Suara.com - Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Maruf Amin menyatakan sistem khilafah tidak bisa diterapkan pada negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Maruf menegaskan khilafah bukan lagi ditolak, melainkan telah tertolak dari Sistem Pemerintahan Indonesia yang disepakati saat kemerdekaan 1945.
"Saya bilang khilafah bukan ditolak tapi tertolak, karena menyalahi kesepakatan," katanya usai menghadiri halal bihalal warga Nahdliyin di Hotel Po Semarang pada Rabu, (19/6/2019).
Menurut cawapres nomor urut 01 tersebut, sistem khilafah juga tidak akan bisa berkembang di Indonesia. Meski sistem islami, tapi telah tertolak oleh kesepakatan para leluhur pendiri Republik Indonesia yang berdasar Pancasila.
"Sistem lainnya juga islami, ada kerajaan, keamiran, dan republik seperti yang diadopsi Indonesia merupakan sistem pemerintahan islami," bebernya.
"Sistem Republik di Indonesia juga islami, hanya saja sudah melalui kesepakatan tadi, Pancasila. Jangan sampai ada yang merongrong kesepakatan itu dengan berbagai kedok," tandasnya kembali.
Karenanya, Maruf Amin meminta kepada warga Nahdliyin (NU) untuk menjaga NKRI baik dari agama maupun kedaulatan negara.
"Jangan sampai paham-paham yang menyeleweng, intoleran, dan bersifat ego kelompok berkembang di Indonesia. Paham NU itu paham moderat, rahmatan lil alamin, kita sebut ahlus sunnah wal jamaah," terangnya.
Sesuai kesepakatan NKRI, warga Nahdliyin juga berkewajiban menjaga Tanah Air dari gerakan-gerakan ekstrim yang ingin mengubah sistem pemerintahan Pancasila.
Baca Juga: Gus Nadir: Pendukung 02 Masuk Jebakan HTI Pro Khilafah, Bukan NKRI
"Pancasila itu kalimatun sawa, titik temu. Dengan Pancasila maka bersatulah semua golongan dan terbentuklah NKRI," tuturnya.
Selain itu, guna melanggengkan Pancasila dan makmurkan NKRI peran Nahdliyin bisa melakukan gerakan pemberdayaan umat. Termasuk membangun kerjasama dengan kelompok lain atas dasar kemanfaatan bersama-sama.
"Jangan sampai Indonesia dimanfaatkan oleh kepentingan kelompok-kelompok tertentu. NU harus melakukan pemberdayaan ekonomi umat. NU itu bagian umat yang belum tersejahterakan," tukasnya.
Kontributor : Adam Iyasa
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Terkait Reformasi Polri, Boni Hargens Apresiasi Komitmen Kapolri Listyo Sigit
-
Banyak Kasus Terlambat Ditangani, Dokter Ingatkan Pentingnya Deteksi Dini Kanker Paru
-
Terbongkar! WNA China Sulap Apartemen Jakarta Jadi Pabrik Vape Narkoba Etomidate
-
Alih Fungsi Kali Ciputat dan Kelalaian Proyek Jadi Biang Kerok Banjir di Taman Mangu Indah?
-
Hakim Militer Minta Ahli Kimia Uji Campuran Air Keras dalam Kasus Andrie Yunus
-
Ade Armando Pamit dari PSI: Tameng untuk Jokowi atau Sekadar Strategi 'Cuci Tangan' Politik?
-
Siasat Licin Teroris JAD di Sulteng: Jualan Buah di Siang Hari, Sebar Propaganda ISIS di Medsos
-
Waka DPR Soroti Darurat Kekerasan Seksual di Pendidikan: Harus Ada Efek Jera dan Sanksi Berat!
-
Kata Pengamat Soal Rupiah Melemah: Jangan Panik, Tak Bakal Ganggu Daya Beli
-
Kemensos Siapkan Skema Transisi Dapur Mandiri Siswa Sekolah Rakyat