Suara.com - Tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bengkulu mengusulkan 3 Kantor Pertanahan di wilayahnya untuk menjadi kantor berzona integritas, salah satunya Kantor Pertanahan Kota Bengkulu.
Kantor Pertanahan Kota Bengkulu merupakan unit kerja di wilayah Kotamadya Bengkulu, yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pelayanan masyarakat di bidang pertanahan. Pelayanan yang diberikan berupa pembuatan sertifikat tanah pertama kali, pemeliharaan data pertanahan, mediasi kasus pertanahan serta pengadaan tanah.
"Tujuan komitmen ini adalah mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik," kata Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu, Adam Hawadi, saat di temui Tim Humas Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) di kantornya, Rabu (24/7/2019).
Menurut Adam, zona integritas merupakan bentuk komitmen antara pimpinan Kantor Pertanahan dengan jajarannya. Usulan agar menjadi kantor berzona integritas membuatnya menerapkan beberapa langkah menuju hal tersebut.
"Langkah pertama yang dilakukan adalah memisahkan front office dengan back office. Artinya, menutup kemungkinan pemohon menemui petugas maupun pejabat dalam rangka mengurus tanah. Kami juga memakai pintu finger print, artinya hanya petugas dan pejabat yang berwenang terhadap kegiatan di back office dan front office," tambah Adam.
Publikasi kepada masyarakat juga dilakukan Kantor Pertanahan Kota Bengkul, agar masyarakat mengetahui bahwa kantor ini sedang menuju WBK dan WBBM.
"Kami memasang banner terkait zona integritas, supaya masyarakat tahu bahwa kantor ini sedang menuju bebas korupsi," katanya.
Pemohon yang datang siang itu tergolong ramai. Hilda, masyarakat yang mengunjungi Kantor Pertanahan Kota Bengkulu mengapresiasi layanan yang diberikan kantor tersebut.
"Saya mengurus balik nama sertifikat tanah. Alhamdulilah lancar, walau sempat bolak-balik karena kekurangan berkas," kata Hilda.
Baca Juga: Kementerian ATR/BPN dan UGM Susun Renstra 2020 - 2024
Jumlah pegawai di Kantor Pertanahan Kota Bengkulu terdiri dari 37 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 41 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).
Berita Terkait
-
Kementerian ATR/BPN dan UGM Susun Renstra 2020 - 2024
-
Pemerintah dan DPR Sepakat Selesaikan RUU Pertanahan dalam Waktu Dekat
-
Lantik Pejabat, Sofyan Djalil : Pejabat harus Jadi Pemimpin Perubahan
-
Saat Ini, Pemerintah dan DPR Bahas RUU Pertanahan
-
Kementerian ATR/BPN Minta Perda RT/RW Kota Batam Dilengkapi
Terpopuler
- Istana Diminta Istirahatkan Qodari atau Demo Mahasiswa Bisa Makin Besar
- Ciri-Ciri Sepatu Berbahan Kulit Babi, Kenali sebelum Membeli
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Roy Suryo Ditangkap di Bintaro Terkait Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Sempat Diancam Borgol
Pilihan
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
Terkini
-
Buron Sejak 2025, Bos Kresna Life Michael Steven Akhirnya Diringkus di Maroko
-
Arahan Zulhas: Sekolah Elit Tak Perlu MBG, Fokus ke yang Benar-Benar Butuh
-
Akademisi UI Soroti Penangkapan Dokter Tifa, Sebut Ada Sinyal Intimidasi ke Rektor
-
Megawati, Sinta Wahid, hingga Romo Magnis Berkumpul di Menteng, Ada Apa?
-
Viral Ajudan Danrem Lari Tanpa BIB di Jogja Marathon, Korem 072 Sebut Nomor Diduga Terlepas
-
Biar Tak Bolak-balik, Banggar DPR Langsung Getok Persetujuan Pagu Anggaran 7 Kemenko untuk 2027
-
Respon Cepat Aduan, Kemnaker Pastikan Aturan Outsourcing 2026 Bakal Direvisi
-
Akademisi UI Kritik Kehadiran Aparat di Kampus Saat Ujian Doktoral Dokter Tifa
-
Gubernur Jateng Garansi Izin Kapal Nelayan Kecil Gratis: Ketemu Pungutan, Laporkan!
-
iPhone XS Bekas Koruptor Laku Rp34 Juta, KPK Jamin Data Sudah Factory Reset