Suara.com - Politikus Partai Amanat Nasional Saleh Partaonan Daulay menilai usulan bubarkan Koalisi Pilpres 2019 dari Partai Demokrat merupakan penyataan sipihak. Sampai kini Koalisi Prabowo Subianto - Sandiaga Uno masih berjalan.
Saleh menilai mungkin Demokrat menginginkan keluar koalisi karena ada tawaran yang lebih baik. Menurut dia, nada usulan keluar atau pembubaran koalisi terlihat banyak disampaikan oleh para pengurus demokrat.
"Itu pendapat sepihak partai Demokrat. Mungkin Demokrat melihat bahwa mereka sudah tidak lagi bagian dari koalisi," kata Saleh dihubungi, Senin (10/6/2019).
Dia menekankan apa yang dilakukan Demokrat saat ini adalah hal yang sah dan menjadi hak Demokrat. Dia menyatakan koalisi didasarkan atas kesadaran dan kerelaan semua pihak.
"Tidak ada paksaan sedikit pun. Dulu mereka juga gabung atas keinginan sendiri. Nah, sekarang kalau mau pisah, itu juga boleh atas keinginan sendiri," jelasnya.
Dia mengatakan pada dasarnya koalisi tidak perlu dibubarkan. Pada saatnya nanti masing-masing partai memiliki hak menentukan sikap politik terhadap pemerintahan ke depan. Dia menyampaikan PAN juga suatu saat bisa saja menetapkan pilihan politik sendiri dan tidak bisa dicampuri pihak lain.
"Biar nanti masyarakat yang memberi penilaian kepada semua partai yang ada. Masyarakat saat ini sedang melihat, mendengar, dan menyimak semua jalannya proses demokrasi. Mereka tentu sudah sangat cerdas untuk membaca seluruh sikap dan kebijakan politik masing-masing parpol," jelasnya.
Lebih jauh dia menilai agar Demokrat sebaiknya mengambil posisi dan pilihan politik sendiri dan tidak perlu memberikan pernyataan yang tidak menyejukkan.
"Saya kira demokra memiliki masalah tersendiri dengan Prabowo-Sandi. Jika itu betul, sebaiknya disampaikan langsung, tidak perlu diumbar di publik. Kalau diumbar, orang pasti akan menduga ada manuver tertentu untuk mendapatkan sesuatu," ujar dia.
Baca Juga: Sarankan Koalisi Bubar, Ini Alasan Demokrat Belum Menarik Diri dari 02
"Kalau mau pergi baik-baik silahkan. Kalau membubarkan koalisi, harus dibicarakan lintas koalisi. Kalau mau pergi sendiri, saya kira itu hak. Silahkan saja," katanya.
Sebelumnya Wasekjen Demokrat Rachland Nashidik mengusulkan koalisi Pilpres dibubarkan agar menurunkan tensi politik akar rumput.
Saleh menilai mungkin Demokrat menginginkan keluar koalisi karena ada tawaran yang lebih baik. Menurut dia, nada usulan keluar atau pembubaran koalisi terlihat banyak disampaikan oleh para pengurus demokrat. (Antara)
Berita Terkait
-
Curhat Jansen Sitindaon Dibenci Warga Kampung Karena Bela Prabowo
-
Demokrat Ancam Ungkap Percakapan SBY - Prabowo, BPN Tidak Takut
-
PKS Istiqomah dengan Prabowo, Tolak Bubarkan Koalisi Pilpres 2019
-
Elite Demokrat: Prabowo Keok di TPS Sandiaga, Siapa yang Tidak Serius?
-
Ingin Koalisi Bubar, BPN Tuding Demokrat Mau Dapat Jatah Menteri Jokowi
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Setiap Hari Taruhkan Nyawa, Pelajar di Lampung Timur Menyeberang Sungai Pakai Getek
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
Terkini
-
Dari MBG Sampai ASRI, Presiden Prabowo Menggugah 4 Ribu Lebih Peserta Rakornas Kemendagri 2026
-
Eksekusi Brutal di Bali: Dua WNA Australia Dituntut 18 Tahun Penjara Kasus Pembunuhan Berencana
-
Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima Rp701 Juta dari Pemenang Tender Chromebook
-
Skandal Suap Jalur Kereta Api, KPK Cecar Direktur Kemenhub Jumardi Soal Aliran Dana dan Tender
-
Pantura Genuk Minim Genangan di Musim Hujan, Infrastruktur Pengendali Banjir Dioptimalkan
-
Satgas PKH Sedang Verifikasi Temuan PPATK Soal Hasil Penambangan Emas Ilegal Senilai Rp992 Triliun
-
Pandji Pragiwaksono Dicecar 48 Pertanyaan Usai Diperiksa Bareskrim: Saya Ikuti Prosesnya Saja
-
Lebih Ganas dari COVID-19, Menakar Kesiapan Indonesia Hadapi Virus Nipah yang Mematikan
-
Dirut Garuda dan Perwakilan Embraer Sambangi Istana, Bahas Rencana Pembelian Pesawat?
-
Jakarta Makin Gampang Tenggelam, Sudah Waktunya Benahi Tata Ruang?