Suara.com - Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais menyebut harus ada pembagian porsi 55:45 sebagai syarat terciptanya rekonsiliasi antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo (Jokow).
Menanggapi itu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menunjukan perbedaan sikap. Politikus yang akrab disapa Zulhas itu menyebut PAN mendukung Jokowi selaku presiden terpilih periode 2019-2024 untuk memimpin Indonesia ke depan. Dalam dukungannya itu, lanjut Zulkifli, tidak ada syarat apapun dari PAN.
"Saya menanggapi itu saja, kesempatan lima tahun kata Pak Amien, saya mengatakan kita dukung Pak Jokowi dan kita doakan supaya sukses, lain-lain enggak saya tanggapi," ujar Zulkifli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/7/2019).
"Enggak pakai syarat-syarat, ingat yang berdaulat itu rakyat, rakyat itu yang sudah memberikan kedaulatan kepada presiden terpilih, siapa yang berdaulat? Pak Jokowi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara," sambungnya.
Zulkifli mengatakan, Jokowi sebagai presiden terpilih juga mempunyai hak prerogatif untuk menentukan kabinet atau posisi menteri setingkat lainnya.
"Jadi yang berdaulat tetap Pak Jokowi. Oleh karena itu kita enggak pake syarat-syarat, kita mendukung agar Pak Jokowi sukses memimpin Indonesia," kata Zulkifli.
Untuk diketahui, Amien Rais sempat membeberkan isi pertemuannya dengan Prabowo beberapa waktu lalu.
Saat itu, Amien bicara soal syarat rekonsiliasi yaitu kesepakatan program Indonesia dan pembagian porsi 55:45.
"Saya bilang kalau mau rekonsiliasi tentukan dulu platformnya (programnya), mau diapakan Indonesia ini? Prabowo sudah bicara di mana-mana pentingnya kedaulatan pangan, energi, tanah, air, dan lain-lain," kata Amien di acara 'Muhasabah dan Munajat untuk Negeri Yang Tercinta' di Gedung Dewan Dakwah, di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2019).
Baca Juga: Politisi Demokrat Dukung Keponakan Prabowo Jadi Cawagub DKI
"Kalau itu disepakati, misalnya disepakati, ayo bagi 55-45, itu masuk akal. Kalau sampai disepakati berarti rezim ini balik kanan, sudah jalan akalnya," kata Amien.
Berita Terkait
-
Jalan Kaki 600 Kilometer, Anggota Banser Ingin Bertemu Jokowi
-
Bertemu Jokowi di Istana, Samuel Zylgwyn Disinggung soal Menteri
-
Amien Rais Singgung Jatah Kekuasaan, PSI Tagih Jalan Kaki Jogja-Jakarta
-
Viral Potret SBY Pakai Layanan Ojol, Komentar Warganet Bikin Salah Fokus
-
Jokowi Divonis Bersalah karena Kabakaran Hutan, Apakah Bisa Dipidanakan?
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
Pilihan
-
5 HP Baterai Jumbo untuk Driver Ojol agar Narik Seharian, Harga mulai dari Rp2 Jutaan
-
KPK Benarkan Lakukan OTT di Jakarta Hari Ini, Siapa Targetnya?
-
Resmi! Indonesia Masuk Daftar Kandidat Tuan Rumah Piala Asia 2031
-
Mauro Zijlstra Resmi Gabung Persija
-
KPK Bakal Panggil Pihak Terkait Kasus Bank BJB, Termasuk Aura Kasih?
Terkini
-
Syahganda Nainggolan: Langkah Prabowo di Board of Peace Bentuk Realisme Politik
-
Bom Molotov Meledak di SMPN 3 Sungai Raya, Polisi Ungkap Terduga Pelaku Siswa Kelas IX
-
KPK Benarkan Lakukan OTT di Jakarta Hari Ini, Siapa Targetnya?
-
Terduga Pelaku Bom Molotov di SMPN 3 Sungai Raya Diamankan Polisi
-
Arief Hidayat ke Adies Kadir: Kita Harus Pertanggungjawabkan Kepada Tuhan, Tidak Bisa Seenaknya
-
Dapat Teror Karangan Bunga Berisi Intimidasi, Dokter Oky Pratama Lapor Polda Metro Jaya
-
KPK Gelar OTT Senyap di Kalsel, Siapa yang Terjaring di KPP Banjarmasin?
-
Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB: Jabatan Bergilir atau Prestasi Diplomatik?
-
Bursa Calon Ketua OJK Memanas: Misbakhun Buka Suara Soal Isu Gantikan Mahendra Siregar
-
Gayus Lumbuun Bongkar Jalur Hukum Ijazah Jokowi: Harus ke PTUN, Bukan Ranah Pidana