Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta kepada seluruh Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hasil perekrutan 2018 tak coba-coba memperlambat segala bentuk pelayanan kepada masyarakat. Hal itu diminta JK kepada CPNS untuk turut membantu memajukan bangsa.
Pernyataan itu disampaikan JK saat memberikan kuliah umum kepada 6.198 CPNS dalam acara Presidential Lecture 2019 yang digelar di Istora Senayan Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Rabu (24/7/2019).
Menurut JK, ASN yang bertugas tidak perlu memperlambat proses pelayanan yang dibutuhkan masyarakat apabila memang prosesnya itu bisa dilakukan dengan cepat.
"Bagi PNS yang bertugas di kantor-kantor melayani artinya mempercepat izin, mempercepat administrasi, dan mempercepat proses birokrasi di kantornya masing-masing," kata JK.
JK mengungkapkan bahwa ASN juga memiliki tugas yang sama dengan pengabdi negara lainnya yakni memajukan dan memakmurkan negara melalui tugasnya masing-masing.
Memakmurkan negara bisa diwujudkan dengan cara memajukan ekonomi negara. Dari situ, maka lapangan pekerjaan akan terbuka dengan luas. "Memberikan penghasilan dan kemakmuran dan tentu secara sosial akan memberikan kesetaraan dan kemakmuran bersama," ujarnya.
Selain itu JK juga mengingatkan kepada ASN untuk siap ditempatkan di daerah manapun. Hal itu disampaikan JK demi tetap memegang teguh persatuan bangsa untuk memajukan negara.
"Kami idak lagi punya prinsip-prinsip bahwa di Jawa diatur birokrasinya orang Jawa, di Makasar harus orang Makasar, di Medan harus orang Medan. Kita bangsa besar dan siap ditempatkan di mana saja," tandasnya.
Baca Juga: Beri Pembekalan Ke ASN, JK: Buang Pemikiran Ingin Dilayani
Berita Terkait
-
Wapres JK Minta CPNS yang Lolos Tak Protes Bila Ditugaskan ke Pedalaman
-
Pendaftaran CPNS Buka Lagi Oktober, Menpan RB: Disediakan 100 Ribu Kursi
-
Siap-siap, Pemkot Bekasi Bakal Buka Penerimaan CPNS 2019
-
Distribusi Kartu ATM Bank DKI Untuk CPNS
-
Bolak-balik Masuk Bui, Edy Kembali Tipu Dengan Modus Loloskan CPNS
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO