Polemik Diskriminasi Dokter Romi Sampai ke Kantor Puan

Suara.com - Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat membahas polemik disriminasi Dokter Romi Syofpa Ismael yang gagal jadi PNS karena disabilitas. Pemkab Solok membahas masalah itu dengan berbagai Kementerian di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, dan Kemenpan RB.

Senin (29/7/2019) hari ini tim panitia seleksi daerah ke Kantor Kementerian Koordinator PMK yang dipimpin Puan Maharani.

"Hari ini tim Panselda memenuhi undangan Kemenko PMK beserta Kementerian Kesehatan dan Panselnas untuk membahas dan menjelaskan kronologi keluarnya putusan pembatalan kelulusan drg Romi sebagai CPNS di Jakarta," kata Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria di Padang Aro, Senin pagi.

Sebelum pertemuan ini kata dia, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Saat pertemuan dengan Kemenpan RB katanya, pihaknya mengusulkan formasi CPNS 2019 khusus bagi drg Romi. Dia berharap permasalahan drg Romi bisa cepat mendapatkan solusinya, oleh sebab itu Panselda dan Panselnas membahasnya hari ini bersama Kementerian lainnya.

"Kami berharap Kemenpan RB bisa menyetujui formasi khusus buat drg Romi tahun ini supaya masalahnya cepat selesai," katanya.

Dia menyebutkan pembatalan kelulusan drg Romi setelah melakukan koordinasi dengan berbagai lembaga pemerintah.

"Pada formasi umum yang dilamar drg Romi salah satu syaratnya harus sehat jasmani dan rohani, tetapi drg Romi mengalami lemah pada kedua tungkai sehingga tidak sesuai dengan persyaratan," katanya.

Sebelumnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menemukan ada diskriminasi dalam kasus dokter gigi disabilitas di Solok Selatan, yang dibatalkan kelulusannya sebagai calon pegawai negeri sipil oleh pemerintah setempat.

Asisten Deputi Perlindungan Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nyimas Alia mengatakan, masih banyak masyarakat yang belum paham tentang keberadaan disabilitas sehingga ia berharap perlu dilakukan edukasi dan pemahaman kepada publik.

Baca Juga: Kasus Dokter Romi Digagalkan Jadi ASN, Kemen PPPA: Kami Tidak Mentolerir

"Masyarakat masih memandang disabilitas itu orang yang sakit, tidak mampu, padahal fakta di lapangan banyak di antara mereka yang sukses berkarir dan berkarya," kata dia.

Ia menyampaikan pihak kementerian bersama pemangku kepentingan terkait seperti Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta BKN akan rapat bersama membahas status drg Romi pada Senin 29 Juli 2019 di Jakarta. Sampai saat ini drg Romi masih tercatat sebagai tenaga harian lepas atau kontrak daerah dan bertugas di Puskesmas Talunan.

Sebelumnya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menemukan ada diskriminasi dalam kasus diskiminasi Dokter Romi.

Asisten Deputi Perlindungan Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nyimas Alia menjelaskan masih banyak masyarakat yang belum paham tentang keberadaan disabilitas. Sehingga ia berharap perlu dilakukan edukasi dan pemahaman kepada publik.

"Masyarakat masih memandang disabilitas itu orang yang sakit, tidak mampu, padahal fakta di lapangan banyak diantara mereka yang sukses berkarir dan berkarya," kata dia.

Ia menyampaikan pihak kementerian bersama pemangku kepentingan terkait seperti Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta BKN akan rapat bersama membahas status drg Romi pada Senin 29 Juli 2019 di Jakarta.