Suara.com - Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani angkat bicara soal anggapan bahwa wakil presiden terpilih Maruf Amin tak dilibatkan dalam penentuan menteri untuk kabinet Jokowi. Arsul menyebut jika anggapan Maruf tidak dilibatkan dalam proses pemilihan menteri merupakan hal keliru.
Menurut Arsul, Maruf bukannya tidak dilibatkan, melainkan penentuan kabinet belum dibahas lebih dalam dan masih dalam tahap menerima usulan.
"Pandangan yang melihat bahwa Kiai Maruf Amin tidak dilibatkan dalam penyusunan kabinet adalah keliru. Saat ini soal kabinet itu Pak Jokowi baru pada tahap menerima masukan atau usulan baik terkait dengan postur kabinet maupun calon menteri. Jadi masih polling inputs, belum dibahas apalagi diputuskan," kata Arsul kepada wartawan, Rabu (31/7/2019).
Asrul menuturkan, jika penyusunan kabijet sudah masuk ke dalam bahasan lebih lanjut, maka Ma'ruf sebagai wakil presiden tentu bakal dilibatkan bersama dengan presiden terpilih Jokowi dan partai pendukung di Koalisi Indonesia Kerja.
Meski demikian, Asrul tidak dapat memastikan apakah Maruf Amin sudah memberikan usul atau masukan terkait siapa saja nama yang menurutnya pantas untuk menjadi menteri Jokowi, .
"Tentu Pak Kiai Maruf Amin juga menyampaikan masukan yang diterima beliau kepada Pak Jokowi. Saya tidak tahu persis tapi kalau Pak Jokowi saja mempersilakan kelompok-kelompok relawannya boleh usulkan calon menteri, masak wapresnya tidak boleh?" kata Arsul.
Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, menilai perlu adanya keterlibatan wakil presiden terpilih Maruf Amin dalam penentuan kabinet bersama dengan Joko Widodo (Jokowi), selaku presiden terpilih periode 2019 - 2024.
Hidayat mengatakan Ma'ruf Amin harus ikut berkontribusi meski Ketua MUI itu sebelumnya menyerahkan sepenuhnya urusan kabinet kepada Jokowi.
"Ya memang kan ada pernyataan dari Pak Ma'ruf yang menyatakan soal usulan kabinet itu di tangan presiden. Bahwa menteri-menteri itu hak prerogatif presiden, kan itu dikatakan Pak Ma'ruf," kata Hidayat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/7/2019).
Baca Juga: PPP: Koalisi Sekarang Memang Plus-plus, Enggak Minus-minus
"Kan kemarin pembubaran TKN Pak Ma'ruf ada hadir," lanjut Hidayat.
Politikus yang akrab disapa HNW itu menyebut perlu ada keterlibatan Ma'ruf karena telah memiliki andil besar dalam memenangkan Jokowi pada Pilpres 2019.
"Tapi menurut saya sih ya karena presiden-wapres satu paket, sewajarnya dimusyawarahkan dengan maksimal antara presiden dan wapres," katanya.
"Dan tidak bisa dimungkiri Pak Ma'ruf punya andil signifikan dalam kemenangan Pak Jokowi, kemenangan di Jatim dan Jateng ada komunitas NU yang sangat luar biasa, di situ ada Pak Ma'ruf Amin," Hidayat menambahkan.
Berita Terkait
-
Pendukung Kecewa Prabowo Bertemu Jokowi, Sandiaga: It's Time to Move On
-
Presiden Jokowi Kunjungi Kampung Adat Huta Siallagan di Kawasan Danau Toba
-
Tak Diajak Bertemu Jokowi, Sandiaga Merasa Dihargai Prabowo
-
Pengamat Minta Jokowi Kurangi Orang Parpol di Kabinet
-
Prabowo Tak Ajak Sandiaga Bertemu Jokowi: This Meeting Will Not Include You
Terpopuler
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Baju Basah Demi Sekolah, Curhat Pilu Siswa Nias Seberangi Sungai Deras di Depan Wapres Gibran
-
Mubes NU Tegaskan Konflik Internal Tanpa Campur Pemerintah, Isu Daftarkan SK ke Kemenkum Mencuat
-
Jabotabek Mulai Ditinggalkan, Setengah Juta Kendaraan 'Eksodus' H-5 Natal
-
Mubes Warga NU Keluarkan 9 Rekomendasi: Percepat Muktamar Hingga Kembalikan Tambang ke Negara
-
BNI Bersama BUMN Peduli Hadir Cepat Salurkan Bantuan Nyata bagi Warga Terdampak Bencana di Sumatra
-
Relawan BNI Bergabung dalam Aksi BUMN Peduli, Dukung Pemulihan Warga Terdampak Bencana di Aceh
-
Pakar Tolak Keras Gagasan 'Maut' Bahlil: Koalisi Permanen Lumpuhkan Demokrasi!
-
Gus Yahya Ngaku Sejak Awal Inginkan Islah Sebagai Jalan Keluar Atas Dinamika Organisasi PBNU
-
Rais Aam PBNU Kembali Mangkir, Para Kiai Sepuh Khawatir NU Terancam Pecah
-
Puasa Rajab Berapa Hari yang Dianjurkan? Catat Jadwal Berpuasa Lengkap Ayyamul Bidh dan Senin Kamis