Suara.com - Pemprov DKI Jakarta meniadakan istilah operasi yustisi atau kependudukan sejak seusai libur Idul Fitri 2019, karena ingin menjadikan ibu kota sebagai kawasan yang setara untuk semua golongan.
"Mulai tahun ini, tidak lagi ada istilah operasi, yang ada adalah pelayanan jasa kependudukan untuk mereka-mereka yang bekerja di Jakarta. Nah kami semua ingin ini semua berjalan dengan baik," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (30/5/2019).
Pemprov menginginkan Jakarta menjadi tempat yang setara bagi semuanya. Karena dalam praktiknya, operasi tersebut selama ini hanya menyasar masyarakat kelas bawah.
Padahal, kata Anies, orang-orang daerah yang datang ke Jakarta setelah lebaran, ada dari kelas menengah dan atas juga.
"Hampir pasti yang di atas tidak tertangkap dalam operasi-operasi Justicia. Yang (operasi) itu diselenggarakan oleh siapa? Oleh kita sendiri," kata Anies.
Sementara itu, Anies berpesan agar warga Jakarta pulang ke kampung halaman secara selamat. Berkat kedatangan mereka, perekonomiannya bergerak.
"Berkat kedatangan mereka, kesejahteraan kita meningkat. Dan berkat mereka, Jakarta pendapatan pajaknya meningkat. Karena itu kita kembalikan pendapatan pajak itu kepada mereka dalam bentuk fasilitas kendaraan pulang mudik," kata Anies.
Anies juga menganjurkan kepada para pemudik yang akan membawa keluarganya ke Jakarta, agar memastikan membawa surat-surat kependudukan lengkap.
Kedua, usahakan memiliki kepesertaan BPJS, sehingga kalau di Jakarta ada masalah kesehatan, mudah Dijamin.
Baca Juga: Ahok Janji Tak Lakukan Operasi Yustisi untuk Razia Pendatang
"Ketiga, bawa keterampilan, bawa pengalaman, bawa kemampuan, sehingga di Jakarta ikut menggerakkan perekonomian. Dengan cara begitu, maka datang ke Jakarta, ikut berkontribusi kehidupan perekonomian di tempat kita," katanya.
Berita Terkait
-
Anies Baswedan Resmi Buka Gelaran Jakarta Fair Kemayoran 2019
-
Keseruan Last Child Hibur Opening Ceremony Jakarta Fair 2019
-
Jadi Ketua Tim Hukum Prabowo, Anies Sebut BW Tak Digaji Sebagai TGUPP
-
Anies: Kalau Harga Pangan Jakarta Stabil, di Seluruh Indonesia Juga
-
Awas, Anies Larang PNS DKI Jakarta Mudik Pakai Mobil Dinas
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
Terkini
-
Studi Oxford: Hampir Separuh Penduduk Dunia Terancam Panas Ekstrem pada 2050
-
Diduga Adu Kecepatan, 4 Fakta SUV Mewah Jetour T2 hangus Terbakar Usai Ditabrak BMW di Tol Jagorawi
-
Geger Temuan PPATK, Rp992 Triliun Perputaran Duit Tambang Emas Ilegal, Siapa 'King Maker'-nya?
-
Pigai Akui Uang Pribadi Terkuras karena Kementerian HAM Tak Punya Anggaran Bansos
-
Saksi Ungkap Ada Uang Nonteknis dan Uang Apresiasi dalam Pengurusan Sertifikasi K3 di Kemnaker
-
Pedagang Kota Tua Terpaksa 'Ngungsi' Imbas Syuting Film Lisa BLACKPINK: Uang Kompensasi Nggak Cukup!
-
Sri Raja Sacandra: UU Polri 2002 Lahir dari Konflik Kekuasaan, Bukan Amanah Reformasi
-
Prabowo Wanti-wanti Pimpinan yang Akali BUMN Segera Dipanggil Kejaksaan
-
Natalius Pigai Bangga Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB: Sebut Prestasi Langka di Level Dunia
-
Nadiem Kaget Banyak Anak Buahnya Terima Gratifikasi di Kasus Chromebook: Semuanya Mengaku