Suara.com - Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais menyebut harus ada pembagian porsi 55:45 sebagai syarat terciptanya rekonsiliasi antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo (Jokow).
Menanggapi itu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menunjukan perbedaan sikap. Politikus yang akrab disapa Zulhas itu menyebut PAN mendukung Jokowi selaku presiden terpilih periode 2019-2024 untuk memimpin Indonesia ke depan. Dalam dukungannya itu, lanjut Zulkifli, tidak ada syarat apapun dari PAN.
"Saya menanggapi itu saja, kesempatan lima tahun kata Pak Amien, saya mengatakan kita dukung Pak Jokowi dan kita doakan supaya sukses, lain-lain enggak saya tanggapi," ujar Zulkifli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/7/2019).
"Enggak pakai syarat-syarat, ingat yang berdaulat itu rakyat, rakyat itu yang sudah memberikan kedaulatan kepada presiden terpilih, siapa yang berdaulat? Pak Jokowi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara," sambungnya.
Zulkifli mengatakan, Jokowi sebagai presiden terpilih juga mempunyai hak prerogatif untuk menentukan kabinet atau posisi menteri setingkat lainnya.
"Jadi yang berdaulat tetap Pak Jokowi. Oleh karena itu kita enggak pake syarat-syarat, kita mendukung agar Pak Jokowi sukses memimpin Indonesia," kata Zulkifli.
Untuk diketahui, Amien Rais sempat membeberkan isi pertemuannya dengan Prabowo beberapa waktu lalu.
Saat itu, Amien bicara soal syarat rekonsiliasi yaitu kesepakatan program Indonesia dan pembagian porsi 55:45.
"Saya bilang kalau mau rekonsiliasi tentukan dulu platformnya (programnya), mau diapakan Indonesia ini? Prabowo sudah bicara di mana-mana pentingnya kedaulatan pangan, energi, tanah, air, dan lain-lain," kata Amien di acara 'Muhasabah dan Munajat untuk Negeri Yang Tercinta' di Gedung Dewan Dakwah, di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2019).
Baca Juga: Politisi Demokrat Dukung Keponakan Prabowo Jadi Cawagub DKI
"Kalau itu disepakati, misalnya disepakati, ayo bagi 55-45, itu masuk akal. Kalau sampai disepakati berarti rezim ini balik kanan, sudah jalan akalnya," kata Amien.
Berita Terkait
-
Jalan Kaki 600 Kilometer, Anggota Banser Ingin Bertemu Jokowi
-
Bertemu Jokowi di Istana, Samuel Zylgwyn Disinggung soal Menteri
-
Amien Rais Singgung Jatah Kekuasaan, PSI Tagih Jalan Kaki Jogja-Jakarta
-
Viral Potret SBY Pakai Layanan Ojol, Komentar Warganet Bikin Salah Fokus
-
Jokowi Divonis Bersalah karena Kabakaran Hutan, Apakah Bisa Dipidanakan?
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
6 Rekomendasi HP Snapdragon Paling Murah untuk Kebutuhan Sehari-hari, Mulai dari Rp 1 Jutaan
-
7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
-
Nova Arianto Ungkap Biang Kerok Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Zambia
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
Terkini
-
Keji! Nenek Mutmainah Tewas, Jasadnya Diduga Dibakar dan Dibuang Perampok ke Hutan
-
Subsidi Menyusut, Biaya Naik: Ini Alasan Transjakarta Wacanakan Tarif Baru
-
Strategi Baru Turunkan Kemiskinan, Prabowo Akan Kasih Fasilitas buat UMKM hingga Tanah untuk Petani
-
Empat Gubernur Riau Tersandung Korupsi, KPK Desak Pemprov Berbenah
-
Nasib Gubernur Riau di Ujung Tanduk, KPK Umumkan Status Tersangka Hari Ini
-
Pemprov Sumut Dorong Ulos Mendunia, Masuk Daftar Warisan Budaya Dunia UNESCO
-
Alamak! Abdul Wahid jadi Gubernur ke-4 Terseret Kasus Korupsi, Ini Sentilan KPK ke Pemprov Riau
-
Nasib Diumumkan KPK Hari Ini, Gubernur Riau Wahid Bakal Tersangka usai Kena OTT?
-
OTT KPK di Riau! Gubernur dan Kepala Dinas Ditangkap, Siapa Saja Tersangkanya?
-
KPK Sebut OTT di Riau Terkait dengan Korupsi Anggaran Dinas PUPR