Suara.com - Untuk memastikan kebenaran informasi tentang adanya pengungsi di Nduga yang meninggal, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua akan segera mengecek kebenaran informasi tersebut.
Wakil Gubernur (Wagub) Papua Klemen Tinal mengatakan telah berkoordinasi dengan Komnas HAM untuk segera ke Kabupaten Nduga atau Wamena, Kabupaten Jayawijaya, guna memastikan data yang sebenarnya.
"Ini kami akan segera rapat untuk membahas kasus Nduga tersebut agar data yang dibutuhkan disiapkan," katanya kepada Antara di Jayapura, Senin (22/7/2019).
Sementara itu, Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi mengatakan Kelompok Separatis Bersenjata (KSB) memberitakan setidaknya 5.200 warga Nduga masih mengungsi di Wamena karena konflik di Nduga, dari jumlah tersebut sebanyak 139 orang di antaranya meninggal dunia.
"Info ini hoaks, hingga kini belum ada data berapa sebenarnya warga penduduk Nduga sebelum terjadinya insiden PT Istaka Karya. Kabar 139 orang pengungsi yang meninggal juga tidak ada dasarnya," katanya.
Menurut Kapendam Aidi, sebagian masyarakat yang mengungsi sudah kembali ke kampung dan hidup normal serta mendapatkan bantuan baik dari TNI maupun pemerintah.
"Data kini, titik pengungsian yang masih aktif berada di Kenyam ibu kota Nduga, tapi belum ada klarifikasi dari pemda setempat berapa jumlahnya, info yang diterima, jumlah yang tidak tetap tersebut kadang-kadang bertambah dan berkurang," ujarnya.
Dia menambahkan di Wamena Kabupaten Jayawijaya dan Tiom Kabupaten Lanny Jaya sudah tidak ada pengungsi lagi.
Tetapi, sebagian warga yang sebelumnya mengungsi memilih untuk tinggal menetap di tempat tersebut guna mendampingi anaknya melanjutkan sekolah karena di Nduga sudah tidak ada guru yang berani mengajar. (Antara)
Baca Juga: Soal Kontak Senjata Nduga, Moeldoko: Perlu Evaluasi antara TNI dan Polisi
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'
-
Menkeu Purbaya hingga Dirut Pertamina Mendadak Dipanggil Prabowo ke Istana, Ada Apa?
-
Bukan Kursi Menteri! Terungkap Ini Posisi Mentereng yang Disiapkan Prabowo untuk Mahfud MD