Suara.com - Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus menganggap pernyataan politisi PSI, Riam Ernest soal politik uang hanya pencitraan. Ia meminta agar PSI tidak lagi melakukan kampanye.
Bestari meminta agar PSI tidak membangun citra sebagai partai yang paling anti korupsi. Menurutnya Pemilu sudah selesai dan sudah waktunya mengurus hal lain yang lebih penting.
"Jadi masalah PSI sebetulnya begini, bahwa saya mengimbau kepada teman-teman PSI agar tidak lagi melakukan kampanye-kampanye," ujar Bestari di gedung DPRD, Selasa (16/7/2019).
Menurutnya hal lain yang lebih penting yakni meningkatkan kapasitas para kader PSI. Salah satunya seperti menggelar seminar untuk melatih para kadernya yang akan dilantik sebagai anggota DPRD DKI 26 Agustus mendatang.
"Buatlah seminar-seminar yang baik untuk meningkatkan kapasitas dari pada teman-teman yang ada di PSI," kata Bestari.
Menurutnya para anggota DPRD sudah memahami mengenai kinerjanya yang diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena itu ia meminga agar tidak memanfaatkan isu tersebut untuk menaikan elektabilitas.
"Kami semua di DPRD ini paham betul bahwa teman-teman di KPK mengawasi kita," pungkasnya.
Sebelumnya, PSI menuding ada praktik politik uang di DPRD DKI Jakarta, untuk proses pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno.
Politik uang tersebut bertujuan untuk menghadirkan para anggota DPRD dalam rapat paripurna pemilihan wagub yang bakal segera digelar.
Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Resmi Jadi Tersangka Kasus Jasmas
Politikus PSI Rian Ernest menuding, jumlah uang yang ”diguyur” ke DPRD DKI bernilai ratusan juta rupiah.
"Rumor politik uang yang PSI dengar adalah, adanya uang senilai ratusan juta rupiah yang akan diberikan kepada anggota DPRD agar hadir dalam paripurna pemilihan wagub. Agar paripurnanya kuorum,” kata Rian, Senin (15/7/2019).
Tag
Berita Terkait
-
Jubir PSI Tuduh Ada Politik Uang, Ongen: Masuk Ruang Rapat Saja Tak Pernah
-
Gerindra Siap Dukung PSI Buktikan Ada Duit di Balik Pemilihan Wagub Jakarta
-
Isu Politik Uang Dalam Pemilihan Wagub DKI, KPK: Belum Tahu
-
PSI Tuduh Politik Uang di Wagub DKI, PKS: Jika Ada Bukti Harusnya Laporkan
-
DLH DKI Gelar Uji Emisi, Bestari: Telat Banget
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
UPDATE Klasemen SEA Games 2025: Indonesia Selangkah Lagi Kunci Runner-up
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
Terkini
-
Usai OTT Jaksa di Banten yang Sudah Jadi Tersangka, KPK Serahkan Perkara ke Kejagung
-
Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang Terjaring OTT KPK, Langsung Dibawa ke Gedung Merah Putih
-
KPK Amankan 10 Orang saat Lakukan OTT di Bekasi, Siapa Saja?
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan