Suara.com - Persoalan yang menimpa Dokter gigi Romi Sopfa Ismael, dokter penyandang disabilitas, yang dibatalkan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintah Kabupaten Solok Selata (Solsel) menjadi perhatian Ombudsman Sumatera Barat Perwakilan Republik Indonesia.
Bahkan Ombudsman Sumatera Barat akan menindaklanjuti persoalan pembatalan kelulusan Romi sebagai ASN oleh Pemkab Solok Selatan dengan melayangkan surat panggilan pertama kepada Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria untuk menjelaskan duduk perkara permasalahan tersebut.
Plt Ombudsman Sumbar Adel Wahidi menjelaskan, dalam isi surat tersebut pihaknya meminta bupati selaku pejabat pembina kepegawaian hadir ke Kantor Ombudsman di Kota Padang pada Kamis (1/8/2019).
"Kehadiran Bupati tidak boleh diwakilkan, keterangan soal pembatalan itu mesti dijelaskan lansung oleh Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian," tegasnya seperti dilansir Klikpositif.com-jaringan Suara.com pada Rabu (24/7/2019).
Sebelumnya, Pemkab Solsel melalui Panitia Seleksi Daerah (Panselda) CPNS 2018 Sekdakab Solok Selatan memberikan keterangan terkait pembatalan kelulusan Romi. Pemkab Solsel beralasan Romi dianggap tidak memenuhi kriteria persyaratan pada formasi umum.
Hal itu langsung tanggapi LBH Padang melalui siaran persnya. LBH menilai Pemkab Solsel keliru dalam memahami formasi umum dan khusus. Padahal, tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang seorang penyandang disabilitas tidak boleh melamar di formasi umum.
Untuk diketahui, Dokter gigi Romi Sopfa Ismael, seorang dokter penyandang disabilitas di Sumatera Barat, mengadukan nasibnya ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang karena dibatalkan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pelaporan tersebut dilakukan pada Selasa (23/7/2019) sekira Pukul 10.00 WIB.
Romi mengemukakan kasus yang dialaminya berawal saat mengikuti tes CPNS pada Desember 2018 lalu, sebagai Dokter Gigi di daerah Solsel.
"Saya lulus dengan nilai terbaik saat mengikuti tes CPNS, tetapi tiba-tiba status saya sebagai ASN dibatalkan karena alasan saya disabilitas," ujarnya.
Baca Juga: Kasus Dokter Romi, LBH Padang Nilai Ada Pemahaman Keliru Pemkab Solsel
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT