Suara.com - Yunus Wonda, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPR Papua) mendesak Komnas HAM melakukan investigasi menyeluruh setelah pasukan keamanan diduga menewaskan empat warga sipil selama operasi anti-pemberontakan. Insiden itu adalah buntut kasus pembunuhan 17 pekerja Trans Papua oleh kelompok bersenjata.
"Kami meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk melakukan penyelidikan menyeluruh. Mereka harus menyelidiki tidak hanya insiden Desember ini, tetapi juga apa yang terjadi pada Juli lalu," kata Yunus Wonda, seperti dilansir Jubi, Senin (10/12/2018).
Menurut Yunus, DPR Papua akan membentuk panitia khusus (Pansus) untuk melakukan penyelidikan atas apa yang terjadi. Tapi saat ini, kata dia, Nduga masih tertutup untuk warga sipil, termasuk anggota DPR Papua.
Sementara itu, Timotius Murib, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) mengatakan, Pansus Sipol MRP telah memiliki rencana untuk menyelidiki serangan 2 dan 3 Desember yang diklaim dilakukan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan juga laporan gereja yang menyebutkan 4 warga sipil tewas selama evakuasi.
"Karena MRP ini adalah badan perwakilan untuk orang asli Papua, kami tidak melihat kasus Nduga sebagai masalah terpisah, tetapi bagian dari apa yang telah terjadi sejauh ini di Papua," ujar Timotius.
Pada hari Senin (10/12/2018), Samuel Tabuni seorang tokoh muda Papua mengatakan, pasukan keamanan menembak mati empat warga sipil antara tanggal 3 -5 Desember, termasuk setidaknya satu pendeta, saat tim evakuasi yang terdiri dari TNI dan Polri berusaha untuk mengambil jasad para pekerja yang dibunuh oleh kelompok bersenjata di distrik Mbua, Yall dan Yigi di Kabupaten Nduga. Semua informasi ini dia dapatkan dari keluarganya.
"Dua tewas di Mbua dan dua di Yigi. Satu orang yang terbunuh di Mbua adalah paman saya. Namanya Yulianus Tabuni," kata Samuel.
"Paman saya adalah anggota majelis di Mbua. Dia bukan anggota TPNPB," sambungnya.
Baca Juga: 4 Langkah Mendagri Cegah Jual Beli E-KTP
Berita Terkait
-
Polisi Tangkap 96 Rakyat Papua yang Aksi Rayakan Hari HAM Sedunia
-
Wiranto Sebut Papua Masuk Indeks Kerawanan Pemilu
-
Danrem 172/PWY: Jangan Sampai Kelompok Anti NKRI Mempengaruhi Masyarakat
-
Seorang Majelis Gereja Tewas Saat Evakuasi Korban Penembakan di Nduga
-
Insiden Penembakan di Trans Papua, Ratusan Warga Nduga Mengungsi ke Hutan
Terpopuler
- Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- 4 Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
- 4 Sepatu Lari Lokal Harga Rp100 Ribuan dengan Ulasan Terbaik, Pas Buat Jogging
- Mengenal Sosok Alexandra Askandar, Bankir Perempuan Berpengaruh di Jajaran Top Level BUMN
Pilihan
-
Dasco Pagi-pagi Kumpulkan Menkeu Purbaya dan Gubernur BI di DPR, Evaluasi Ekonomi
-
Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
-
Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
-
Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Siap Ungkap Pihak Lain
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
Terkini
-
KPK Ungkap Alasan Tak Menerbitkan Surat Panggilan untuk Silmy Karim
-
Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya, Syaratnya Cukup KTP Jakarta
-
Gus Ipul Kunjungi Al Falah Ploso, Minta Doa Kiai Huda untuk Munas-Konbes 2026
-
Sepertiga Kelurahan di Jakarta Belum Punya Pos Pemadam Kebakaran
-
Prasasti: Stabilitas Rupiah dan Inflasi Jadi Ujian Pemerintah
-
Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia Tunggu Sidang Lanjutan di Singapura pada Agustus 2026
-
ICW soal Kasus Silmy Karim: Pemerasan Masih Marak, Pemerintah Gagal Benahi Sistem Perizinan.
-
4 Cara Mengelola Pengeluaran Bulanan agar Saldo Dompet Digital Lebih Hemat dengan ShopeePay
-
Sengketa Tanah Kedoya Memanas, Tergugat Persoalkan Status Kuasa Hukum Penggugat
-
Jakarta Siapkan Sistem Peringatan Dini Kualitas Udara, Warga Bisa Cek Polusi 3 Hari ke Depan