Suara.com - Djafar Muchlisin sudah mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan Plt Kadis Lingkungan Hidup DKI. Surat pengunduran diri itu sudah disampaikan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta pada 11 Juni lalu.
Setelah mengajukan surat pengunduran diri ke BKD DKI Jakarta, Djafar kemudian dipindahkan sebagai staf di Dinas Sosial.
"Tangga 12 Juni saya sudah di Dinsos. Tanggal 11 saya ngajuin pengunduran diri. Tapi kebetulan di tempat baru ini saya tidak ada jabatan," kata Djafar saat dihubungi, Rabu (19/6/2019).
Otomatis Djafar hanya menjabat sekitar 4 bulan sejak rotasi besar-besaran pejabat Pemprov DKI yang dilakukan Gubernur Jakarta Anies Baswedan pada 25 Februari 2019 lalu.
Pada saat itu, Anies merotasi Kadis LH Isnawa Adji menjadi Wakil Wali Kota Jakarta Selatan, dan Djafar menjadi Plt Kadis LH. Djafar sebelumnya menjabat di Kadis Kehutanan DKI.
Djafar mengatakan, saat itu dirinya tidak pernah berbicara banyak dengan Anies sebelum ditunjuk sebagai Plt Kadis LH, dia ditunjuk begitu saja oleh Anies tanpa tahu akan ditempatkan di bagian mana.
"Itu pas awal penempatan memang tidak ada pembicaraan. Bapak ditugaskan di tempat ini. Hanya dipanggil bapak membantu saya ya di tempat yang baru tempat lain. Hanya gitu saja engak ada pembicaraan lebih lanjut," ungkap Djafar.
Menurut Djafar, dirinya lebih cocok bekerja di Dinas Sosial karena pengalaman dan latar belakang pendidikannya di bidang sosial. Ia juga tidak masalah harus turun jabatan dari Plt Kadis menjadi staff.
"26 tahun saya di Dinsos. Dari Selatan, Jakarta pusat dan di dinas. Kehutanan 2.5 tahun. Ya karena itu latar belakang pendidikan saya, kemudian pengalaman kerja saya, karena kan selama ini saya banyak pengalaman di dinas sosial," katanya.
Baca Juga: Undang HTI ke Rapat Pemprov DKI, Anak Buah Anies Mengaku Teledor
"Jadi ketika saya ditugaskan yang bertolak belakang dengan pendidikan dan pengalaman, rasanya kerjanya kurang nyaman kurang maksimal," tegasnya.
Meski harus turun jabatan dan kehilangan sebagian pendapatannya karena harus menjadi staf bisa di Dinas Sosial Djafar mengaku tak masalah.
"Engak apa - apa pendapatam menurun. Namanya kepercayaan. Karena ditempat yang lama tidak maksimal," tutup Djafar.
Berita Terkait
-
Anies Tanya ke Ahok: Kenapa Terbitkan Izin Reklamasi Sebelum Cuti Kampanye?
-
Penjelasan Pemprov DKI Soal Penghasilan Tambahan PNS Jakarta
-
Anies Baswedan Teken Aturan Penghasilan Tambahan Bagi PNS di Jakarta
-
Anies: Jika Mau Pencitraan Saya Gusur Raksasa Bisnis di Pulau Reklamasi
-
Anies Dipastikan Dapat Pengganti Sandiaga pada 22 Juli 2019
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan