Membayangkan Jika Ibu Kota Negara Batal Pindah, Ini yang Terjadi

Suara.com - Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia (UI) Harryadin Mahardika menyampaikan dampak untung dan rugi yang timbul apabila wacana pemindahan ibu kota negara batal dilakukan.

Menurut Harryadin, dampak positif pertama atas pembatalan kebijakan ini berkaitan dengan kondisi keuangan Indonesia. Dalam kondisi keuangan Indonesia yang sulit, pembatalan pemindahan ibu kota akan mengurangi beban finansial.

"Ada dua dampak, positif dan negatif," ujar Harryadin saat dihubungi.

Jika pemindahan ibu kota jadi dilakukan, pemerintah akan melakukan pinjaman dana dari investor. Pinjaman tersebut akan bersifat jangka panjang yang kurang relevan bila diterapkan pada saat sekarang ini.

"Kalau kita pinjam sekarang, pembangunan ibu kota baru itu mungkin baru berdampak secara ekonomi pada 20-25 tahun ke depan, sedangkan pinjamannya dari tahun pertama sudah harus dikembalikan," ujar Harryadin.

"Dan kalau hitung-hitungan investasi, pengembaliannya kapan? biasanya kalau sudah lebih dari 10 tahun artinya sudah tidak layak, sementara kalau membangun ibukota dan sebagainya Itu sesuatu yang sangat intangible, sulit diukur dan sangat jangka panjang," imbuh dia.

Dampak positif kedua, lanjut dia, pemerintah memiliki waktu yang lebih lama untuk melakukan persiapan menentukan lokasi ibu kota baru.

Menurut Harryadin, proses penentuan lokasi ibu kota baru yang disiapkan pemerintah terkesan terburu-buru dan minim kajian ilmiah yang bersifat komprehensif, seperti terkait dengan kontur tanah ataupun ketersediaan air.

"Hal-hal teknis seperti itu belum pernah diinformasikan ke publik. Kita tidak pernah tahu, nanti tiba-tiba ketika dibangun di sana ternyata tanahnya tanah bergoyang artinya gedung-gedung tinggi tidak bisa dibangun di sana," ujar dia.

Baca Juga: Gunung Mas, Calon Ibu Kota Negara Baru Siaga Darurat Kebakaran Hutan!

Meski demikian, pembatalan pemindahan ibu kota juga bisa menimbulkan dampak negatif yang lebih kepada aspek politik Presiden Joko Widodo.

Menurut dia, kepercayaan publik terhadap Jokowi bisa hilang lantaran dinilai tidak serius mengerjakan rencana strategis yang sudah terlanjur menarik perhatian khalayak luas.

"Jadi maksud saya orang akan tidak percaya atau kehilangan kepercayaan terhadap wacana-wacana yang disampaikan oleh pemerintah karena akhirnya ini sesuatu yang cuma sekedar gimmick politik," ujar Harryadin.

Dia berpendapat, sebaiknya pemerintah tidak mengumbar rencana yang belum pasti. Jika kajian sudah matang, pemerintah baru bisa melempar wacana itu ke masyarakat.

"Jangan sampai banyaknya wacana yang tidak terwujud membuat masyarakat menjadi skeptis terhadap pemerintah." kata dia.

Selain itu, dampak negatif lainnya atas pembatalan wacana ini terkait dengan kelangsungan Kalimantan. Pulau tersebut telah disebut-sebut menjadi wilayah potensial ibu kota baru menggantikan Jakarta.