Suara.com - Anggota Direktorat Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Habiburokhman mempertanyakan soal pemahaman hukum Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Rachland Nashidik.
Habiburokhman mempertanyakan pemahaman hukum Rachland Nashidik yang meminta Calon Presiden Prabowo untuk membubarkan koalisi partai politik Adil Makmur.
Pernyataan itu disampaikan Habiburokhman lewat akun Twitter pribadinya @habiburokhman. Politisi Partai Gerindra itu menyinggung Rachland Nashidik untuk tidak malas membaca undang-undang Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).
Lebih lanjut, Habiburokhman pun meminta agar politisi Partai Demokrat tersebut tidak memutarbalikkan dunia. Adapun, kata Habiburokhman mengatakan akan menghormati Partai Demokrat jika ingin keluar dari Koalisi Adil Makmur pengusung Prabowo - Sandiaga Uno pada Pilpres 2019.
"Ngerti hukum nggak? Koalisi itu tanda tangan resmi Paslon Pilpres di KPU, tahapan Pilpres selesai saat Sumpah Janji Pelantikan Presiden dan Wapres 20 Oktober 2019, jangan malas baca UU dan PKPU. Jangan kau balik dunia, kalau mau keluar kami hormati," kicau Habiburokhman lewat akun Twitter @habiburokhman seperti dikutip suara.com pada Minggu (9/6/2019).
Sebelumya, Rachland Nashidik mengusulkan Prabowo Subianto membubarkan Koalisi Adil Makmur yang mengusung dirinya bersama Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno pada Pilpres 2019. Sebab Pemilu sudah selesai dengan KPU memenangkan Joko Widodo - Maruf Amin.
Rachland Nashidik mengatakan kalau pun Prabowo - Sandiaga gugat hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK), itu tidak lagi melibatkan partai koalisi. Menurutnya, hal itu sudah menjadi urusan calon presiden dan wakil presiden.
"Pak @prabowo, Pemilu sudah usai. Gugatan ke MK adalah gugatan pasangan Capres. Tak melibatkan peran Partai. Saya usul, Anda segera bubarkan Koalisi dalam pertemuan resmi yang terakhir. Andalah pemimpin koalisi, yang mengajak bergabung. Datang tampak muka, pulang tampak punggung," kata Rachland dalam akun twitternya, @RachlanNashidik, Minggu (9/6/2019).
Tak hanya menyarankan ke Prabowo, Rachland Nashidik pun turut menyarankan Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo membubarkan Koalisi Indonesia Kerja yang mengusung calon presiden petahana itu berdampingan dengan Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin.
Baca Juga: Demokrat Nilai Bubarkan Koalisi Pilpres Bisa Turunkan Panas Tensi Politik
"Anjuran yang sama, bubarkan Koalisi, juga saya sampaikan pada Pak @jokowi. Mempertahankan koalisi berarti mempertahankan perkubuan di akar rumput. Artinya mengawetkan permusuhan dan memelihara potensi benturan dalam masyarakat. Para pemimpin harus mengutamakan keselamatan bangsa," ujarnya.
Berita Terkait
-
Demokrat Nilai Bubarkan Koalisi Pilpres Bisa Turunkan Panas Tensi Politik
-
Pemilu Selesai, Demokrat Sarankan Prabowo Bubarkan Koalisi Pilpres 2019
-
Bu Ani Dukung Prabowo Bocoran dari SBY, Demokrat: Ini soal Etika
-
Habis Lebaran, PKS Tegaskan Masih Dukung Prabowo - Sandiaga
-
PAN: Demokrat Tak Sejalan dengan Koalisi Prabowo - Sandiaga Saat Ini
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
Bobol BPJS Rp21,7 Miliar Pakai Klaim Fiktif, Kejati DKI Tangkap Tersangka berinisial RAS
-
Mengapa Penanganan Banjir Sumatra Lambat? Menelisik Efek Pemotongan Anggaran
-
Atasi Krisis Air, Brimob Polri Targetkan 100 Titik Sumur Bor untuk Warga Aceh Tamiang
-
Mendikdasmen Pastikan Guru Korban Bencana di Sumatra Dapat Bantuan Rp2 Juta
-
Masalah Lingkungan Jadi PR, Pemerintah Segera Tertibkan Izin Kawasan Hutan hingga Pertambangan
-
Dua Hari Berturut-turut, KPK Dikabarkan Kembali Tangkap Jaksa Lewat OTT
-
LPSK Tangani 5.162 Permohonan Restitusi, Kasus Anak Meroket Tajam
-
Upaya Roy Suryo cs Mentah di Polda Metro Jaya, Status Tersangka Ijazah Jokowi Final?
-
Jurus 'Sapu Jagat' Omnibus Law Disiapkan untuk Atur Jabatan Polisi di Kementerian
-
Dakwaan Jaksa: Dana Hibah Pariwisata Sleman Diduga Jadi 'Bensin' Politik Dinasti Sri Purnomo