Suara.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI memastikan, sekolah swasta tak perlu mengkhawatirkan tidak mendapat siswa baru gara-gara sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru alias PPDB.
Sebab, calon siswa dari kalangan keluarga tidak mampu bisa bersekolah di sekolah swasta dan dibiayai dari dana anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD.
Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud Catharina Muliana Girsang mengatakan, mulai tahun 2020, PPDB sekolah swasta dan negeri akan dilakukan bersamaan dengan sistem zonasi.
Menurutnya, hal itu bisa dilakukan karena sekolah swasta dan negeri sama-sama penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
"Sekolah swasta PPDB-nya harus sama dengan sekolah negeri. Supaya nanti kalau tak tertampung sekolah negeri, sekolah swasta penerima BOS wajib menerima," ujar Catharina dalam diskusi dengan tajuk 'Dibalik Kebijakan Zonasi' di Kantor Kemenkominfo, Senin (1/6/7/2019).
Kebijakan tersebut nantinya membuat para calon siswa akan bisa memilih untuk belajar di sekolah negeri atau swasta. Karena itu, sekolah swasta juga akan didorong untuk meningkatkan mutunya.
Catharina mengatakan, sekolah swasta masih banyak yang berkualitas buruk atau abal-abal tapi tetap diikutsertakan dalam PPDB zonasi serta penerima dana BOS.
Untuk menyikapi hal itu, Catharina mengatakan Kemendikbud akan menutup sekolah swasta abal-abal itu kalau tidak meningkatkan mutunya.
"Kalau sekolah swastanya abal-abal terus, akan ditutup, karena akan memberatkan APBN untuk BOS-nya.”
Baca Juga: PPDB Online Hari Pertama, Warnet di Tanjungpinang Ramai 'Diserbu' Warga
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Lipstik Warna Apa yang Cocok di Usia 50-an? Ini 5 Pilihan agar Terlihat Fresh dan Lebih Muda
- 5 Rekomendasi Sampo Kemiri Penghitam Rambut dan Penghilang Uban, Mulai Rp10 Ribuan
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 5 Cat Rambut yang Tahan Lama untuk Tutupi Uban, Harga Mulai Rp17 Ribuan
Pilihan
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
-
Duduk Perkara Ribut Diego Simeone dengan Vinicius Jr di Laga Derby Madrid
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
Terkini
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar
-
Megawati Tiba di Rakernas PDIP, Siapkan Arahan Tertutup Usai Disambut Prananda Prabowo
-
Gus Yaqut Tersangka Skandal Haji, Tambah Daftar Panjang Eks Menteri Jokowi Terjerat Korupsi
-
Konsisten Tolak Pilkada Lewat DPRD, PDIP: Masa Hak Rakyat Bersuara 5 Tahunan Mau Diambil?
-
Pakar Klarifikasi: Bongkar Tiang Monorel Rasuna Said Hanya Rp300 Juta, Bukan Rp100 Miliar
-
Selamat Tinggal Rompi Oranye? KPK Tak Akan Lagi Pamerkan Tersangka Korupsi di Depan Kamera
-
PDIP: Kami Penyeimbang, Bukan Mendua, Terungkap Alasan Ogah Jadi Oposisi Prabowo
-
Subuh Mencekam di Tambora: Api Amuk 15 Bangunan, Kerugian Tembus Rp1,7 Miliar
-
Trump Dikabarkan Kirim Operasi Khusus Militer AS untuk 'Caplok' Greenland
-
Wanti-wanti Peneliti UGM Soal Superflu, Tetap Bisa Fatal Bagi yang Rentan