Suara.com - Pemprov DKI Jakarta meniadakan istilah operasi yustisi atau kependudukan sejak seusai libur Idul Fitri 2019, karena ingin menjadikan ibu kota sebagai kawasan yang setara untuk semua golongan.
"Mulai tahun ini, tidak lagi ada istilah operasi, yang ada adalah pelayanan jasa kependudukan untuk mereka-mereka yang bekerja di Jakarta. Nah kami semua ingin ini semua berjalan dengan baik," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (30/5/2019).
Pemprov menginginkan Jakarta menjadi tempat yang setara bagi semuanya. Karena dalam praktiknya, operasi tersebut selama ini hanya menyasar masyarakat kelas bawah.
Padahal, kata Anies, orang-orang daerah yang datang ke Jakarta setelah lebaran, ada dari kelas menengah dan atas juga.
"Hampir pasti yang di atas tidak tertangkap dalam operasi-operasi Justicia. Yang (operasi) itu diselenggarakan oleh siapa? Oleh kita sendiri," kata Anies.
Sementara itu, Anies berpesan agar warga Jakarta pulang ke kampung halaman secara selamat. Berkat kedatangan mereka, perekonomiannya bergerak.
"Berkat kedatangan mereka, kesejahteraan kita meningkat. Dan berkat mereka, Jakarta pendapatan pajaknya meningkat. Karena itu kita kembalikan pendapatan pajak itu kepada mereka dalam bentuk fasilitas kendaraan pulang mudik," kata Anies.
Anies juga menganjurkan kepada para pemudik yang akan membawa keluarganya ke Jakarta, agar memastikan membawa surat-surat kependudukan lengkap.
Kedua, usahakan memiliki kepesertaan BPJS, sehingga kalau di Jakarta ada masalah kesehatan, mudah Dijamin.
Baca Juga: Ahok Janji Tak Lakukan Operasi Yustisi untuk Razia Pendatang
"Ketiga, bawa keterampilan, bawa pengalaman, bawa kemampuan, sehingga di Jakarta ikut menggerakkan perekonomian. Dengan cara begitu, maka datang ke Jakarta, ikut berkontribusi kehidupan perekonomian di tempat kita," katanya.
Berita Terkait
-
Anies Baswedan Resmi Buka Gelaran Jakarta Fair Kemayoran 2019
-
Keseruan Last Child Hibur Opening Ceremony Jakarta Fair 2019
-
Jadi Ketua Tim Hukum Prabowo, Anies Sebut BW Tak Digaji Sebagai TGUPP
-
Anies: Kalau Harga Pangan Jakarta Stabil, di Seluruh Indonesia Juga
-
Awas, Anies Larang PNS DKI Jakarta Mudik Pakai Mobil Dinas
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri