Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan Jendral (Purn) Moeldoko menyatakan belum dapat memastikan kehadiran Presiden Joko Widodo atua Jokowi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mendengarkan putusan sengketa Pilpres 2019. Kamis (27/6/2019) adalah sidang putusan sengketa Pilpres 2019.
Pernyataan tersebut disampaikan Moeldoko saat menghadiri undangan rapat di Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Jakarta, Rabu (26/6/2019) siang.
"Presiden belum tahu persis apakah akan hadir," kata Moeldoko.
Menjelang sidang putusan MK, Moeldoko berharap semua pihak menghormati keputusan sembilan hakim MK atas sengketa Pilpres 2019.
"Kita harus sepenuhnya menerima hasil dari sidang MK itu. Masyarakat menginginkan situasi tetap berjalan baik, tertib, dan sama sekali masyarakat tidak menginginkan adanya suasana yang mengganggu kenyamanan," katanya.
Moeldoko mengatakan kekuatan 40.000 personel gabungan TNI-Polri dalam menjalankan tugas pengamanan sidang putusan MK sudah dianggap cukup.
Pihaknya mengungkap ada sekitar 2.500 hingga 3.000 orang yang akan terlibat dalam pengerahan aksi demonstrasi di Jakarta saat berlangsungnya sidang putusan.
"Kekuatan kita sudah mengantisipasinya. Kekuatan sementara ini sudah cukup," ujarnya. (Antara)
Baca Juga: Putusan Sengketa Pilpres, Ada 10 Grup Pendemo Dekat Gedung MK Besok
Berita Terkait
-
Selain Ormas FPI Cs, Ada Tiga Massa Tandingan Berdemo Dekat MK
-
Putusan Sengketa Pilpres, Ada 10 Grup Pendemo Dekat Gedung MK Besok
-
MK Terima 339 Permohonan Sengketa Pileg 2019
-
Jakarta Panas, Handuk Laris Manis Dibeli Pendemo FPI dan Alumni 212 di MK
-
Wiranto Minta Polisi Bubarkan Demo di Dekat Gedung MK: Tidak Ada Izin!
Terpopuler
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Selamat Datang Mees Hilgers Akhirnya Kembali Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
- Sampaikan Laporan Kinerja, Puan Maharani ke Masyarakat: Mohon Maaf atas Kinerja DPR Belum Sempurna
Pilihan
-
165 Kursi Komisaris BUMN Dikuasai Politisi, Anak Buah Prabowo Merajai
-
5 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori 256 GB, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Geger Shutdown AS, Menko Airlangga: Perundingan Dagang RI Berhenti Dulu!
-
Seruan 'Cancel' Elon Musk Bikin Netflix Kehilangan Rp250 Triliun dalam Sehari!
-
Proyek Ponpes Al Khoziny dari Tahun 2015-2024 Terekam, Tiang Penyangga Terlalu Kecil?
Terkini
-
Dolar Diramal Tembus Rp20.000, Ekonom Blak-blakan Kritik Kebijakan 'Bakar Uang' Menkeu
-
'Spill' Sikap NasDem: Swasembada Pangan Harga Mati, Siap Kawal dari Parlemen
-
Rocky Gerung 'Spill' Agenda Tersembunyi di Balik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir
-
Kriminalisasi Masyarakat Adat Penentang Tambang Ilegal PT Position, Jatam Ajukan Amicus Curiae
-
Drama PPP Belum Usai: Jateng Tolak SK Mardiono, 'Spill' Fakta Sebenarnya di Muktamar X
-
Horor MBG Terulang Lagi! Dinas KPKP Bongkar 'Dosa' Dapur Umum: SOP Diabaikan!
-
Jalani Kebijakan 'Koplaknomics', Ekonom Prediksi Indonesia Hadapi Ancaman Resesi dan Gejolak Sosial
-
Mensos Gus Ipul Bebas Tugaskan Staf Ahli yang Jadi Tersangka Korupsi Bansos di KPK
-
Detik-detik Bus DAMRI Ludes Terbakar di Tol Cikampek, Semua Penumpang Selamat
-
Titik Didih Krisis Puncak! Penutupan Belasan Tempat Wisata KLH Picu PHK Massal, Mulyadi Geram