Suara.com - Yunus Wonda, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPR Papua) mendesak Komnas HAM melakukan investigasi menyeluruh setelah pasukan keamanan diduga menewaskan empat warga sipil selama operasi anti-pemberontakan. Insiden itu adalah buntut kasus pembunuhan 17 pekerja Trans Papua oleh kelompok bersenjata.
"Kami meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk melakukan penyelidikan menyeluruh. Mereka harus menyelidiki tidak hanya insiden Desember ini, tetapi juga apa yang terjadi pada Juli lalu," kata Yunus Wonda, seperti dilansir Jubi, Senin (10/12/2018).
Menurut Yunus, DPR Papua akan membentuk panitia khusus (Pansus) untuk melakukan penyelidikan atas apa yang terjadi. Tapi saat ini, kata dia, Nduga masih tertutup untuk warga sipil, termasuk anggota DPR Papua.
Sementara itu, Timotius Murib, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) mengatakan, Pansus Sipol MRP telah memiliki rencana untuk menyelidiki serangan 2 dan 3 Desember yang diklaim dilakukan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan juga laporan gereja yang menyebutkan 4 warga sipil tewas selama evakuasi.
"Karena MRP ini adalah badan perwakilan untuk orang asli Papua, kami tidak melihat kasus Nduga sebagai masalah terpisah, tetapi bagian dari apa yang telah terjadi sejauh ini di Papua," ujar Timotius.
Pada hari Senin (10/12/2018), Samuel Tabuni seorang tokoh muda Papua mengatakan, pasukan keamanan menembak mati empat warga sipil antara tanggal 3 -5 Desember, termasuk setidaknya satu pendeta, saat tim evakuasi yang terdiri dari TNI dan Polri berusaha untuk mengambil jasad para pekerja yang dibunuh oleh kelompok bersenjata di distrik Mbua, Yall dan Yigi di Kabupaten Nduga. Semua informasi ini dia dapatkan dari keluarganya.
"Dua tewas di Mbua dan dua di Yigi. Satu orang yang terbunuh di Mbua adalah paman saya. Namanya Yulianus Tabuni," kata Samuel.
"Paman saya adalah anggota majelis di Mbua. Dia bukan anggota TPNPB," sambungnya.
Baca Juga: 4 Langkah Mendagri Cegah Jual Beli E-KTP
Berita Terkait
-
Polisi Tangkap 96 Rakyat Papua yang Aksi Rayakan Hari HAM Sedunia
-
Wiranto Sebut Papua Masuk Indeks Kerawanan Pemilu
-
Danrem 172/PWY: Jangan Sampai Kelompok Anti NKRI Mempengaruhi Masyarakat
-
Seorang Majelis Gereja Tewas Saat Evakuasi Korban Penembakan di Nduga
-
Insiden Penembakan di Trans Papua, Ratusan Warga Nduga Mengungsi ke Hutan
Terpopuler
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- 6 HP Realme Kamera Bagus dan RAM Besar, Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan
- Cushion Apa yang Tahan 12 Jam Tanpa Luntur? Ini 4 Pilihan Terbaiknya
Pilihan
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
-
Siti Nurhaliza Alami Kecelakaan Beruntun di Jalan Tol
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
Terkini
-
Pupuk Indonesia Dukung Kejurnas Angkat Besi Senior 2026 di Bandung, Dorong Pembinaan Berkelanjutan
-
Sopir Bajaj Tanah Abang Dipalak, DPRD DKI Dorong Sistem Parkir Cashless
-
Ustaz Solmed Laporkan Lebih dari 10 Akun Medsos atas Dugaan Pencemaran Nama Baik
-
Satu Keluarga Tewas Akibat Kebakaran, Wali Kota Jakbar: Teralis Besi Menyulitkan Evakuasi
-
Bukan Sekadar Revisi, Pemerintah Sebut Perubahan UU HAM Lebih dari 50 Persen
-
Ketua Ombudsman Tersangka Korupsi, DPR Ngaku Tak Tahu Hery Susanto Berkasus Saat Uji Kelayakan
-
Tekan Konsumsi BBM, Pramono Anung Genjot Penggunaan Solar Panel di Jakarta
-
Geledah Rumah Bupati Tulungagung di Surabaya, KPK Temukan Uang Tunai Puluhan Juta
-
Pramono Anung Bakal Pangkas Pajak Warga Jakarta, Ini Bocoran Kebijakan Barunya
-
Apa Tugas Ombudsman? Ketua Hery Susanto Jadi Tersangka Korupsi