Penjelasan Pemprov DKI Soal Penghasilan Tambahan PNS Jakarta

Suara.com - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir meluruskan informasi yang beredar bahwa Surat Keputusan Gubernur (Kepgub) yang dikeluarkan Anies Baswedan. Di mana hal itu sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019.

Menurut Chaidir, Kepgub nomor 289 tahun 2019 itu bukan menambah gaji pokok Gubernur, Wakil Gubernur, PNS dan CPNS melainkan memberikan Tunjangan Hari Raya atau THR dan penghasilan tambahan.

"Itu (aturan) ketika pajak mencapai target diatur, jadi sebagai jasa prestasi, kebetulan kemarin berbarengan dengan tunjangan hari raya," kata Chaidir.

Ia menjelaskan, kepgub itu dikeluarkan Anies berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 telah diatur bahwa setiap PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, dan pejabat negara mendapatkan tambahan penghasilan berupa tunjangan ketiga belas.

Selain berdasar PP 35/2019, kebijakan ini juga berdasar dari Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2018 tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah.

"Gubernur itu memang punya hak prerogatif. Ketika dia mencapai target pendapatan, dapat pendapatan tambahan, ada aturannya," jelasnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuat Keputusan Gubernur (Kepgub) yang mengatur penghasilan tambahan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov DKI. Kepgub itu ditandatangani Anies pada 24 Mei 2019.

Kepgub bernomor 879 tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Tambahan Penghasilan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Badan Pajak Dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019

Artinya, THR itu diberikan kepada Gubernur dan Wakilnya serta semua PNS dan CPNS yang berkarir di lingkungan Pemda DKI, khususnya mereka yang berkiprah di Badan Pajak dan Retribusi Daerah.

Baca Juga: Anies Baswedan Teken Aturan Penghasilan Tambahan Bagi PNS di Jakarta