Suara.com - Politikus Partai Amanat Nasional Saleh Partaonan Daulay menilai usulan bubarkan Koalisi Pilpres 2019 dari Partai Demokrat merupakan penyataan sipihak. Sampai kini Koalisi Prabowo Subianto - Sandiaga Uno masih berjalan.
Saleh menilai mungkin Demokrat menginginkan keluar koalisi karena ada tawaran yang lebih baik. Menurut dia, nada usulan keluar atau pembubaran koalisi terlihat banyak disampaikan oleh para pengurus demokrat.
"Itu pendapat sepihak partai Demokrat. Mungkin Demokrat melihat bahwa mereka sudah tidak lagi bagian dari koalisi," kata Saleh dihubungi, Senin (10/6/2019).
Dia menekankan apa yang dilakukan Demokrat saat ini adalah hal yang sah dan menjadi hak Demokrat. Dia menyatakan koalisi didasarkan atas kesadaran dan kerelaan semua pihak.
"Tidak ada paksaan sedikit pun. Dulu mereka juga gabung atas keinginan sendiri. Nah, sekarang kalau mau pisah, itu juga boleh atas keinginan sendiri," jelasnya.
Dia mengatakan pada dasarnya koalisi tidak perlu dibubarkan. Pada saatnya nanti masing-masing partai memiliki hak menentukan sikap politik terhadap pemerintahan ke depan. Dia menyampaikan PAN juga suatu saat bisa saja menetapkan pilihan politik sendiri dan tidak bisa dicampuri pihak lain.
"Biar nanti masyarakat yang memberi penilaian kepada semua partai yang ada. Masyarakat saat ini sedang melihat, mendengar, dan menyimak semua jalannya proses demokrasi. Mereka tentu sudah sangat cerdas untuk membaca seluruh sikap dan kebijakan politik masing-masing parpol," jelasnya.
Lebih jauh dia menilai agar Demokrat sebaiknya mengambil posisi dan pilihan politik sendiri dan tidak perlu memberikan pernyataan yang tidak menyejukkan.
"Saya kira demokra memiliki masalah tersendiri dengan Prabowo-Sandi. Jika itu betul, sebaiknya disampaikan langsung, tidak perlu diumbar di publik. Kalau diumbar, orang pasti akan menduga ada manuver tertentu untuk mendapatkan sesuatu," ujar dia.
Baca Juga: Sarankan Koalisi Bubar, Ini Alasan Demokrat Belum Menarik Diri dari 02
"Kalau mau pergi baik-baik silahkan. Kalau membubarkan koalisi, harus dibicarakan lintas koalisi. Kalau mau pergi sendiri, saya kira itu hak. Silahkan saja," katanya.
Sebelumnya Wasekjen Demokrat Rachland Nashidik mengusulkan koalisi Pilpres dibubarkan agar menurunkan tensi politik akar rumput.
Saleh menilai mungkin Demokrat menginginkan keluar koalisi karena ada tawaran yang lebih baik. Menurut dia, nada usulan keluar atau pembubaran koalisi terlihat banyak disampaikan oleh para pengurus demokrat. (Antara)
Berita Terkait
-
Curhat Jansen Sitindaon Dibenci Warga Kampung Karena Bela Prabowo
-
Demokrat Ancam Ungkap Percakapan SBY - Prabowo, BPN Tidak Takut
-
PKS Istiqomah dengan Prabowo, Tolak Bubarkan Koalisi Pilpres 2019
-
Elite Demokrat: Prabowo Keok di TPS Sandiaga, Siapa yang Tidak Serius?
-
Ingin Koalisi Bubar, BPN Tuding Demokrat Mau Dapat Jatah Menteri Jokowi
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
UPDATE Klasemen SEA Games 2025: Indonesia Selangkah Lagi Kunci Runner-up
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
Terkini
-
Pramono Anung soal WFA Akhir Tahun: Pelayanan Publik Tetap Jalan, Petugas Frontline Wajib Masuk
-
Tak Cuma Halau Banjir Rob, Pramono Anung Mau Sulap Tanggul Ancol Jadi Spot Wisata Baru
-
SPPG Dorong Efisiensi Produksi Massal dan Perkuat Ekonomi Pangan Lokal
-
Polda Metro Jaya Ungkap Jaringan Uang Palsu USD dan SGD, Ribuan Lembar Disita
-
Pemerintah Bangun SPPG sebagai Dapur Modern untuk Mendukung Program Makan Bergizi Gratis
-
BPOM Ingatkan Risiko Pangan Bermasalah, Ini Tips Aman Memilih Hampers Natal
-
BPOM Ungkap Peredaran Pangan Ilegal dan Kedaluwarsa Jelang Nataru, Nilainya Capai Rp 42 Miliar
-
Golkar Copot Musa Rajeckshah dari Ketua DPD Sumut, Sekjen Bongkar Alasannya
-
OTT KPK di Kalsel, Dua Orang Tiba di Gedung Merah Putih untuk Pemeriksaan Intensif
-
Bupati Bekasi Kena OTT KPK, Berikut 5 Fakta Penting Terkait Penangkapan Ade Kuswara Kunang