Suara.com - Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani angkat bicara soal anggapan bahwa wakil presiden terpilih Maruf Amin tak dilibatkan dalam penentuan menteri untuk kabinet Jokowi. Arsul menyebut jika anggapan Maruf tidak dilibatkan dalam proses pemilihan menteri merupakan hal keliru.
Menurut Arsul, Maruf bukannya tidak dilibatkan, melainkan penentuan kabinet belum dibahas lebih dalam dan masih dalam tahap menerima usulan.
"Pandangan yang melihat bahwa Kiai Maruf Amin tidak dilibatkan dalam penyusunan kabinet adalah keliru. Saat ini soal kabinet itu Pak Jokowi baru pada tahap menerima masukan atau usulan baik terkait dengan postur kabinet maupun calon menteri. Jadi masih polling inputs, belum dibahas apalagi diputuskan," kata Arsul kepada wartawan, Rabu (31/7/2019).
Asrul menuturkan, jika penyusunan kabijet sudah masuk ke dalam bahasan lebih lanjut, maka Ma'ruf sebagai wakil presiden tentu bakal dilibatkan bersama dengan presiden terpilih Jokowi dan partai pendukung di Koalisi Indonesia Kerja.
Meski demikian, Asrul tidak dapat memastikan apakah Maruf Amin sudah memberikan usul atau masukan terkait siapa saja nama yang menurutnya pantas untuk menjadi menteri Jokowi, .
"Tentu Pak Kiai Maruf Amin juga menyampaikan masukan yang diterima beliau kepada Pak Jokowi. Saya tidak tahu persis tapi kalau Pak Jokowi saja mempersilakan kelompok-kelompok relawannya boleh usulkan calon menteri, masak wapresnya tidak boleh?" kata Arsul.
Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, menilai perlu adanya keterlibatan wakil presiden terpilih Maruf Amin dalam penentuan kabinet bersama dengan Joko Widodo (Jokowi), selaku presiden terpilih periode 2019 - 2024.
Hidayat mengatakan Ma'ruf Amin harus ikut berkontribusi meski Ketua MUI itu sebelumnya menyerahkan sepenuhnya urusan kabinet kepada Jokowi.
"Ya memang kan ada pernyataan dari Pak Ma'ruf yang menyatakan soal usulan kabinet itu di tangan presiden. Bahwa menteri-menteri itu hak prerogatif presiden, kan itu dikatakan Pak Ma'ruf," kata Hidayat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/7/2019).
Baca Juga: PPP: Koalisi Sekarang Memang Plus-plus, Enggak Minus-minus
"Kan kemarin pembubaran TKN Pak Ma'ruf ada hadir," lanjut Hidayat.
Politikus yang akrab disapa HNW itu menyebut perlu ada keterlibatan Ma'ruf karena telah memiliki andil besar dalam memenangkan Jokowi pada Pilpres 2019.
"Tapi menurut saya sih ya karena presiden-wapres satu paket, sewajarnya dimusyawarahkan dengan maksimal antara presiden dan wapres," katanya.
"Dan tidak bisa dimungkiri Pak Ma'ruf punya andil signifikan dalam kemenangan Pak Jokowi, kemenangan di Jatim dan Jateng ada komunitas NU yang sangat luar biasa, di situ ada Pak Ma'ruf Amin," Hidayat menambahkan.
Berita Terkait
-
Pendukung Kecewa Prabowo Bertemu Jokowi, Sandiaga: It's Time to Move On
-
Presiden Jokowi Kunjungi Kampung Adat Huta Siallagan di Kawasan Danau Toba
-
Tak Diajak Bertemu Jokowi, Sandiaga Merasa Dihargai Prabowo
-
Pengamat Minta Jokowi Kurangi Orang Parpol di Kabinet
-
Prabowo Tak Ajak Sandiaga Bertemu Jokowi: This Meeting Will Not Include You
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
KPK Lamban Ungkap Tersangka Korupsi Gubernur Riau, Apa Alasannya?
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG