Suara.com - Fadli Zon, anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, mengomentari soal rencana pembunuhan terhadap empat pejabat negara saat kerusuhan 22 Mei berlangsung.
Menurutnya, kabar tersebut hanya dijadikan sebagai pengalihan isu dari banyaknya korban yang berjatuhan akibat adanya kerusuhan 22 Mei.
Fadli mengatakan, pengungkapan adanya isu rencana pembunuhan terhadap empat pejabat negara berlebihan.
Apabila memang terbukti, Fadli meminta pihak kepolisian untuk mengungkap orang-orang di balik rencana tersebut.
"Saya enggak yakin. Siapa sih yang mau melakukan itu? Jangan lebai. Siapa? Tunjuk dong orangnya," kata Fadli di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Rabu (29/5/2019).
"Polisi itu gampang kok mendeteksi orang mau menarget dan orang juga kalau mau menarget membunuh, enggak akan bilang-bilang. Jangan mengalihkan isu," sambungnya.
Lagipula menurutnya, apabila memang ancaman tersebut benar adanya, pihak kepolisian harus bisa menunjukkan bukti ancamannya tersebut.
Ia juga menyebut pernah mendapatkan ancaman dari melalui pesan singkat hingga aplikasi pesan instan atau WhatsApp.
"Justru yang mengancam-ancam pihak lain ya termasuk pernah diancam di Twitter, di beberapa tempat, di WA ada, di SMS ada. Saya bisa tunjukkan ancaman-ancaman itu. Itu tidak apa-apa kalau menurut saya," ujarnya.
Baca Juga: Sandiaga Minta Penarget Pembunuhan Empat Pejabat Negara Segera Diungkap
"Apalagi ini purnawirawan jenderal, masak pakai dikawal-kawal takut segala," sambungnya.
Fadli juga menilai, seharusnya pihak kepolisian fokus kepada penyelidikan atas meninggalnya 8 warga saat kerusuhan terjadi.
Fadli meminta kepolisian bisa mengungkap penyebab dari meninggalnya 8 warga yang meninggal tersebut.
"Ini yang harus dijelaskan oleh pemerintah, bukan soal 4 pejabat yang ditarget. Saya juga bisa ngarang cerita kayak begitu. Saya ditargetkan pembunuhan gitu, saya bisa ngarang juga."
Untuk diketahui, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkap ada 4 pejabat yang diancam ditembak mati saat kerusuhan 21 - 22 Mei 2019. Pejabat itu adalah pejabat sekelas menteri.
Mereka adalah Menkopolhukam Wiranto, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, Kepala BIN Budi Gunawan dan Staf Khusus Presiden Bidang Intelijen Gories Mere. Menurut dia, hal itu terungkap dari hasil pemeriksaan resmi.
Tag
Berita Terkait
-
Pengamat Politik Asia Tenggara Nilai Pejabat Intelijen RI Terlalu Ketakutan
-
Ngeluh ke Fadli Zon, Eggi Sudjana Minta Penangguhan Penahanan
-
Fadli Zon Mempertanyakan Daftar Manifes Prabowo ke LN Diumbar ke Publik
-
Fadli Zon Sebut Kunjungan Prabowo ke Austria Urusan Bisnis
-
Siang Ini Fadli Zon Jenguk Eggi, Lieus dan Tersangka Kerusuhan 22 Mei
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional