Suara.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut tidak ada pembagian porsi untuk jatah-jatah menteri pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jilid II.
Hal itu disampaikan Hasto saat mendengar pernyataan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais yang menyebut ada kesepakatan antara Jokowi dan Prabowo Subianto dengan presentase 55:45.
Hasto menjelaskan pembagian kursi menteri merupakan hak sepenuhnya dari Jokowi yang memiliki hak prerogatif presiden. Partai politik hanya bisa mengusulkan nama-nama yang diajukan untuk mengisi pos-pos menteri.
"Kita bernegara bedasarkan konstitusi tidak ada jatah-jatah menteri dengan pengertian itu hak preogratif sepenuhnya," jelas Hasto di Tugu Proklamasi, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2019).
"Partai boleh mengusulkan tetapi presiden yang punya kewenangan untuk mengambil keputusan terhadap siapa yang paling pas karena menteri bukan petinggi biasa," sambungnya.
Karena itu, Hasto keberatan dengan yang disampaikan Amien. Hasto menegaskan pembentukan kabinet pada Pemerintahan Jokowi Jilid II bukan persoalan jatah menteri yang bisa diperoleh dari masing-masing parpol. Akan tetapi, pembentukan kabinet menteri semata-mata untuk menjalankan visi dan misi yang dirumuskan Jokowi untuk kemajuang bangsa ke depannya.
"Kita bicara mana anak bangsa yang punya kemampuan menjadi pendamping pak Jokowi menjadi pembantu daripada presiden di dalam menjalankan visi misi presiden," katanya.
Untuk diketahui, Amien Rais sempat membeberkan isi pertemuannya dengan Prabowo beberapa waktu lalu. Saat itu, Amien bicara soal syarat rekonsiliasi yaitu kesepakatan program Indonesia dan pembagian porsi 55:45.
"Saya bilang kalau mau rekonsiliasi tentukan dulu platformnya (programnya), mau diapakan Indonesia ini? Prabowo sudah bicara di mana-mana pentingnya kedaulatan pangan, energi, tanah, air, dan lain-lain," kata Amien di acara 'Muhasabah dan Munajat untuk Negeri Yang Tercinta' di Gedung Dewan Dakwah, di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2019).
Baca Juga: Tahu Aturan, Zulkifli Hasan: PAN Enggak Akan Minta Jatah Menteri ke Jokowi
"Kalau itu disepakati, misalnya disepakati, ayo bagi 55-45, itu masuk akal. Kalau sampai disepakati berarti rezim ini balik kanan, sudah jalan akalnya," kata Amien.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pompa Air Paling Bagus dan Awet Merk Apa? Ini 4 Pilihan Terbaik Versi Review Pengguna
- Ciri-Ciri Sepatu Berbahan Kulit Babi, Kenali sebelum Membeli
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- 5 HP Murah Terbaru Penyimpanan Lega Juni 2026: Memori 256 GB, Baterai 8.100 mAh
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
Pilihan
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
Terkini
-
Rano Karno: Indonesia Saat Ini Butuh Keberanian Bung Karno
-
Kecelakaan Beruntun di Tol Becakayu, Toyota Altis Diduga Hilang Kendali dan Tabrak Dua Mobil
-
Megawati Hadiri Bung Karno Festival 2026, Duduk Berdampingan dengan Pramono Anung
-
Sudinhub Jaktim Minta Maaf atas Kegaduhan Penertiban Motor Ojol di Jatinegara
-
Ketika Ketahanan Pangan Dibangun Lewat Pelabuhan, Kawasan Industri, dan Petani
-
Aktivis 98 Kritik Kondisi Ekonomi hingga Ruang Demokrasi, Sebut Reformasi Belum Tuntas
-
Imigrasi Bakal Perluas Autogate hingga Perbatasan RI
-
Posisi Fleksibel PDIP Bikin Parpol Koalisi Pemerintah Gelisah
-
AMMSI Dukung BGN Sesuaian Operasional SPPG: Tak Ada Ruang Bagi Dapur Bermasalah
-
Konvoi Berubah Maut, Tiga Remaja Diciduk dalam Kasus Pengeroyokan di Depan Terminal Grogol