Suara.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI memastikan, sekolah swasta tak perlu mengkhawatirkan tidak mendapat siswa baru gara-gara sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru alias PPDB.
Sebab, calon siswa dari kalangan keluarga tidak mampu bisa bersekolah di sekolah swasta dan dibiayai dari dana anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD.
Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud Catharina Muliana Girsang mengatakan, mulai tahun 2020, PPDB sekolah swasta dan negeri akan dilakukan bersamaan dengan sistem zonasi.
Menurutnya, hal itu bisa dilakukan karena sekolah swasta dan negeri sama-sama penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
"Sekolah swasta PPDB-nya harus sama dengan sekolah negeri. Supaya nanti kalau tak tertampung sekolah negeri, sekolah swasta penerima BOS wajib menerima," ujar Catharina dalam diskusi dengan tajuk 'Dibalik Kebijakan Zonasi' di Kantor Kemenkominfo, Senin (1/6/7/2019).
Kebijakan tersebut nantinya membuat para calon siswa akan bisa memilih untuk belajar di sekolah negeri atau swasta. Karena itu, sekolah swasta juga akan didorong untuk meningkatkan mutunya.
Catharina mengatakan, sekolah swasta masih banyak yang berkualitas buruk atau abal-abal tapi tetap diikutsertakan dalam PPDB zonasi serta penerima dana BOS.
Untuk menyikapi hal itu, Catharina mengatakan Kemendikbud akan menutup sekolah swasta abal-abal itu kalau tidak meningkatkan mutunya.
"Kalau sekolah swastanya abal-abal terus, akan ditutup, karena akan memberatkan APBN untuk BOS-nya.”
Baca Juga: PPDB Online Hari Pertama, Warnet di Tanjungpinang Ramai 'Diserbu' Warga
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Selamat Datang Mees Hilgers Akhirnya Kembali Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
- Sampaikan Laporan Kinerja, Puan Maharani ke Masyarakat: Mohon Maaf atas Kinerja DPR Belum Sempurna
Pilihan
-
165 Kursi Komisaris BUMN Dikuasai Politisi, Anak Buah Prabowo Merajai
-
5 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori 256 GB, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Geger Shutdown AS, Menko Airlangga: Perundingan Dagang RI Berhenti Dulu!
-
Seruan 'Cancel' Elon Musk Bikin Netflix Kehilangan Rp250 Triliun dalam Sehari!
-
Proyek Ponpes Al Khoziny dari Tahun 2015-2024 Terekam, Tiang Penyangga Terlalu Kecil?
Terkini
-
Prediksi Cuaca Hari Ini 4 Oktober 2025: Waspada Hujan Lebat dan Gelombang Tinggi
-
Terkuak! Kasus Keracunan Siswa di Jakarta Akibat Dapur MBG Tak Jalani SOP BGN
-
Prabowo Blusukan ke Monas, Cek Persiapan HUT ke-80 TNI
-
Gedung Ponpes Al-Khoziny Ambruk Tewaskan 13 Orang, FKBI Desak Investigasi dan Soroti Kelalaian Fatal
-
Prakiraan Cuaca 4 Oktober 2025 di Berbagai Kota Wisata dari Bogor, Bali hingga Yogyakarta
-
Dolar Diramal Tembus Rp20.000, Ekonom Blak-blakan Kritik Kebijakan 'Bakar Uang' Menkeu
-
'Spill' Sikap NasDem: Swasembada Pangan Harga Mati, Siap Kawal dari Parlemen
-
Rocky Gerung 'Spill' Agenda Tersembunyi di Balik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir
-
Kriminalisasi Masyarakat Adat Penentang Tambang Ilegal PT Position, Jatam Ajukan Amicus Curiae
-
Drama PPP Belum Usai: Jateng Tolak SK Mardiono, 'Spill' Fakta Sebenarnya di Muktamar X