Ingin Koalisi Bubar, BPN Tuding Demokrat Mau Dapat Jatah Menteri Jokowi

Suara.com - Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga, Andre Rosiade tuding Partai Demokrat mau cepat-cepat dapat jatah menteri dari Joko Widodo setelah mendorong Prabowo dan Jokowi bubarkan koalisi Pilpres 2019 masing-masing.

Namun BPN Prabowo - Sandiaga menolak membubarkan koalisi. Dia mengatakan Koalisi Indonesia Adil Makmur terus berjalan. Sebab proses pemilu belum selesai, misalnya masih ada gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal itu dikatakannya menanggapi pernyataan Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik yang menyarankan agar Koalisi Indonesia Kerja dan Koalisi Indonesia Adil Makmur dibubarkan.

Andre merasa heran dengan pernyataan Rachland tersebut karena yang bersangkutan tidak pernah aktif dalam rapat di internal koalisi Prabowo - Sandiaga. Ia menduga Partai Demokrat sudah tidak sabar bergabung dengan koalisi Jokowi untuk mendapatkan kursi menteri di pemerintahan.

"Rachland tidak pernah aktif, lalu tidak ada angin dan tidak ada hujan dia mengusulkan pembubaran koalisi. Mungkin yang bersangkutan terburu-buru Demokrat ingin mendapatkan menteri dari kubu Jokowi," kata Andre di Jakarta, Minggu (9/6/2019).

Oleh karena itu, dia mempersilakan Partai Demokrat keluar dari koalisi Prabowo-Sandi dan pihaknya tidak akan menghalang-halangi. Ia menilai dalam berkoalisi kalau memiliki masukan, silakan disampaikan di internal, bukan malah membuat gaduh.

"Jadi, harapan kami pada Demokrat silakan tentukan sikap. Kalau mau keluar, pamit secara baik-baik. Datang tampak muka, pulang tampak punggung," ujarnya.

Menurut dia, kalau Demokrat masih ingin tetap bertahan di koalisi Prabowo-Sandi, harus menjaga etika dan jangan membuat gaduh karena BPN sedang fokus menggugat di MK. Kalau Demokrat sudah tidak sabar mendapatkan jatah menteri hasil perombakan kabinet pada bulan Juni atau Juli 2019, dia mempersilakan partai itu keluar dari koalisi Prabowo - Sandiaga.

Sebelumnya, Wasekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik dalam akun Twitter-nya menyarankan agar Koalisi Indonesia Kerja dan Koalisi Indonesia Adil Makmur dibubarkan.

Baca Juga: Demokrat Minta Prabowo Bubarkan Koalisi, BPN Menolak

"Pak Prabowo, pemilu sudah usai, gugatan ke MK adalah gugatan pasangan capres, tidak melibatkan partai. Saya usul Anda segera bubarkan koalisi dalam pertemuan resmi yang terakhir karena Anda pemimpin koalisi yang mengajak bergabung, datang tampak muka, pulang tampak punggung," kata Rachland.

Ia juga menyarankan Jokowi untuk membubarkan koalisi karena mempertahankannya berarti mempertahankan perkubuan di akar rumput dan mengawetkan permusuhan serta memelihara potensi benturan dalam masyarakat.

Rachland juga meminta Jokowi dan Prabowo bertindak benar karena dalam situasi seperti ini perhatian utama perlu diberikan pada upaya menurunkan tensi politik darah tinggi di akar rumput dan membubarkan koalisi lebih cepat adalah resep yang patut dicoba. (Antara)