Suara.com - Waketum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan menyarankan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menolak syarat rekonsiliasi yang diajukan kubu Prabowo - Sandiaga, yakni kepulangan imam besar FPI Habib Rizieq Shihab.
Bara menuturkan, Prabowo sebagai pihak yang kalah seharusnya dengan lapang dada menerima kekalahan tersebut dengan memberikan selamat kepada Jokowi. Jika pun ingin rekonsiliasi, maka tidak sepatutnya Prabowo sebagai pihak yang kalah mengajukan persyaratan.
"Kalau rekonsiliasi itu kemudian juga menyertakan kondisi-kondisi, persyaratan, maka itu sama saja dengan penyimpangan dari ide rekonsiliasi tersebut. Dan saya menyerukan kepada Presiden untuk menolak," kata Bara di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (12/7/2019).
Menurutnya, jika Jokowi menyepakati persayaratan pemulangan Rizieq, maka hal tersebut akan memberikan preseden buruk bagi pemilihan presiden periode berikutnya.
"Dalam arti nanti setelah pemilihan presiden maka pihak yang kalah akan mengajukan kondisi sebelum dilakukan rekonsiliasi yang memang dibutuhkan. Apalagi dalam kompetensi politik, apalagi dalam kompetisi politik atau memang pemilihan presiden yang menimbulkan polarisasi di masyarakat," kata Bara.
Menurut Bara, Rizieq meninggalkan tanah air dan memilih tinggal di Arab Saudi semata-mata karena kasus hukum yang menjerat dirinya. Oleh karena itu, lanjut Bara, penyelesaian masalah terkait Rizieq harus sesuai prosedur hukum dan tidak bisa menggunakan jalur politik melalui rekonsiliasi.
"Kalau memang nanti kemudian memang persyaratan ini dipenuhi oleh Presiden, maka itu akan menimbulkan kesan bahwa memang kasusnya Habib Rizieq ini adalah bagian dari permainan politik dan itu sama sekali tidak sehat," kata dia.
"Kita ingin bahwa memang betul-betul kasus dan ada banyak kasus yang dialami oleh Habib Rizieq ini betul-betul pure karena masalah hukum," Bara menambahkan.
Lebih lanjut, ia juga menganggap permintaaan kepulangan Habib Rizieq Shihab menjadi salah satu syarat untuk rekonsiliasi dari kubu Prabowo merupakan hal yang tidak etis. Ia menyebut rekonsiliasi sebagai jalan damai kedua kubu Jokowi maupun Prabowo harus tercipta tanpa syarat apapun.
Baca Juga: Soal Rekonsiliasi, TKN Curiga Ada Deal Terselubung Prabowo dan Habib Rizieq
"Sama sekali tidak etis dan itu adalah penyelewengan dari ide dari rekonsiliasi itu sendiri. Jadi seharusnya rekonsiliasi itu kan tidak ada persyaratan apa-apa," kata Bara.
Berita Terkait
-
Soal Rekonsiliasi, TKN Curiga Ada Deal Terselubung Prabowo dan Habib Rizieq
-
Minta Rizieq Dipulangkan, PAN: Yang Kalah Harusnya Kasih Selamat ke Jokowi
-
Politikus PDIP Pastikan Tak Intervensi Jokowi soal Amnesti Baiq Nuril
-
Habib Rizieq Diminta Pulang Sendiri, TKN: Pemerintah Tak Pernah Mengusir
-
Jokowi soal Amnesti Baiq Nuril: Begitu Sampai, Saya Putuskan Secepatnya
Terpopuler
- Cara Menata Isi Dompet yang Baik Menurut Feng Shui agar Rezeki Lebih Lancar
- Amplop Raja Juli Menyusut SGD2.000, KPK Buka Peluang Periksa Ajudan hingga Kapolres Kuansing
- Contoh Teks Sambutan Ketua RT Malam Tirakatan 17 Agustus yang Singkat, dan Penuh Makna
- Masuk Desil 10 Padahal Penghasilan Pas-pasan? Jangan Panik, Ini Arti dan Penjelasan Resminya
- 4 Rice Cooker Mini Murah yang Cepat Matang dan Hemat Listrik Sesuai Review Pembeli
Pilihan
-
Prabowo: Ojol Sekarang Dapat 92 Persen Hasil Kerja, Pendapatannya Naik 3 Kali Lipat
-
Hadiri Sidang Tahunan, Intip Gaya Prabowo dan Gibran saat Tiba di Gedung Parlemen Senayan
-
Kampung Bahari Memanas! Massa Lawan BNN dan Brimob Pakai Petasan saat Gerebek Narkoba
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
Terkini
-
Tren Botox Meningkat, Ini Pentingnya Memastikan Perawatan Dilakukan Sesuai Standar Medis
-
Sadar Kebijakan Tak Bisa Bahagiakan Semua Pihak, Rudy Susmanto Janji Terus Pembenahan di Bogor
-
Judi Online Kamboja Pakai Pulsa Buat Transaksi Rp890 M, 8 Markasnya Digerebek Bareskrim
-
Dasco Bicara Soal Rencana Dwikewarganegaraan Terbatas, Fasilitasi Diaspora Potensial
-
1.584 Personel Pasukan Gabungan Gelar Apel Kebangsaan di Bogor, Ada Apa?
-
Luruskan Pidato Prabowo, Mendikdasmen Jelaskan Soal Bahasa Asing Wajib Sejak SD
-
Fantastis! Tijjani Reijnders Bakal Kantongi Lebih dari Rp1,5 Triliun di Arab Saudi
-
Menkes Pastikan Iuran BPJS Kesehatan Tak Naik Meski Ada Defisit
-
Pemkab Bogor Bebaskan Denda PBB-P2 Selama 8 Hari, Cukup Bayar Pokoknya Saja
-
Bareskrim Tetapkan Enam Tersangka Kasus Dugaan Pemalsuan Akta PT Alam Raya Abadi, Satu Masuk DPO