Suara.com - Presiden Joko Widodo, didampingi Ibu Negara, Iriana, dan beberapa menteri Kabinet Kerja melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatra Utara. Kunjungan dilakukan ke Pulau Vulkanik, yang membentuk satu kabupaten di tengah-tengah Danau Toba, yakni Pulau Samosir.
Setibanya di Lapangan Ambarita, yang berada di Kabupaten Samosir, Selasa (30/7/2019), Jokowi beserta rombongan disambut Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, Direktur Jenderal Pengendalian, Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah (Dirjen PPRPT) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Budi Situmorang, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumut, Bambang Priyono, yang disambut gemuruh dari 1.000 masyarakat penerima sertifikat.
Pada kesempatan itu, Edy menyampaikan pesan dari masyarakat di Sumut.
“Dengan diterimanya sertifikat ini, kami merasa telah diberikan keadilan karena tanah yang selama ini ditempati oleh saudara sekalian di sini, telah memiliki kepastian hukum hak atas tanahnya dan memiliki manfaat dari kepastian tersebut,” katanya.
Selanjutnya, Dirjen PPRPT, Budi Situmorang, yang mewakili Menteri ATR/Kepala BPN memberikan laporan kepada presiden terkait pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) hingga progres yang telah dicapai di Sumut, khususnya di Kabupaten Samosir.
“Dapat kami laporkan bahwa di Provinsi Sumatra Utara, diperkirakan terdapat 3.952.954 bidang tanah. Adapun yang sudah terdaftar adalah 1.931.067 bidang (49 persen) dan 2.021.887 bidang tanah (51 persen) belum terdaftar," ujarnya.
Pada 2019, Sumut mendapatkan target penyelesaian PTSL sebanyak 233.133 bidang dan pada 2025, seluruh bidang di Sumut direncanakan sudah terdaftar. Progresnya sampai dengan saat ini, Sumut telah menyelesaikan kegiatan PTSL sebanyak 54.411 bidang.
“Adapun untuk Kabupaten Samosir diperkirakan terdapat 264.995 bidang tanah. Bidang yang sudah terdaftar 10.397 dan yang belum terdaftar 254.598 bidang. Pada 2019, Kabupaten Samosir mendapat target PTSL 5.000 bidang, dan pada 2025, seluruh bidang di Kabupaten Samosir sudah terdaftar,” tambahnya.
Menanggapi pesan masyarakat yang disampaikan oleh gubernur, Jokowi berpesan agar masyarakat yang ingin mengagunkan sertifikatnya ke bank, sebaiknya menggunakannya untuk hal-hal produktif.
Baca Juga: ATR/BPN Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum
“Gunakan pinjaman yang diberikan oleh bank untuk modal kerja, modal usaha dan modal investasi,” tegas Jokowi.
Sebagai informasi, sertifikat tanah dibagikan secara simbolis kepada 15 orang perwakilan yang berasal dari 7 kabupaten se-Provinsi Sumut, yaitu Kabupaten Dairi, Humbang Hasundutan, Karo, Simalungun, Tapanuli Utara, Toba Samosir, dan tuan rumah, Kabupaten Samosir.
Berita Terkait
-
ATR/BPN Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum
-
Menuju Zona Integritas, Kantor Pertanahan Bengkulu Tingkatkan Layanan
-
Kementerian ATR/BPN dan UGM Susun Renstra 2020 - 2024
-
Pemerintah dan DPR Sepakat Selesaikan RUU Pertanahan dalam Waktu Dekat
-
Saat Ini, Pemerintah dan DPR Bahas RUU Pertanahan
Terpopuler
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Baju Basah Demi Sekolah, Curhat Pilu Siswa Nias Seberangi Sungai Deras di Depan Wapres Gibran
-
Mubes NU Tegaskan Konflik Internal Tanpa Campur Pemerintah, Isu Daftarkan SK ke Kemenkum Mencuat
-
Jabotabek Mulai Ditinggalkan, Setengah Juta Kendaraan 'Eksodus' H-5 Natal
-
Mubes Warga NU Keluarkan 9 Rekomendasi: Percepat Muktamar Hingga Kembalikan Tambang ke Negara
-
BNI Bersama BUMN Peduli Hadir Cepat Salurkan Bantuan Nyata bagi Warga Terdampak Bencana di Sumatra
-
Relawan BNI Bergabung dalam Aksi BUMN Peduli, Dukung Pemulihan Warga Terdampak Bencana di Aceh
-
Pakar Tolak Keras Gagasan 'Maut' Bahlil: Koalisi Permanen Lumpuhkan Demokrasi!
-
Gus Yahya Ngaku Sejak Awal Inginkan Islah Sebagai Jalan Keluar Atas Dinamika Organisasi PBNU
-
Rais Aam PBNU Kembali Mangkir, Para Kiai Sepuh Khawatir NU Terancam Pecah
-
Puasa Rajab Berapa Hari yang Dianjurkan? Catat Jadwal Berpuasa Lengkap Ayyamul Bidh dan Senin Kamis