Mustasyar PBNU Tegaskan Khilafah Bukan Ditolak, Tetapi Tertolak Kesepakatan

Suara.com - Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Maruf Amin menyatakan sistem khilafah tidak bisa diterapkan pada negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Maruf menegaskan khilafah bukan lagi ditolak, melainkan telah tertolak dari Sistem Pemerintahan Indonesia yang disepakati saat kemerdekaan 1945.

"Saya bilang khilafah bukan ditolak tapi tertolak, karena menyalahi kesepakatan," katanya usai menghadiri halal bihalal warga Nahdliyin di Hotel Po Semarang pada Rabu, (19/6/2019).

Menurut cawapres nomor urut 01 tersebut, sistem khilafah juga tidak akan bisa berkembang di Indonesia. Meski sistem islami, tapi telah tertolak oleh kesepakatan para leluhur pendiri Republik Indonesia yang berdasar Pancasila.

"Sistem lainnya juga islami, ada kerajaan, keamiran, dan republik seperti yang diadopsi Indonesia merupakan sistem pemerintahan islami," bebernya.

"Sistem Republik di Indonesia juga islami, hanya saja sudah melalui kesepakatan tadi, Pancasila. Jangan sampai ada yang merongrong kesepakatan itu dengan berbagai kedok," tandasnya kembali.

Karenanya, Maruf Amin meminta kepada warga Nahdliyin (NU) untuk menjaga NKRI baik dari agama maupun kedaulatan negara.

"Jangan sampai paham-paham yang menyeleweng, intoleran, dan bersifat ego kelompok berkembang di Indonesia. Paham NU itu paham moderat, rahmatan lil alamin, kita sebut ahlus sunnah wal jamaah," terangnya.

Sesuai kesepakatan NKRI, warga Nahdliyin juga berkewajiban menjaga Tanah Air dari gerakan-gerakan ekstrim yang ingin mengubah sistem pemerintahan Pancasila.

Baca Juga: Gus Nadir: Pendukung 02 Masuk Jebakan HTI Pro Khilafah, Bukan NKRI

"Pancasila itu kalimatun sawa, titik temu. Dengan Pancasila maka bersatulah semua golongan dan terbentuklah NKRI," tuturnya.

Selain itu, guna melanggengkan Pancasila dan makmurkan NKRI peran Nahdliyin bisa melakukan gerakan pemberdayaan umat. Termasuk membangun kerjasama dengan kelompok lain atas dasar kemanfaatan bersama-sama.

"Jangan sampai Indonesia dimanfaatkan oleh kepentingan kelompok-kelompok tertentu. NU harus melakukan pemberdayaan ekonomi umat. NU itu bagian umat yang belum tersejahterakan," tukasnya.

Kontributor : Adam Iyasa