Suara.com - Politikus Partai Golkar, Bambang Soesatyo mengatakan masih mempertimbangkan untuk maju dalam bursa pencalonan ketua umum Golkar. Meski begitu ia sudah memberi sinyal ke arah sana.
Hanya saja, kata Bamsoet, keputusan maju tidaknya dalam pencalonan ketua umum baru akan ia ambil usai keluar putusan dari sidang sengketa Pilpres 2019 oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Juni 2019.
Kendati demikian, diakui Bamsoet, dirinya sudah melakukan pertemuan dengan sejumlah senior Golkar untuk mencari masukan terkait pencalonan.
"Ya ada beberapa bertemu dengan beberapa senior, tanggapannya positif ya tinggal menunggu tanggal 28 Juni nanti. Karena saya berusaha menjaga tidak terjadi banyak kegaduhan sampai nanti tanggal 28," ujar Bamsoet di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2019).
Bamsoet berujar, dari beberapa kunjungannya, para senior partai belambang pohon beringin tersebut menyambut baik.
"Mereka menyambut positif, mereka menginginkan sebanyak-banyaknya kader yang mencalonkan diri. Karena semakin banyak kader yang mencalonkan diri dalam kontestasi itu menunjukkan partai ini kaderisasi di partai ini berjalan dengan baik," tutur Bamsoet.
Sebelumnya Politisi senior Partai Golkar Yorrys Raweyai juga menyinggung nama Bamsoet yang bisa berpeluang dalam pencalonan ketua umum Golkar berdama tiga nama lainnya.
Yorrys menyebut banyak kader-kader Partai Golkar yang berpotensi untuk maju di Pemilihan Ketua Umum di Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar pada Desember 2019 mendatang.
Kader-kader tersebut di antaranya Ketua DPR Bambang Soesatyo, Ketua Kordib Perekonomian DPP Partai Golkar Aziz Syamsuddin, Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Zainuddin Amali.
Baca Juga: Target Golkar Meleset di Pileg, Yorrys: Kembalikan kepada Pemilik Suara
"Banyak (kader Partai Golkar yang berpotensi), ada Bambang Soesatyo, Aziz ada. Ada agus, Aziz ada ketua komisi II Zainudin Amali. Kita bisa lihat. ini tokoh-tokoh yang keyang," ujar Yorrys di Gado -Gado Boplo, Cikini, Jakarta, Sabtu (22/6/2019).
Berita Terkait
-
Golkar Muda Dukung Bamsoet Jadi Ketum, Ace Puji Prestasi Airlangga Hartarto
-
Golkar Kaji Keputusan Anies Terbitkan IMB di Pulau Reklamasi
-
Golkar: Bergabungnya PAN dan Demokrat akan Perkuat Koalisi Jokowi
-
Pemerintah Diminta Buat Inisiatif Baru Tangkal Perang Dagang AS - China
-
Ketua DPR : Elite Politik harus Terapkan Nilai-nilai Pancasila
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
Terkini
-
Tepis Kabar Rektor IPB Arif Satria Bakal Dilantik Jadi Kepala BRIN, Mensesneg: Belum Ada Hari Ini
-
Alasan Kuat Prabowo Tunjuk Dony Oskaria Jadi Plt Menteri BUMN: Beliau COO Danantara
-
Profil Dony Oskaria, Plt Menteri BUMN Pilihan Prabowo yang Hartanya Tembus Rp 29 Miliar
-
Polisi Bongkar Modus Lempar Bola Komplotan Copet di Halte TransJakarta, Begini Praktiknya!
-
Sudah Komitmen, Mensesneg Sebut Mahfud MD Bakal Diajak Gabung ke Tim Reformasi Kepolisian
-
BREAKING NEWS! Prabowo Tunjuk Dony Oskaria Jadi Plt Menteri BUMN Gantikan Erick Thohir
-
Jalur Tol Gratis dari Gerbang Tol Fatmawati 2 Kurangi Macet 24 Persen, Bakal Dibuka hingga Oktober?
-
Bantah Aktivis Syahdan Husein Mogok Makan di Tahanan, Polisi Tunjukkan Bukti Ini!
-
Warning dari Senayan Buat Erick Thohir: Boleh Rangkap Jabatan, Tapi....
-
Nasib Wali Kota Prabumulih Buntut Ulah Anak: Disemprot Kemendagri, LHKPN Diubek-ubek KPK