Indonesia Menyatakan Solidaritasnya terhadap Para Pekerja Palestina

Suara.com - Indonesia kembali menyuarakan solidaritas terhadap para pekerja Palestina, dan menyatakan kesiapannya untuk memberikan dukungan dalam program pengembangan kapasitas. Hal itu disampaikan Duta Besar Indonesia untuk Swiss, Hasan Kleib, dalam "International Solidarity Meeting with the People and Workers of Palestine", Jenewa, Swiss Kamis (13/6/2019).

Hasan mengatakan, Indonesia sangat prihatin ketika di ulang tahunnya yang ke-100, ILO sedang membahas masa depan kerja layak, namun para pekerja Palestina justru terus menghadapi kesulitan dalam peroleh pekerjaan. Aksi blokade yang dilakukan Israel di Jalur Gaza dan Tepi Barat, tidak hanya membuat rakyat Palestina mengalami kesulitan mendapatkan bantuan kemanusiaan, tetapi juga menghambat kegiatan ekonomi dan sosial.

Akibat tindakan Israel tersebut, Palestina mengalami penurunan tingkat partisipasi kerja hingga 43,5 persen, termasuk 10 terendah dari 189 negara di dunia.

"Indonesia mengecam keras aksi blokade Israel tersebut, yang mana telah mengakibatkan krisis ekonomi dan ketenagakerjaan yang sangat parah," kata Hasan.

Indonesia juga menyatakan prihatin atas laporan bahwa para pekerja Palestina di Israel mengalami eksplotasi, pelecehan dan berbagai bentuk pelanggaran hak-hak ketenagakerjaan, seperti kondisi tempat kerja yang sangat buruk, kecelakaan kerja, dan pembayaran upah di bawah minimum.

"Indonesia mendesak Israel agar menghormati dan mengimplementasikan prinsip-prinsip fundamental dan hak-hak ketenagakerjaan pekerja Palestina. Rakyat Palestina, terutama di wilayah Gaza, tentunya terpaksa harus mencari kerja di Israel, karena tidak ada pilihan lain, mengingat tingkat pengangguran yang sangat tinggi," kata Hasan.

Selain itu, Indonesia mendorong ILO untuk terus mendukung Palestina mencapai kerja layak bagi semua dan semua pihak terkait, termasuk para pekerja dan pengusaha, perlu untuk memperkuat koordinasi dan dialog untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan para pekerja Palestina.

Hasan juga menegaskan kembali komitmen pemerintah Indonesia untuk terus memberikan dukungan bagi Palestina dalam berbagai program pengembangan kapasitas. Indonesia prihatin atas kondisi para pekerja dan kesempatan kerja di Palestina yang semakin hari memburuk, akibat berlanjutnya pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina. Israel terus mengontrol mobilitas, keuangan dan perdagangan warga Palestina.

"Indonesia kembali mengimbau masyarakat internasional untuk meningkatkan upaya bersama agar Israel segera menghentikan berbagai kebijakan dan tindakannya yang tidak manusiawi, dan mengakhiri pendudukan ilegal nya atas wilayah Palestina" kata Hasan, seraya menegaskan bahwa Indonesia akan selalu mendukung penuh perjuangan sah bangsa Palestina bagi berdirinya negara Palestina yang merdeka, berdaulat dan demokratis, dengan Ibu Kota Yerusalem Timur berdasarkan two-state solution.

Baca Juga: Kemnaker Ajak Semua Pihak Antisipasi Revolusi Industri 4.0

Suara Indonesia tentang Palestina di ILO bukan kali ini saja. Menurut Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri,  sebelumnya pada forum ILO ke-107, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), M. Hanif Dhakiri juga menyampaikan hal serupa.

"Indonesia senantiasa aktif menyuarakan dukungan terhadap tercapainya pertumbuhan ekonomi dan kerja layak di Palestina, mengingat kerja layak merupakan elemen penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial di Palestina," kata Putri.

Pertemuan solidaritas internasional bagi pekerja Palestina dihadiri oleh Perdana Menteri Palestina, Muhammad Shtayyeh, Dirjen International Labour Organization (ILO), Guy Ryder, Menteri Ketenagakerjaan, Palestina, Dirjen Arab Labour Organization, dan wakil pekerja dan pengusaha Palestina, dan para duta besar, serta delegasi negara-negara anggota PBB.

Pertemuan ini diselenggarakan setiap tahun dengan mengundang wakil kelompok pemerintah, pekerja dan pengusaha. Dalam hal ini, Indonesia mendapat kehormatan untuk menjadi satu-satunya negara yang mewakili kelompok pemerintah.