Suara.com - Aliansi gabungan ormas Islam Malaysia mendesak penyelidikan independen atas kematian Presiden terguling Mesir Muhammed Morsi di pengadilan.
Majelis Syura Ormas-ormas Islam Malaysia (MAPIM) mengatakan dunia harus mengetahui penyebab kematiannya karena Human Rights Watch menunjukkan Morsi ditolak mendapatkan perawatan dalam kondisi terburuk di tahanan.
“Tidak dapat diterima bahwa media Mesir hanya menggambarkan kematiannya di penjara akibat serangan stroke,” ujar Presiden MAPIM Mohd Azmi Abdul Hamid dalam pernyataannya pada Selasa (18/6/2019) seperti dilansir Kantor Berita Anadolu.
Azmi mengatakan MAPIM mendukung penuh seruan internasional untuk melakukan investigasi independen atas meninggalnya Morsi.
“Rezim Mesir sepenuhnya bertanggung jawab atas kematiannya. Dengan situasi Mursi yang berada dalam tahanan rezim Mesir, kematiannya sengaja direncanakan oleh pemerintah,” ujar Azmi.
Azmi juga mendesak rezim Mesir saat ini dibawa ke Pengadilan Kriminal Internasional atas penolakannya terhadap hak-hak Morsi dan penyiksaan yang dilakukan rezim hingga membuat Mursi meninggal dunia.
Presiden pertama Mesir yang terpilih secara demokratis Mohamed Morsi meninggal Senin dalam sebuah persidangan untuk menghadapi tuduhan yang diyakini banyak orang bermotivasi politik.
Morsi (67) menjadi sasaran banyak persidangan atas sejumlah tuduhan sejak dia digulingkan dan dipenjara dalam kudeta militer 2013.
Dia menghadapi enam dakwaan, termasuk hukuman penjara, pembunuhan, mata-mata untuk Qatar, mata-mata untuk Hamas dan Hizbullah, menghina pengadilan dan keterlibatan dalam terorisme.
Baca Juga: Meninggal Setelah Persidangan, Mantan Presiden Mesir Disebut Erdogan Martir
Mantan presiden itu dijatuhi hukuman setidaknya satu kali seumur hidup dan ditambahkan ke daftar resmi "teroris" Mesir.
Kematian yang 'Terprediksi'
Sementara itu, masih menurut laporan Anadolu, sebuah organisasi hak asasi manusia terkemuka mengatakan meninggalnya eks presiden Mesir, yang pertama dan satu-satunya terpilih secara demokratis, disebabkan oleh perlakuan pihak berwenang.
"Ini memang mengerikan tetapi SUDAH BISA diprediksi mengingat pemerintah telah gagal memfasilitasi perawatan medis yang memadai, apalagi kunjungan keluarga," ujar Direktur Human Rights Watch Timur Tengah dan Afrika Utara Sarah Leah Whitson via Twitter.
Hal itu disampaikan Whitson setelah organisasinya menyelesaikan sebuah laporan tentang kondisi kesehatan Mohamed Morsi.
Pada 2012, Morsi, yang merupakan anggota kelompok Ikhwanul Muslimin Mesir, memenangkan pemilihan presiden demokratis pertama Mesir.
Berita Terkait
-
Mantan Presiden Mesir, Mohamed Morsi, Meninggal Usai Disidang
-
Dituduh Sebarkan Berita Palsu, Mesir Kembali Penjarakan Jurnalis Al Jazeera
-
Ledakan Bom Dekat Piramida Giza, 16 Turis Dilaporkan Terluka
-
Vonis Mati Bagi 2 Pelaku Serangan Gereja di Mesir
-
Makam Kuno 4.000 Tahun Ini Simpan Berbagai Lukisan Warna-warni
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Kencang bak Ninja, Harga Rasa Vario: Segini Harga dan Konsumsi BBM Yamaha MT-25 Bekas
Pilihan
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Final Futsal ASEAN 2025 Indonesia vs Thailand
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
Terkini
-
Mensesneg: 24 Perusahaan Pemegang HPH dan HTI Diaudit Kementerian Kehutanan
-
Antisipasi Cuaca Ekstrem Saat Perayaan Malam Tahun Baru 2026, Pemprov DKI Lakukan Ini
-
KPK Ungkap Alasan Hentikan Penyidikan Kasus Tambang Nikel Konawe Utara
-
Lebih 'Merdeka' di Balai Kota, Pramono Anung Blak-blakan: Jujur, Enak Jadi Gubernur
-
Fraksi Partai Nasdem Dukung Pilkada Lewat DPRD: Sesuai Konstitusi dan Pancasila
-
DPR Desak KPK Jelaskan Penghentian Penyelidikan Kasus Aswad Sulaiman Secara Transparan
-
Hadapi Tantangan Geografis, Pendidikan dan Kesejahteraan Anak di Maluku Utara Jadi Fokus Eiger
-
AMAN Catat Konflik 202 Ribu Hektare Wilayah Adat Bengkulu Sepanjang 2025
-
Harapan Publik Tinggi, KPK Tegaskan Penghentian Kasus Aswad Sulaiman Berbasis Alat Bukti
-
Rentetan Kecelakaan Kerja di Galangan PT ASL Shipyard Kembali Terjadi, Polisi Turun Tangan