Suara.com - Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus menganggap pernyataan politisi PSI, Riam Ernest soal politik uang hanya pencitraan. Ia meminta agar PSI tidak lagi melakukan kampanye.
Bestari meminta agar PSI tidak membangun citra sebagai partai yang paling anti korupsi. Menurutnya Pemilu sudah selesai dan sudah waktunya mengurus hal lain yang lebih penting.
"Jadi masalah PSI sebetulnya begini, bahwa saya mengimbau kepada teman-teman PSI agar tidak lagi melakukan kampanye-kampanye," ujar Bestari di gedung DPRD, Selasa (16/7/2019).
Menurutnya hal lain yang lebih penting yakni meningkatkan kapasitas para kader PSI. Salah satunya seperti menggelar seminar untuk melatih para kadernya yang akan dilantik sebagai anggota DPRD DKI 26 Agustus mendatang.
"Buatlah seminar-seminar yang baik untuk meningkatkan kapasitas dari pada teman-teman yang ada di PSI," kata Bestari.
Menurutnya para anggota DPRD sudah memahami mengenai kinerjanya yang diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena itu ia meminga agar tidak memanfaatkan isu tersebut untuk menaikan elektabilitas.
"Kami semua di DPRD ini paham betul bahwa teman-teman di KPK mengawasi kita," pungkasnya.
Sebelumnya, PSI menuding ada praktik politik uang di DPRD DKI Jakarta, untuk proses pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno.
Politik uang tersebut bertujuan untuk menghadirkan para anggota DPRD dalam rapat paripurna pemilihan wagub yang bakal segera digelar.
Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Resmi Jadi Tersangka Kasus Jasmas
Politikus PSI Rian Ernest menuding, jumlah uang yang ”diguyur” ke DPRD DKI bernilai ratusan juta rupiah.
"Rumor politik uang yang PSI dengar adalah, adanya uang senilai ratusan juta rupiah yang akan diberikan kepada anggota DPRD agar hadir dalam paripurna pemilihan wagub. Agar paripurnanya kuorum,” kata Rian, Senin (15/7/2019).
Tag
Berita Terkait
-
Jubir PSI Tuduh Ada Politik Uang, Ongen: Masuk Ruang Rapat Saja Tak Pernah
-
Gerindra Siap Dukung PSI Buktikan Ada Duit di Balik Pemilihan Wagub Jakarta
-
Isu Politik Uang Dalam Pemilihan Wagub DKI, KPK: Belum Tahu
-
PSI Tuduh Politik Uang di Wagub DKI, PKS: Jika Ada Bukti Harusnya Laporkan
-
DLH DKI Gelar Uji Emisi, Bestari: Telat Banget
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Dompet Menjerit Jelang Ramadan, Petani Tak Nikmati Harga Pangan yang Melambung Tinggi
-
Merayap dalam Senyap, Kenaikan Harga Pangan Semakin Mencekik Rakyat Kecil
-
Alarm Bahaya untuk BEI, Mengapa Indonesia Terancam Turun ke Kasta Banglades?
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
-
Sudah Rampung 90 Persen, Prabowo Segera Teken Dokumen Tarif Trump
Terkini
-
Anggaran Mitigasi Terbatas, BNPB Blak-blakan di DPR Andalkan Pinjaman Luar Negeri Rp949 Miliar
-
Berduka dari Abu Dhabi, Megawati Kenang Kesederhanaan Keluarga Jenderal Hoegeng dan Eyang Meri
-
KPK Panggil Eks Dirut Pertamina Elisa Massa Manik Terkait Kasus Jual Beli Gas PGN
-
Kolegium Dokter Harus Independen! MGBKI Kritik Kemenkes 'Kaburkan' Putusan Penting Ini
-
Wamensos Beberkan Rincian Bantuan Bencana Sumatra: Santunan Rp15 Juta hingga Modal Usaha Rp5 Juta
-
Kemensos Gelontorkan Rp13,7 Miliar Tangani Puluhan Bencana di Awal Tahun 2026
-
Kemensos Catat 37 Kejadian Bencana di Awal 2026, Banjir Masih Jadi Ancaman Utama
-
Pramono Anung Akui Operasional RDF Rorotan Masih Penuh Tantangan: Kami Tangani Secara Serius
-
Paulus Tannos Kembali Ajukan Praperadilan dalam Kasus e-KTP, KPK: Tidak Hambat Proses Ekstradisi
-
Epstein Files Meledak Lagi: Deretan Nama Besar Dunia Terseret, dari Trump sampai Bos Teknologi