DPR Papua Desak Komnas HAM Investigasi Insiden Penembakan di Nduga

Suara.com - Yunus Wonda, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPR Papua) mendesak Komnas HAM melakukan investigasi menyeluruh setelah pasukan keamanan diduga menewaskan empat warga sipil selama operasi anti-pemberontakan. Insiden itu adalah buntut kasus pembunuhan 17 pekerja Trans Papua oleh kelompok bersenjata.

"Kami meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk melakukan penyelidikan menyeluruh. Mereka harus menyelidiki tidak hanya insiden Desember ini, tetapi juga apa yang terjadi pada Juli lalu," kata Yunus Wonda, seperti dilansir Jubi, Senin (10/12/2018).

Menurut Yunus, DPR Papua akan membentuk panitia khusus (Pansus) untuk melakukan penyelidikan atas apa yang terjadi. Tapi saat ini, kata dia, Nduga masih tertutup untuk warga sipil, termasuk anggota DPR Papua.

Sementara itu, Timotius Murib, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) mengatakan, Pansus Sipol MRP telah memiliki rencana untuk menyelidiki serangan 2 dan 3 Desember yang diklaim dilakukan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan juga laporan gereja yang menyebutkan 4 warga sipil tewas selama evakuasi.

"Karena MRP ini adalah badan perwakilan untuk orang asli Papua, kami tidak melihat kasus Nduga sebagai masalah terpisah, tetapi bagian dari apa yang telah terjadi sejauh ini di Papua," ujar Timotius.

Pada hari Senin (10/12/2018), Samuel Tabuni seorang tokoh muda Papua mengatakan, pasukan keamanan menembak mati empat warga sipil antara tanggal 3 -5 Desember, termasuk setidaknya satu pendeta, saat tim evakuasi yang terdiri dari TNI dan Polri berusaha untuk mengambil jasad para pekerja yang dibunuh oleh kelompok bersenjata di distrik Mbua, Yall dan Yigi di Kabupaten Nduga. Semua informasi ini dia dapatkan dari keluarganya.

"Dua tewas di Mbua dan dua di Yigi. Satu orang yang terbunuh di Mbua adalah paman saya. Namanya Yulianus Tabuni," kata Samuel.

"Paman saya adalah anggota majelis di Mbua. Dia bukan anggota TPNPB," sambungnya.

Baca Juga: 4 Langkah Mendagri Cegah Jual Beli E-KTP