Suara.com - Peneliti Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) Rocky Gerung menilai seharusnya anggota kepolisian tidak mendaftar sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Rocky mengatakan meskipun menurut undang-undang tidak ada larangan khusus yang melarang polisi jadi pimpinan KPK tetapi Pansel Capim KPK harus melihat ini dari segi etis.
"Memang undang-undang memungkinkan itu tapi pansel harus mampu harus kasih sinyal etis kepada publik bahwa sebaiknya polisi tidak usah mendaftar," kata Rocky Gerung saat ditemui di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (23/7/2019).
Menurut Rocky, orang yang disebut pihak kepolisian tersebut adalah polisi terbaik seharusnya tetap berada di institusi Polri untuk memperbaiki kualitas integritas di kalangan kepolisian.
"Ada argumen 'lho itu polisi terbaik yang kami kirim', ya kalau dia terbaik biarin ada di kepolisian jangan dibawa ke KPK kan, nanti kepolisian enggak punya yang terbaik, jadi akal-akalan seperti itu yang terbaca di publik," jelasnya.
Dia menambahkan hal itu akan berdampak pada keberadaan lembaga antirasuah tersebut tidak diperlukan lagi jika institusi Polri sudah berintegritas tinggi dan bisa memberantas korupsi secara langsung.
"KPK nanti dihentikan ketika polisi sudah kuat, nah kalau polisinya terus ada di KPK, nanti polisinya enggak pernah kuat, artinya ada KPK terus menerus, kan reverse logic-nya begitu," tutupnya.
Diketahui, pansel pimpinan KPK pada Senin (22/7/2019) telah mengumumkan 104 orang kandidat lolos seleksi uji kompetensi untuk menjadi komisioner KPK periode 2019-2023.
Adapun 104 orang yang lulus uji komperensi tersebut berasal dari unsur Polri (9 orang), pensiunan Polri (3 orang, hakim (7 orang), mantan hakim (2 orang), jaksa (4 orang), pensiunan jaksa (2 orang), advokat (11 orang), auditor (4 orang), unsur KPK (14 orang), Komisi Kejaksaan/Komisi Kepolisian Nasional (3 orang), PNS (10 orang), pensiunan PNS (3 orang) dan lain-lain (13 orang).,
Baca Juga: Bambu Getah Getih Dibongkar, Rocky Gerung 'Dikuliti' Najwa Shihab
Berita Terkait
-
Pansel Sebut 900 Email Masyarakat Jadi Referensi Tes Wawancara Capim KPK
-
Pansel Capim KPK Umumkan Hasil Seleksi Tahap Dua Hari Ini
-
Modal Banyak Pengalaman, Komjen Anang Yakin Lolos Capim KPK
-
Bambu Getah Getih Dibongkar, Rocky Gerung 'Dikuliti' Najwa Shihab
-
Ikut Uji Kompentensi Capim KPK, Kapolda Sumsel: Tuhan yang Menentukan
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
-
AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
-
Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
-
Pecalang Jakarta: Rano Karno Ingin Wujudkan Keamanan Sosial ala Bali di Ibu Kota
-
5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang
-
Di Sidang MKD: Ahli Sebut Ucapan Ahmad Sahroni Salah Dipahami Akibat Perang Informasi
-
TKA 2025 Hari Pertama Berjalan Lancar, Sinyal Positif dari Sekolah dan Siswa di Seluruh Indonesia
-
Aktivis Serukan Pimpinan Pusat HKBP Jaga Netralitas dari Kepentingan Politik