Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengingatkan kepada seluruh kepala daerah untuk tidak mempersulit investasi.
JK menuturkan, kepala daerah seharusnya ikut mendukung distribusi industri dan distribusi hasil pertanian masyarakat di daerahnya. Ia menyebut jika itu tidak dilakukan bisa terjadi kekurangan stok bahan pangan yang dapat menyebabkan terjadi inflasi.
"Begitu bapak kasih sulit investasi di daerah atau hal-hal terkait perdagangan juga menyebabkan inflasi," kata JK saat berpidato pada rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi tahun 2019 di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2019).
"Kalau di daerah stok gula kurang, (harga) naik, itu indikator kelangkaan dan terjadi inflasi. Sehingga perlunya daerah, bupati, wali kota, gubernur, menjaga distribusi industri dan distribusi hasil pertanian dari masyarakat, keseimbangannya," sambungnya.
Lebih lanjut, JK menilai pentingnya kepala daerah menjaga kestabilan distribusi tersebut akan berpengaruh kepada kesejahteraan para pedagang. Meskipun begitu ia tidak menampik ada faktor lain yang tidak bisa dihindari, salah satunya ialah faktor cuaca.
"Kalau tidak ada pedagang juga susah. Mesti ada pedagang perantara. Mesti ada untung, kalau tidak ada untung juga nanti tidak ada dagang. Kalau tidak ada dagang, distribusi macet," ujarnya.
"Jadi keseimbangan penting untuk orang merencanakan suatu, memang juga ada pengaruh luar, cuaca contohnya," sambungnya.
Seharusnya kepala daerah, kata JK, ikut bekerja sama mengendalikan inflasi.
Sementara tugas Gubernur Bank Indonesia (BI) mengurusi uang keluar dan tingkat bunga kemudian pemerintah menstabilkan defisit dan pembangunan supaya terjadi produktivitas. Sedangkan kepala daerah tetap berupaya stabil dengan menjaga produksi konsumsi.
Baca Juga: Jokowi dan Pimpinan Hyundai Motors Group Bahas Rencana Investasi
JK bersyukur pergerakan inflasi pada 2019 saat ini masih stabil. Pada tahun 2018, inflasi berada di 3,13 persen dan hingga Juni 2019 inflasi mencapai 3,28 persen.
Menurut JK inflasi yang baik ialah inflasi yang ringan.
"Tanpa inflasi jadi deflasi, pingsan orang. Harus dijaga keseimbangan," ucapnya.
Berita Terkait
-
Sebut Inflasi Besar Berbahaya, JK: Sama Dengan Tekanan Darah, Harus Stabil
-
Bahas Inflasi, Wapres JK Kumpulkan Menteri Hingga Kepala Daerah di Hotel
-
Jokowi dan Pimpinan Hyundai Motors Group Bahas Rencana Investasi
-
Depan 6.198 CPNS, JK: Jangan Coba-coba Perlambat Pelayanan!
-
Beri Pembekalan Ke ASN, JK: Buang Pemikiran Ingin Dilayani
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- 61 Kode Redeem FF Max Terbaru 20 Maret 2026: Raih THR Idul Fitri, AK47 Lava, dan Joker
- 9 HP Gaming Terjangkau Rekomendasi David GadgetIn Buat Lebaran 2026, Performa Kencang!
- Apa Jawaban Minal Aidin Wal Faizin? Simak Arti dan Cara Membalasnya
- Ibu-Ibu Baku Hantam di Tengah Khotbah Idulfitri, Diduga Dipicu Masa Lalu
Pilihan
-
Ironi Hari Air Sedunia: Ketika Air yang Melimpah Justru Menjadi Kemewahan
-
Rudal Iran Hantam Dekat Fasilitas Nuklir Israel, 100 Orang Jadi Korban
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
Terkini
-
Inggris Tak Mampu Tahan Rudal Iran, London Kini Dalam Jangkauan Sejjil
-
Duka di Maybrat: Dua Prajurit TNI AL Gugur Usai Kontak Tembak dengan KKB, Senjata Dirampas
-
Mengenal 2 Konsep Huntap yang Akan Dibangun Satgas PRR untuk Penyintas Bencana Sumatera
-
MAKI Sindir KPK Soal Penahanan Rumah Yaqut Secara Diam-diam: Layak Masuk Rekor MURI
-
Siapa Fuad? Sosok WNA Iran Terduga Pembunuh Cucu Mpok Nori yang Ditangkap di Tol Tangerang-Merak
-
Pelaku Pembunuhan Wanita di Cipayung Tertangkap, Ternyata Mantan Suami Siri Asal Irak
-
Hawaii Diterjang Banjir Terparah Sepanjang 20 Tahun, 5000 Warga Mengungsi
-
Mudik Lebaran Lancar dan Kondusif, Kakorlantas Polri: Terima Kasih untuk Semua Pihak yang Terlibat
-
Gaspol Reformasi Pendidikan, Prabowo Targetkan Renovasi 300 Ribu Sekolah
-
Prabowo: Lebih Baik Uang untuk Makan Rakyat daripada Dikorupsi