Suara.com - Korea Utara pada Senin (27/5) menjuluki Penasihat Keamanan Amerika Serikat John Bolton sebagai "maniak perang", setelah dia menyebut peluncuran rudal jarak pendek oleh Pyongyang awal bulan ini sebagai sebuah pelanggaran terhadap resolusi PBB.
Menurut Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) yang dikelola pemerintah Korea Utara, Kementerian Luar Negeri negara itu mengatakan Pyongyang tidak mengakui resolusi PBB dan tidak terikat dengannya.
Korea Utara berada di bawah sanksi berat PBB sejak 2006, setelah secara sepihak menguji-coba persenjataan nuklirnya. Sanksi tersebut membuatnya terisolasi dari komunitas internasional. Namun, Pyongyang tetap meluncurkan rudal balistik jarak pendek pada 4 dan 9 Mei.
“Jika ada benda yang diluncurkan, pasti akan terbang dalam lintasan. Apa yang dipermasalahkan AS bukan tentang jangkauannya, tetapi larangan peluncuran itu sendiri, menggunakan teknologi balistik. Lagipula, ini sama saja menuntut DPRK [Republik Rakyat Demokratik Korea] untuk melepaskan haknya untuk membela diri,” kata pernyataan Korea Utara sebagaimana dilansir dari Kantor Berita Anadolu, Selasa (28/5/2019).
Pyongyang bersikeras bahwa latihan militernya tidak menargetkan siapa pun atau membahayakan negara-negara sekitarnya.
“Tapi Bolton mengklaim keras bahwa itu merupakan pelanggaran terhadap resolusi, dengan tidak sopan ikut campur dalam masalah internal orang lain. Dibutuhkan sedikit wawasan untuk menentukan bahwa Bolton jelas memiliki struktur mental yang berbeda dari orang biasa,” ujar pernyataan itu.
"... dia terkenal sebagai maniak perang anti-DPRK yang mengarang berbagai kebijakan provokatif seperti penunjukan negara kita sebagai poros kejahatan, serangan pencegahan dan perubahan rezim," tambahnya.
Pernyataan Korea Utara mengatakan bahwa Bolton berdiri di garis depan memimpin Perang Irak dan saat ini mendapatkan ketenaran sebagai penghasut perang atas obsesinya dengan perang-perang lain di Timur Tengah dan Amerika Selatan.
"Bagaimanapun, akan lebih tepat untuk memanggil Bolton bukan dengan sebutan penasihat keamanan yang berjuang untuk keamanan, tetapi penasihat yang menghancurkan keamanan dan merusak perdamaian dan keamanan," ungkap pernyataan resmi Korea Utara.
Berita Terkait
-
Pencuri Mobil Terekam CCTV, Lancarkan Aksinya Secepat Kilat
-
Bawa Kardus Foto Mendiang Suami Saat Liburan, Kisah Haru Wanita Ini Viral
-
Serukan Kebijakan Otomotif, Presiden Trump Bikin Jepang Bingung
-
Hubungan dengan Iran Memanas, AS Berencana Tambah Pasukan di Timur Tengah
-
Gemas, Lihat Aksi 3 Beruang Ini Memanjat dan Masuk ke Mobil
Terpopuler
- 61 Kode Redeem FF Max Terbaru 20 Maret 2026: Raih THR Idul Fitri, AK47 Lava, dan Joker
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- 9 HP Gaming Terjangkau Rekomendasi David GadgetIn Buat Lebaran 2026, Performa Kencang!
- Apa Jawaban Minal Aidin Wal Faizin? Simak Arti dan Cara Membalasnya
- 7 HP Paling Murah yang Bisa Kamu Beli saat Idulfitri 2026
Pilihan
-
Ironi Hari Air Sedunia: Ketika Air yang Melimpah Justru Menjadi Kemewahan
-
Rudal Iran Hantam Dekat Fasilitas Nuklir Israel, 100 Orang Jadi Korban
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
Terkini
-
Pelaku Pembunuhan Wanita di Cipayung Tertangkap, Ternyata Mantan Suami Siri Asal Irak
-
Hawaii Diterjang Banjir Terparah Sepanjang 20 Tahun, 5000 Warga Mengungsi
-
Gaspol Reformasi Pendidikan, Prabowo Targetkan Renovasi 300 Ribu Sekolah
-
Prabowo: Lebih Baik Uang untuk Makan Rakyat daripada Dikorupsi
-
Strategi Prabowo Ciptakan Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen: Dari Dapur MBG hingga Perumahan Rakyat
-
Pertahanan Israel Jebol? Rudal Iran Lolos, Potret Kota Dimona dan Arad Porak-poranda
-
Karakteristik Berbeda dengan Nataru, Malioboro Mulai Dipadati Ribuan Wisatawan Mudik
-
Prabowo Tegas ke AS: Investasi Boleh, Tapi Harus Ikut Aturan Indonesia
-
Prabowo Soal Tarif Resiprokal AS: Kepentingan Nasional Tak Bisa Ditawar-tawar
-
Presiden Prabowo Tegas! Jenderal Pun Bisa Disikat Jika Tak Sejalan Reformasi TNI-Polri