Suara.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) RI Bambang Brodjonegoro menyebut kerugian ekonomi akibat kemacetan di ibu kota mencapai Rp 56 triliun. Nilai itu berdasarkan hasil studi pada 2013.
Namun berdasarkan penelitian terbaru, kerugian kemacetan Jakarta sudah mencapai Rp 100 triliun lebih.
"Jika studinya kita lakukan pada tahun ini kemungkinan kerugian ekonominya sudah Rp 100 triliun lebih," kata Bambang di Kantor Kementerian PPN RI, Jakarta, Rabu (26/6/2019).
Studi kerugian aspek ekonomi akibat dampak kemacetan ibu kota tersebut dihitung selama kurun waktu satu tahun. Oleh karena itu, pemerintah ingin mengusulkan pemindahan ibu kota.
Ia menilai kemacetan tinggi yang terjadi di Jakarta akibat sistem publik transportasi belum mampu atau masih tertinggal jauh dibandingkan kebutuhan masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi.
Lulusan University of IIIinois di Urbana-Champaign, Amerika Serikat tersebut menegaskan pemerintah perlu membangun bukan memindahkan pusat pemerintahan ke suatu kota.
Setelah dibangunnya ibu kota yang baru, maka diharapkan dapat mengatasi persoalan-persoalan tadi seperti kerugian ekonomi akibat kemacetan.
"Ini akan menjadi representasi dari identitas bangsa," katanya.
Apalagi, Indonesia sudah menjadi negara G20 dengan produk domestik bruto (PDB) terbesar ke-16 di dunia maka sudah sewajarnya memiliki ibu kota yang modern, berstandar internasional dengan tata kelola yang efisien dan efektif.
Baca Juga: Bisa Berkomunikasi, Mobil Otonom Bisa Kurangi Kemacetan
"Jadi kita benar-benar ingin ibu kota yang sentris," ujarnya.
Untuk menjawab dan mengatasi kerugian ekonomi akibat kemacetan tersebut, maka pemerintah menawarkan tiga opsi terkait pemindahan ibu kota. Pertama tetap di Jakarta, kedua pindah namun tidak jauh dari Jakarta dan ketiga pindah ke luar Jawa.
Menurut dia, pindah ke luar Pulau Jawa merupakan alasan paling tepat untuk mengatasi berbagai persoalan di ibu kota saat ini salah satunya kemacetan. (Antara)
Berita Terkait
-
Ayo, Kembalikan Kondisi Mantap Mobil Usai Perjalanan Panjang
-
Ranking Jakarta Kota Termacet Sedunia Turun, Program Anies Diklaim Sukses
-
Polisi Cek Kebenaran Video Viral Pengemudi Sedan BMW Pegang Senjata Api
-
Lihat Kemacetan di Jakarta, Ekspresi Wanita Jepang Ini Malah Bikin Heran
-
Tol Jakarta-Cikampek Macet Parah, Menhub: Harusnya Jangan Balik Tanggal 9
Terpopuler
- 7 Mobil Keluarga 7 Seater Seharga Kawasaki Ninja yang Irit dan Nyaman
- Bukan Akira Nishino, 2 Calon Pelatih Timnas Indonesia dari Asia
- Diisukan Cerai, Hamish Daud Sempat Ungkap soal Sifat Raisa yang Tak Banyak Orang Tahu
- Gugat Cerai Hamish Daud? 6 Fakta Mengejutkan di Kabar Perceraian Raisa
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Oktober 2025, Dapatkan 1.500 Gems dan Player 110-113 Sekarang
Pilihan
-
Bayar Hacker untuk Tes Sistem Pajak Coretax, Menkeu Purbaya: Programmer-nya Baru Lulus SMA
-
Perbandingan Spesifikasi HONOR Pad X7 vs Redmi Pad SE 8.7, Duel Tablet Murah Rp 1 Jutaan
-
Di GJAW 2025 Toyota Akan Luncurkan Mobil Hybrid Paling Ditunggu, Veloz?
-
Heboh Kasus Ponpes Ditagih PBB hingga Diancam Garis Polisi, Menkeu Purbaya Bakal Lakukan Ini
-
Makna Mendalam 'Usai di Sini', Viral Lagi karena Gugatan Cerai Raisa ke Hamish Daud
Terkini
-
Bahlil Minta Relawan dan Organisasi Sayap Partai Golkar Setop Laporkan Akun Penyebar Meme
-
Kejagung Bongkar Kebohongan Sandra Dewi soal 88 Tas Mewah Hasil Endorsement, Begini Faktanya!
-
"Sudah Biasa Dihina Sejak Kecil" Jawaban Pasrah Bahlil Lahadalia untuk Pembuat Meme
-
Datang ke Bareskrim, Lisa Mariana Pasrah Jika Ditahan: Doakan Saja yang Terbaik
-
Rismon Sianipar Bongkar Dugaan Kejanggalan Ijazah Gibran: Enggak Ada Ijazah SMA-nya!
-
Skandal Ekspor POME, Kejagung Geledah Sejumlah Kantor Bea Cukai
-
kumparan AI for Indonesia 2025 Mempercepat Dampak Nyata Kolaborasi Penerapan AI
-
Kejagung Ungkap Alasan Memanggil PT Google Indonesia dalam Perkara Nadiem Makarim
-
Gibran Minta Ponpes Cetak Santri jadi Ahli AI hingga Robotik: Kita Harus Berani Lakukan Lompatan
-
"Jangan Berlindung di Balik Privasi!" Keluarga Arya Daru Tuntut Polisi Terbuka Soal 2 Saksi Kunci