Suara.com - Waketum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan menyarankan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menolak syarat rekonsiliasi yang diajukan kubu Prabowo - Sandiaga, yakni kepulangan imam besar FPI Habib Rizieq Shihab.
Bara menuturkan, Prabowo sebagai pihak yang kalah seharusnya dengan lapang dada menerima kekalahan tersebut dengan memberikan selamat kepada Jokowi. Jika pun ingin rekonsiliasi, maka tidak sepatutnya Prabowo sebagai pihak yang kalah mengajukan persyaratan.
"Kalau rekonsiliasi itu kemudian juga menyertakan kondisi-kondisi, persyaratan, maka itu sama saja dengan penyimpangan dari ide rekonsiliasi tersebut. Dan saya menyerukan kepada Presiden untuk menolak," kata Bara di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (12/7/2019).
Menurutnya, jika Jokowi menyepakati persayaratan pemulangan Rizieq, maka hal tersebut akan memberikan preseden buruk bagi pemilihan presiden periode berikutnya.
"Dalam arti nanti setelah pemilihan presiden maka pihak yang kalah akan mengajukan kondisi sebelum dilakukan rekonsiliasi yang memang dibutuhkan. Apalagi dalam kompetensi politik, apalagi dalam kompetisi politik atau memang pemilihan presiden yang menimbulkan polarisasi di masyarakat," kata Bara.
Menurut Bara, Rizieq meninggalkan tanah air dan memilih tinggal di Arab Saudi semata-mata karena kasus hukum yang menjerat dirinya. Oleh karena itu, lanjut Bara, penyelesaian masalah terkait Rizieq harus sesuai prosedur hukum dan tidak bisa menggunakan jalur politik melalui rekonsiliasi.
"Kalau memang nanti kemudian memang persyaratan ini dipenuhi oleh Presiden, maka itu akan menimbulkan kesan bahwa memang kasusnya Habib Rizieq ini adalah bagian dari permainan politik dan itu sama sekali tidak sehat," kata dia.
"Kita ingin bahwa memang betul-betul kasus dan ada banyak kasus yang dialami oleh Habib Rizieq ini betul-betul pure karena masalah hukum," Bara menambahkan.
Lebih lanjut, ia juga menganggap permintaaan kepulangan Habib Rizieq Shihab menjadi salah satu syarat untuk rekonsiliasi dari kubu Prabowo merupakan hal yang tidak etis. Ia menyebut rekonsiliasi sebagai jalan damai kedua kubu Jokowi maupun Prabowo harus tercipta tanpa syarat apapun.
Baca Juga: Soal Rekonsiliasi, TKN Curiga Ada Deal Terselubung Prabowo dan Habib Rizieq
"Sama sekali tidak etis dan itu adalah penyelewengan dari ide dari rekonsiliasi itu sendiri. Jadi seharusnya rekonsiliasi itu kan tidak ada persyaratan apa-apa," kata Bara.
Berita Terkait
-
Soal Rekonsiliasi, TKN Curiga Ada Deal Terselubung Prabowo dan Habib Rizieq
-
Minta Rizieq Dipulangkan, PAN: Yang Kalah Harusnya Kasih Selamat ke Jokowi
-
Politikus PDIP Pastikan Tak Intervensi Jokowi soal Amnesti Baiq Nuril
-
Habib Rizieq Diminta Pulang Sendiri, TKN: Pemerintah Tak Pernah Mengusir
-
Jokowi soal Amnesti Baiq Nuril: Begitu Sampai, Saya Putuskan Secepatnya
Terpopuler
- 5 Mobil Listrik Paling Murah di 2026 untuk Harian, Harga Mulai Rp60 Jutaan
- Iran Sakit Hati Kapal dan Minyak Miliknya Rp 1,17 triliun Dilelang Indonesia
- Catat Tanggalnya! Ribuan Warga Badui Bakal Turun Gunung Temui Gubernur Banten Bulan April
- 7 Sepatu Lari yang Awet untuk Pemakaian Lama, Nyaman dan Tahan Banting
- 63 Kode Redeem FF Max Terbaru 27 Maret 2026: Klaim Bundel Panther, AK47, dan Diamond
Pilihan
-
Mengamuk! Timnas Indonesia Hantam Saint Kitts dan Nevis Empat Gol
-
Skandal Rudapaksa Turis China di Bali: Pelaku Ditangkap Saat Hendak Kembalikan iPhone Korban!
-
Arus Balik Susulan, 14 Ribu Kendaraan Diprediksi Lewat GT Purwomartani Sabtu Ini
-
Fokus Timnas Indonesia, John Herdman Ogah Ikut Campur Polemik Paspor Dean James
-
Video Jusuf Kalla di Pesawat Menuju Iran adalah Hoaks
Terkini
-
Dua 'Pesawat Super' Milik AS Hancur, Kekuatan Militer Iran Kejutkan Dunia
-
Aparat Israel Halangi Pemimpin Gereja Masuk Makam Kudus di Misa Minggu Palma
-
Pesawat AWACS E-3 Milik AS Hancur Kena Serangan Iran di Arab Saudi
-
Realisasi Bantuan Jaminan Hidup Terus Meningkat, Jadi Penunjang Hidup Penyintas
-
Prabowo dan Takaichi Bakal Teken Kesepakatan Baru? Bocoran Topik Krusial dari Tokyo
-
PP TUNAS Mulai Berlaku, Kemenag Perkuat Literasi Digital di Pesantren dan Madrasah
-
Kejar Target April 2026, Pemerintah Tambah Lokasi Sekolah Rakyat di Bogor
-
Idrus Marham: Kebijakan Prabowo Sudah Baik, Tapi Harus Dijelaskan kepada Rakat
-
Gelar Lebaran Bersama Rakyat di Monas, Pemerintah Bagikan 100 Ribu Kupon Belanja
-
Satgas Damai Cartenz Ringkus Dua Anggota Jaringan Senjata dan Amunisi Ilegal di Jayapura