Suara.com - Badan Pusat Statistik melaporkan data terbaru Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada tahun 2018, yang mencapai angka 72,39. Angka ini membaik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Berdasarkan data yang dilansir BPS, dari skala 0 hingga 100, posisi IDI 2018 mencapai angka 72,39, meningkat 0,28 poin kalau dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 72,11.
Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, capaian angka tersebut masuk dalam kategori sedang.
Indeks Demokrasi Indonesia memiliki skala dari 0 sampai 100, dari 0 sampai 60 termasuk dalam kategori buruk,. Kalau 0 sampai 80 masuk kategori sedang, dan di atas 80 masuk kategori baik.
"IDI Indonesia mengalami perbaikan meski tipis 0,28 poin dan ke depan kita berharap indeksnya terus membaik, " kata Suhariyanto di Kantor BPS, Pasar Baru, Jakarta Pusat, Senin (29/7/2019).
Suhariyanto menjelaskan Indeks demokrasi Indonesia terus bergerak dinamis. IDI yang pada periode 2009-2013 berfluktuasi di kisaran angka 60-an alias buruk, IDI mulai meningkat hingga berada di kisaran 70-an pada 2014-2018.
"Hal ini menunjukkan, walaupun IDI tingkat nasional masih pada kategori sedang, telah mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tingkat demokrasi lima tahun yang lalu," ujar Suhariyanto.
Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 aspek, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi.
Namun, metodologi penghitungan IDI terbilang prosedural yakni menggunakan empat sumber daya: mengulas surat kabar lokal, dokumen peraturan daerah, peraturan gubernur dan lainnya, diskusi grup terfokus, serta wawancara mendalam.
Baca Juga: KSP Klaim Indeks Demokrasi Indonesia Baik Jelang Pilpres 2019
Berita Terkait
-
Harga Tiket Mahal, BPS: Penumpang Pesawat Drop 28,48 Persen April 2019
-
BPS: Kunjungan Wisman Pada April 2019 Turun 2,74 Persen
-
Nilai Ekspor April Turun, Sekjen Kemendag: Produk Manufaktur Masih Kalah
-
Jeblok, Neraca Perdagangan April 2019 Defisit 2,5 Miliar Dolar AS
-
Data BPS: Angka Pengangguran Turun ke Level 5,01 Persen
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Nyesek! Disita KPK dari Ustaz Khalid Basalamah Terkait Korupsi Haji, Uang Jemaah Tak Bisa Kembali?
-
KPK Ungkap Kasus Kredit Fiktif BPR Jepara Artha Rugikan Negara Hingga Rp 254 Miliar
-
Reno dan Farhan Masih Hilang, KemHAM: Jangan Buru-buru Disebut Korban Penghilangan Paksa!
-
Mardiono Didukung Jadi Caketum PPP Jelang Muktamar X, Amir Uskara Komandoi Tim Relawan Pemenangan
-
Terkuak! Alasan Ustaz Khalid Basalamah Cicil Duit Korupsi Haji ke KPK
-
Periksa Dirjen PHU Hampir 12 Jam, KPK Curiga Ada Aliran Uang Panas dari Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Mardiono Tanggapi Munculnya Calon Ketum Eksternal: PPP Punya Mekanisme dan Konstitusi Baku
-
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Dapat Duit hingga Biaya Umrah dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir
-
KPK Wanti-wanti Kemenkeu soal Potensi Korupsi dalam Pencairan Rp 200 Triliun ke 5 Bank