Suara.com - Partai Amanat Nasional (PAN) sadar diri akan posisinya yang bukan merupakan partai pendukung Jokowi- Maruf Amin dalam Pilpres 2019. Karena itu, PAN tidak mau meminta jatah menteri kepada Jokowi.
Ketua Umum PAN Zulkifli mengatakan, pihaknya memahami aturan yang ada, sehingga tidak ada keinginan untuk mencampuri dan meminta jatah menteri tersebut.
"Kita ini mengerti aturan, termasuk kami juga, itu enggak bolah minta-minta itu, menurut aturan Konstitusi yang berdaulat itu rakyat. Rakyat sudah memberi kedaulatan kepada Presiden terpilih Pak Jokowi," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (18/7/2019).
Saat ditanya pandangan PAN soal sturktur kabinet yang ideal, Zulkifli tidak memberi saran dan menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi selaku pemilik hak prerogatif.
"Ini sepenuhnya hak Presiden terserah beliau, iya itu hak beliau sepenuhnya," ucap Zulkifli.
Sebelumnya, sinyal PAN yang akan merapat ke koalisi Jokowi menguat melalui pernyataan Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan
Ia mengatakan partai yang diketuai Zulkifli Hasan siap untuk bergabung dan membantu Presiden Jokowi. PAN kata dia, siap untuk merapat ke dalam koalisi Indonesia kerja.
Bara mennuturkan, pihaknya bisa ikut andil menjadi bagian dari pemerintah dengan ikut mengambil alih posisi di pemerintahan hingga pucuk jabatan di parlemen.
"Saya pikir kan manifestasi macam-macam. Tentu bisa di pemerintahan, bisa di pimpinan DPR, MPR. Tentu kita perlu tempat yang bisa bekerja nyata untuk bantu Jokowi. Apakah di pemerintahan, kabinet, atau di parlemen itu manifestasi macam-macam," kata Bara di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/7/2019).
Baca Juga: Dradjad Wibowo: Insya Allah, Zulkifli Hasan Ikut Nasihat Amien Rais
Berita Terkait
-
Diperiksa 3 Jam, Emak-emak Hina Jokowi ' The New Firaun' Langsung Ditahan
-
People Power Jadi Power Sharing, Demokrat: Memalukan dan Tak Berprinsip!
-
Bertemu Musisi dan Seniman, Jokowi Janjikan Dana Abadi untuk Kebudayaan
-
Bantu Kampanye saat Pilpres 2019, Jokowi Undang Artis dan Musikus ke Istana
-
Jelaskan Pertemuan dengan Jokowi, Prabowo akan Temui Dewan Pembina Gerindra
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!
-
Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal
-
50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS
-
Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab
-
Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo
-
Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi
-
Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM
-
Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya