Suara.com - Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus menganggap pernyataan politisi PSI, Riam Ernest soal politik uang hanya pencitraan. Ia meminta agar PSI tidak lagi melakukan kampanye.
Bestari meminta agar PSI tidak membangun citra sebagai partai yang paling anti korupsi. Menurutnya Pemilu sudah selesai dan sudah waktunya mengurus hal lain yang lebih penting.
"Jadi masalah PSI sebetulnya begini, bahwa saya mengimbau kepada teman-teman PSI agar tidak lagi melakukan kampanye-kampanye," ujar Bestari di gedung DPRD, Selasa (16/7/2019).
Menurutnya hal lain yang lebih penting yakni meningkatkan kapasitas para kader PSI. Salah satunya seperti menggelar seminar untuk melatih para kadernya yang akan dilantik sebagai anggota DPRD DKI 26 Agustus mendatang.
"Buatlah seminar-seminar yang baik untuk meningkatkan kapasitas dari pada teman-teman yang ada di PSI," kata Bestari.
Menurutnya para anggota DPRD sudah memahami mengenai kinerjanya yang diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena itu ia meminga agar tidak memanfaatkan isu tersebut untuk menaikan elektabilitas.
"Kami semua di DPRD ini paham betul bahwa teman-teman di KPK mengawasi kita," pungkasnya.
Sebelumnya, PSI menuding ada praktik politik uang di DPRD DKI Jakarta, untuk proses pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno.
Politik uang tersebut bertujuan untuk menghadirkan para anggota DPRD dalam rapat paripurna pemilihan wagub yang bakal segera digelar.
Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Resmi Jadi Tersangka Kasus Jasmas
Politikus PSI Rian Ernest menuding, jumlah uang yang ”diguyur” ke DPRD DKI bernilai ratusan juta rupiah.
"Rumor politik uang yang PSI dengar adalah, adanya uang senilai ratusan juta rupiah yang akan diberikan kepada anggota DPRD agar hadir dalam paripurna pemilihan wagub. Agar paripurnanya kuorum,” kata Rian, Senin (15/7/2019).
Tag
Berita Terkait
-
Jubir PSI Tuduh Ada Politik Uang, Ongen: Masuk Ruang Rapat Saja Tak Pernah
-
Gerindra Siap Dukung PSI Buktikan Ada Duit di Balik Pemilihan Wagub Jakarta
-
Isu Politik Uang Dalam Pemilihan Wagub DKI, KPK: Belum Tahu
-
PSI Tuduh Politik Uang di Wagub DKI, PKS: Jika Ada Bukti Harusnya Laporkan
-
DLH DKI Gelar Uji Emisi, Bestari: Telat Banget
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu