Suara.com - Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga, Andre Rosiade mengatakan Koalisi Indonesia Adil Makmur terus berjalan. Sebab proses pemilu belum selesai, misalnya masih ada gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).
BPN Prabowo - Sandiaga menolak membubarkan koalisi.
"Koalisi ini masih terus berjalan karena proses pilpres belum selesai. Oleh karena itu, terus berkoordinasi dengan koalisi kami," kata Andre di Jakarta, Minggu (9/6/2019).
Hal itu dikatakannya menanggapi pernyataan Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik yang menyarankan agar Koalisi Indonesia Kerja dan Koalisi Indonesia Adil Makmur dibubarkan.
Andre merasa heran dengan pernyataan Rachland tersebut karena yang bersangkutan tidak pernah aktif dalam rapat di internal koalisi Prabowo - Sandiaga. Ia menduga Partai Demokrat sudah tidak sabar bergabung dengan koalisi Jokowi untuk mendapatkan kursi menteri di pemerintahan.
"Rachland tidak pernah aktif, lalu tidak ada angin dan tidak ada hujan dia mengusulkan pembubaran koalisi. Mungkin yang bersangkutan terburu-buru Demokrat ingin mendapatkan menteri dari kubu Jokowi," ujarnya.
Oleh karena itu, dia mempersilakan Partai Demokrat keluar dari koalisi Prabowo-Sandi dan pihaknya tidak akan menghalang-halangi. Ia menilai dalam berkoalisi kalau memiliki masukan, silakan disampaikan di internal, bukan malah membuat gaduh.
"Jadi, harapan kami pada Demokrat silakan tentukan sikap. Kalau mau keluar, pamit secara baik-baik. Datang tampak muka, pulang tampak punggung," ujarnya.
Menurut dia, kalau Demokrat masih ingin tetap bertahan di koalisi Prabowo-Sandi, harus menjaga etika dan jangan membuat gaduh karena BPN sedang fokus menggugat di MK. Kalau Demokrat sudah tidak sabar mendapatkan jatah menteri hasil perombakan kabinet pada bulan Juni atau Juli 2019, dia mempersilakan partai itu keluar dari koalisi Prabowo-Sandi.
Baca Juga: Demokrat Usul Prabowo Bubarkan Koalisi, Gerindra: Ngerti Hukum Nggak?
Sebelumnya, Wasekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik dalam akun Twitter-nya menyarankan agar Koalisi Indonesia Kerja dan Koalisi Indonesia Adil Makmur dibubarkan.
"Pak Prabowo, pemilu sudah usai, gugatan ke MK adalah gugatan pasangan capres, tidak melibatkan partai. Saya usul Anda segera bubarkan koalisi dalam pertemuan resmi yang terakhir karena Anda pemimpin koalisi yang mengajak bergabung, datang tampak muka, pulang tampak punggung," kata Rachland.
Ia juga menyarankan Jokowi untuk membubarkan koalisi karena mempertahankannya berarti mempertahankan perkubuan di akar rumput dan mengawetkan permusuhan serta memelihara potensi benturan dalam masyarakat.
Rachland juga meminta Jokowi dan Prabowo bertindak benar karena dalam situasi seperti ini perhatian utama perlu diberikan pada upaya menurunkan tensi politik darah tinggi di akar rumput dan membubarkan koalisi lebih cepat adalah resep yang patut dicoba. (Antara)
Berita Terkait
-
Andi Arief Berandai-andai, Bagaimana Jika MK Menangkan Prabowo - Sandiaga?
-
Demokrat Usul Prabowo Bubarkan Koalisi, Gerindra: Ngerti Hukum Nggak?
-
Demokrat Nilai Bubarkan Koalisi Pilpres Bisa Turunkan Panas Tensi Politik
-
Pemilu Selesai, Demokrat Sarankan Prabowo Bubarkan Koalisi Pilpres 2019
-
Bu Ani Dukung Prabowo Bocoran dari SBY, Demokrat: Ini soal Etika
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- 9 Mobil Bekas dengan Rem Paling Pakem untuk Keamanan Pengguna Harian
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
Pilihan
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
-
Pengguna PLTS Atap Meningkat 18 Kali Lipat, PLN Buka Kouta Baru untuk 2026
-
Bank Dunia Ingatkan Menkeu Purbaya: Defisit 2027 Nyaris Sentuh Batas Bahaya 3%
Terkini
-
Amankan Nataru, Satpol PP DKI Sebar 4.296 Personel
-
Kemenkes Waspadai Leptospirosis Pascabanjir, Gejalanya Mirip Demam Biasa tapi Bisa Mematikan
-
Said Didu Bongkar 5 Kedaulatan RI yang 'Dirampas' Jokowi demi Oligarki Selama Satu Dekade
-
Dulu Besi Tangganya Dicuri, Kini Kabel CCTV JPO Daan Mogot Ditemukan Putus
-
Kemendagri Monitor Pengiriman Bantuan 101.000 Lembar Pakaian untuk Korban Bencana di Aceh
-
Banjir Sumatra Picu Risiko Penyakit Menular, Kemenkes Dorong Imunisasi Darurat
-
OTT 9 Orang Termasuk Jaksa di Banten, KPK Juga Amankan Uang Rp 900 Juta
-
Noel Siap Jalani Sidang Kasus K3, Penampilan Peci dan Sorban Jadi Sorotan
-
Sikapi Pembunuhan Anak Kadernya di Cilegon, DPP PKS Desak Polisi Usut Tuntas dan Transparan
-
PKS Kutuk Keras Pembunuhan Sadis Anak Kadernya di Cilegon: Setiap Anak Punya Hak Hidup!