yang dipermasalahkan AS bukan tentang jangkauannya, tetapi larangan peluncuran itu sendiri, menggunakan teknologi balistik. Lagipula, ini sama saja menuntut DPRK [Republik Rakyat Demokratik Korea] untuk melepaskan haknya untuk membela diri,” kata pernyataan Korea Utara sebagaimana dilansir dari Kantor Berita Anadolu, Selasa (28/5/2019).
Pyongyang bersikeras bahwa latihan militernya tidak menargetkan siapa pun atau membahayakan negara-negara sekitarnya.
“Tapi Bolton mengklaim keras bahwa itu merupakan pelanggaran terhadap resolusi, dengan tidak sopan ikut campur dalam masalah internal orang lain. Dibutuhkan sedikit wawasan untuk menentukan bahwa Bolton jelas memiliki struktur mental yang berbeda dari orang biasa,” ujar pernyataan itu.
"... dia terkenal sebagai maniak perang anti-DPRK yang mengarang berbagai kebijakan provokatif seperti penunjukan negara kita sebagai poros kejahatan, serangan pencegahan dan perubahan rezim," tambahnya.
Pernyataan Korea Utara mengatakan bahwa Bolton berdiri di garis depan memimpin Perang Irak dan saat ini mendapatkan ketenaran sebagai penghasut perang atas obsesinya dengan perang-perang lain di Timur Tengah dan Amerika Selatan.
"Bagaimanapun, akan lebih tepat untuk memanggil Bolton bukan dengan sebutan penasihat keamanan yang berjuang untuk keamanan, tetapi penasihat yang menghancurkan keamanan dan merusak perdamaian dan keamanan," ungkap pernyataan resmi Korea Utara.
Berita Terkait
-
Pencuri Mobil Terekam CCTV, Lancarkan Aksinya Secepat Kilat
-
Bawa Kardus Foto Mendiang Suami Saat Liburan, Kisah Haru Wanita Ini Viral
-
Serukan Kebijakan Otomotif, Presiden Trump Bikin Jepang Bingung
-
Hubungan dengan Iran Memanas, AS Berencana Tambah Pasukan di Timur Tengah
-
Gemas, Lihat Aksi 3 Beruang Ini Memanjat dan Masuk ke Mobil
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Nova Arianto Ungkap Biang Kerok Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Zambia
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
Terkini
-
OTT KPK di Riau! Gubernur dan Kepala Dinas Ditangkap, Siapa Saja Tersangkanya?
-
KPK Sebut OTT di Riau Terkait dengan Korupsi Anggaran Dinas PUPR
-
Polisi Berhasil Tangkap Sindikat Penambangan Ilegal di Taman Nasional Gunung Merapi
-
600 Ribu Penerima Bansos Dipakai Judi Online! Yusril Ungkap Fakta Mencengangkan
-
Pemerintah Segera Putihkan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Catat Waktunya!
-
Pengemudi Ojol Jadi Buron Usai Penumpangnya Tewas, Asosiasi Desak Pelaku Serahkan Diri
-
Sempat Kabur Saat Kena OTT, Gubernur Riau Ditangkap KPK di Kafe
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru