Suara.com - Ketua Dewan Kehormatan (Wanhor) Partai Demokrat Amir Syamsudin mengeluarkan surat edaran untuk kader partai berlambang mercy. Surat tersebut bertujuan menanggapi isu Kongres Luar Biasa (KLB) di internal partai yang diketuai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Dalam surat tersebut Amir menyampaikan enam poin yang menjadi imbauan bagi kadernya. Amir mengatakan hal itu disampaikan karena sudah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Wanhor.
"Dewan Kehormatan (Wanhor) PD sesuai dengan tupoksinya, dengan ini meminta dan mengingatkan seluruh kader PD untuk mematuhi hal-hal sebagai berikut," ujar Amir dalam keterangan tertulis yang diterima Suara.com, Jumat (14/6/2019).
Poin pertama Wanhor meminta agar kadernya tidak membicarakan soal KLB lebih jauh. Kedua, kader partai lambang mercy itu diminta tidak melakukan komunikasi dalam bentuk apapun termasuk jumpa pers ke publik mengenai konflik internal yang ada di kubu partai.
"Seluruh kader diminta untuk tidak bicara lebih lanjut soal KLB dan hal lain terkait dengan itu," ungkap Amir.
Ketiga, jika ada kader yang berperilaku tidak sesuai dengan AD/ART, kode etik, dan pakta integritas partai, maka kader lainnya diminta untuk melaporkan hal tersebut ke Wanhor. Nantinya Wanhor kata Amir, akan diperiksa dan diberikan sanksi sesuai aturan internal Partai Demokrat yang berlaku.
Pada poin keempat, Amir menyebut Wanhor akan memanggil pihak yang dianggap memicu konflik. Nantinya kader tersebur akan dimintai keterangan oleh Wanhor.
"Dewan Kehormatan akan memanggil semua pihak yang memicu konflik yang ada untuk didengar keterangannya dan diselesaikan sesuai peraturan internal partai yang berlaku," jelas Amir.
Sebelumnya, Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD) mendorong Demokrat agar bisa segera melaksanakan kongres luar biasa demi menyelamatkan partai yang kian terpuruk di setiap Pemilu.
Baca Juga: Partai Demokrat Kaget, Isi Dalil Gugatan Tim Prabowo Terlalu Banyak Asumsi
Dalam KLB itu, Ketua Umum Partai Demokrat SBY diminta menyerahkan jabatannya ke anaknya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Dorongan untuk segera direalisasikannya KLB itu diungkapkan anggota GMPPD yang juga merupakan anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Max Sopacua.
"Untuk itu kami menetapkan momentum puncak GMPPD dengan menyiapkan, mendorong dan melaksanakan suksesnya Kongres Luar Biasa selambatnya pada 9 September 2019," kata Max di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019).
Berita Terkait
-
Dianggap Tak Patut, Kader Yogya Desak DPP Demokrat Tindak Tegas Max Sopacua
-
Partai Demokrat Kaget, Isi Dalil Gugatan Tim Prabowo Terlalu Banyak Asumsi
-
Partai Demokrat: Dalil Gugatan Prabowo Sangat Lemah, Kami Pesimistis
-
Ranking Demokrat Terus Merosot, Max Sopacua: Dosa Kami Kalau Salahkan SBY
-
Rachland ke Max Sopacua: Apa Bagus Umbar Celana Dalam Partai ke Orang Lain?
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional