Suara.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan menyerahkan daftar alat bukti dan keterangan jawaban atas permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pileg 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (5/7/2019) hari ini.
Alat bukti dan keterangan jawaban tersebut meliputi 260 perkara permohonan sengketa Pileg 2019 yang telah teregistrasi di MK.
Komisioner KPU, Hasyim Asy'ari memastikan pihaknya akan menyerahkan alat bukti dan keterangan jawaban sebelum pukul 17.00 WIB, Jumat sore nanti.
"Kalau tidak salah layanan di MK kan sampai pukul 17.00 WIB sore, diusahakan sebelum pukul 17.00 WIB," kata Hasyim di Hotel Grand Mercure, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2019).
Hasyim mengatakan, saat ini pihaknya tengah merampungkan daftar alat bukti dan berkas keterangan jawaban permohonan. Hasyim juga belum dapat memastikan berapa banyak alat bukti yang akan diserahkan ke MK nantinya.
"Saya belum bisa cek (berapa banyak alat buktinya). Yang pasti dokumennya banyak sekali ya, perkaranya saja 260," katanya.
Sebagaimana diketahui, sebagai pihak termohon, KPU akan menghadapi 260 permohonan perkara PHPU atau sengketa Pileg 2019 di MK. Permohonan tersebut berasal dari 20 partai politik nasional dan lokal.
Sidang pendahuluan PHPU Pileg 2019 dijadwalkan digelar pada 9 Juli 2019. MK memiliki batas waktu selambat-lambatnya untuk memutus semua perkara permohonan tersebut hingga 9 Agustus 2019.
Baca Juga: Bawaslu Mulai Siapkan Dalil Hadapi 339 Gugatan Pileg di MK
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'
-
Menkeu Purbaya hingga Dirut Pertamina Mendadak Dipanggil Prabowo ke Istana, Ada Apa?
-
Bukan Kursi Menteri! Terungkap Ini Posisi Mentereng yang Disiapkan Prabowo untuk Mahfud MD
-
Jerit Konsumen saat Bensin Shell dan BP Langka, Pertamina Jadi Pilihan?