Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyebut tidak ada istilah oposisi di dalam pemerintahan Indonesia yang menggunakan sistem presidensial.
Menurutnya, posisi partai oposisi hanya ada dalam pemerintahan dengan sistem parlementer. Sebaliknya, dikatakan Fahri, oposisi di dalam sistem presidensial ialah merujuk kepada parlemen atau legislatif selaku pengawas kinerja eksekutif.
"Pertama ya, saya sering mengatakan dalam presidensialisme enggak ada oposisi. Karena yang beroposisi dalam presidensialisme adalah parlemen. Kenapa? Karena cara memilih parlemen di negara parlementer dan di negara presidensial itu beda," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/7/2019).
Fahri menegaskan, parlemen sebagai oposisi terhadap pemerintah sudah sejak pemilihan berlangsung. Di mana mandat yang diberikan rakyat kepada calon presiden - calon wakil presiden berbeda dengan mandat yang diberi untk calon anggota legislatif.
Lebih lanjut, rakyat memilih presiden dan wakil presiden ditujukan untuk menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap keduanya tersebut, rakyat memilih anggota legislatif.
"Maka di dalam presidensialisme itu tidak ada oposisi. Tetapi dalam presidensialisme itu otomatis legislatif itu menjadi oposisi," ujar Fahri.
Terkait parpol yang memilih untuk berada di luar pemerintahan dan bergabung, Fahri menyebut pemerintah tidak serta merta bisa mengharapkan seluruh anggota legislatif yang bernaung di dalam partai pendukung dapat dibungkam untuk mengkritisi kinerja pemerintah.
"Legislatif disuruh diam enggak boleh ngomong, legislatif enggak boleh disuruh diam. Legislatif antara dia dengan rakyat itu ngomong, akad dia dengan rakyat itu oposisi. Jadi dalam pemerintahan presidensil, oposisi diciptakan oleh rakyat melalui pemilihan legislatif," jelas Fahri.
Fahri kemudian menyindir tingkah laku partai politik yang masih meributkan ihwal bergabung tidaknya dengan pemerintah atau memilih bertahan di luar pemerintah dengan sikap oposisi.
Baca Juga: Beri Sinyal Tetap Oposisi, PAN: Politik Zig-Zag itu Memalukan
"Jadi oposisi enggak paham, koalisi enggak paham, rekonsiliasi juga enggak paham. Bagaimana orang-orang ini bernegara konsepsi dasar ini mereka enggak mengerti," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Biodata dan Agama DJ Patricia Schuldtz yang Resmi Jadi Menantu Tommy Soeharto
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- 5 Sepatu Jalan Lokal Terbaik Buat Si Kaki Lebar Usia 45 Tahun, Berjalan Nyaman Tanpa Nyeri
- DPUPKP Catat 47 Hektare Kawasan Kumuh di Kota Jogja, Mayoritas di Bantaran Sungai
Pilihan
-
Hari Ini Ngacir 8 Persen, Saham DIGI Telah Terbang 184 Persen
-
Mengapa Purbaya Tidak Pernah Kritik Program MBG?
-
Kuburan atau Tambang Emas? Menyingkap Fenomena Saham Gocap di Bursa Indonesia
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
Terkini
-
Pascabanjir Sumatra, Penanganan Beralih ke Pemulihan Layanan Kesehatan dan Kebutuhan Dasar
-
Indonesia Tancap Gas Jadi Pusat Halal Dunia lewat D-8 Halal Expo Indonesia 2026
-
Literasi Halal Dinilai Masih Lemah, LPPOM Siapkan Pelajar Jadi Agen Perubahan
-
Jepang Studi Banding Program MBG di Indonesia
-
Kasus Korupsi LPEI Berkembang, Kejati DKI Tetapkan 4 Tersangka Baru dan Sita Aset Rp566 Miliar
-
Merasa Tak Dihargai, Anggota DPR Semprot Menteri KKP: Kami Seperti 'Kucing Kurap'
-
Korban Bencana Boleh Manfaatkan Kayu Hanyut, Kemenhut Juga Stop Penebangan Hutan
-
Politisi PDIP Ingatkan Prabowo: Jangan Buru-buru Bangun IKN, Siapkan Dulu Ekosistemnya
-
Bukan Sekadar Banjir: Auriga Desak KLHK dan KPK Usut Dugaan Korupsi di Balik Perusakan Lahan PT TPL
-
BNI Bersihkan Masjid Darul Aman Pascabanjir di Agam