Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyebut tidak ada istilah oposisi di dalam pemerintahan Indonesia yang menggunakan sistem presidensial.
Menurutnya, posisi partai oposisi hanya ada dalam pemerintahan dengan sistem parlementer. Sebaliknya, dikatakan Fahri, oposisi di dalam sistem presidensial ialah merujuk kepada parlemen atau legislatif selaku pengawas kinerja eksekutif.
"Pertama ya, saya sering mengatakan dalam presidensialisme enggak ada oposisi. Karena yang beroposisi dalam presidensialisme adalah parlemen. Kenapa? Karena cara memilih parlemen di negara parlementer dan di negara presidensial itu beda," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/7/2019).
Fahri menegaskan, parlemen sebagai oposisi terhadap pemerintah sudah sejak pemilihan berlangsung. Di mana mandat yang diberikan rakyat kepada calon presiden - calon wakil presiden berbeda dengan mandat yang diberi untk calon anggota legislatif.
Lebih lanjut, rakyat memilih presiden dan wakil presiden ditujukan untuk menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap keduanya tersebut, rakyat memilih anggota legislatif.
"Maka di dalam presidensialisme itu tidak ada oposisi. Tetapi dalam presidensialisme itu otomatis legislatif itu menjadi oposisi," ujar Fahri.
Terkait parpol yang memilih untuk berada di luar pemerintahan dan bergabung, Fahri menyebut pemerintah tidak serta merta bisa mengharapkan seluruh anggota legislatif yang bernaung di dalam partai pendukung dapat dibungkam untuk mengkritisi kinerja pemerintah.
"Legislatif disuruh diam enggak boleh ngomong, legislatif enggak boleh disuruh diam. Legislatif antara dia dengan rakyat itu ngomong, akad dia dengan rakyat itu oposisi. Jadi dalam pemerintahan presidensil, oposisi diciptakan oleh rakyat melalui pemilihan legislatif," jelas Fahri.
Fahri kemudian menyindir tingkah laku partai politik yang masih meributkan ihwal bergabung tidaknya dengan pemerintah atau memilih bertahan di luar pemerintah dengan sikap oposisi.
Baca Juga: Beri Sinyal Tetap Oposisi, PAN: Politik Zig-Zag itu Memalukan
"Jadi oposisi enggak paham, koalisi enggak paham, rekonsiliasi juga enggak paham. Bagaimana orang-orang ini bernegara konsepsi dasar ini mereka enggak mengerti," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Sepatu Adidas Diskon 60 Persen di Sports Station, Ada Adidas Stan Smith
- Kronologi Lengkap Petugas KAI Diduga Dipecat Gara-Gara Tumbler Penumpang Hilang
- 5 Moisturizer dengan Alpha Arbutin untuk Memudarkan Flek Hitam, Cocok Dipakai Usia 40-an
- 7 Sabun Muka Mengandung Kolagen untuk Usia 50-an, Bikin Kulit Tetap Kencang
- 15 Merek Ban Mobil Terbaik 2025 Sesuai Kategori Dompet Karyawan hingga Pejabat
Pilihan
-
Airbus Umumkan A320 Bermasalah, Kemenhub Sebut 38 Pesawat di RI Kena Dampak
-
Polemik RS dr AK Gani 7 Lantai di BKB, Ahli Cagar Budaya: Pembangunan Bisa Saja Dihentikan
-
KGPH Mangkubumi Akui Minta Maaf ke Tedjowulan Soal Pengukuhan PB XIV Sebelum 40 Hari
-
Haruskan Kasus Tumbler Hilang Berakhir dengan Pemecatan Pegawai?
-
BRI Sabet Penghargaan Bergengsi di BI Awards 2025
Terkini
-
Program JKN Sukses, Delegasi Afrika Datangi BPJS Kesehatan untuk Belajar
-
Tangguh Jaga Inflasi 2025, Pemprov Jateng Pertahankan Prestasi TPID Terbaik Tingkat Provinsi
-
Longsor Susulan di Silaiang Bawah, 1 Prajurit TNI AD Gugur dan 2 Hilang saat Evakuasi!
-
Antrean Bansos Mengular, Gus Ipul 'Semprot' PT Pos: Lansia-Disabilitas Jangan Ikut Berdesakan
-
Prabowo Jawab Desakan Status Bencana Nasional: Kita Monitor Terus, Bantuan Tak Akan Putus
-
Rajiv Desak Polisi Bongkar Dalang Perusakan Kebun Teh Pangalengan: Jangan Cuma Pelaku Lapangan
-
KPK Akui Lakukan Eksekusi Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Sesaat Sebelum Dibebaskan
-
Dongkrak Pengembangan UMKM, Kebijakan Memakai Sarung Batik di Pemprov Jateng Menuai Apresiasi
-
Gerak Cepat Athari Gauthi Ardi Terobos Banjir Sumbar, Ribuan Bantuan Disiapkan
-
Prabowo Murka Lihat Siswa Seberangi Sungai, Bentuk Satgas Darurat dan Colek Menkeu