Suara.com - Presiden Joko Widodo, didampingi Ibu Negara, Iriana, dan beberapa menteri Kabinet Kerja melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatra Utara. Kunjungan dilakukan ke Pulau Vulkanik, yang membentuk satu kabupaten di tengah-tengah Danau Toba, yakni Pulau Samosir.
Setibanya di Lapangan Ambarita, yang berada di Kabupaten Samosir, Selasa (30/7/2019), Jokowi beserta rombongan disambut Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, Direktur Jenderal Pengendalian, Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah (Dirjen PPRPT) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Budi Situmorang, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumut, Bambang Priyono, yang disambut gemuruh dari 1.000 masyarakat penerima sertifikat.
Pada kesempatan itu, Edy menyampaikan pesan dari masyarakat di Sumut.
“Dengan diterimanya sertifikat ini, kami merasa telah diberikan keadilan karena tanah yang selama ini ditempati oleh saudara sekalian di sini, telah memiliki kepastian hukum hak atas tanahnya dan memiliki manfaat dari kepastian tersebut,” katanya.
Selanjutnya, Dirjen PPRPT, Budi Situmorang, yang mewakili Menteri ATR/Kepala BPN memberikan laporan kepada presiden terkait pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) hingga progres yang telah dicapai di Sumut, khususnya di Kabupaten Samosir.
“Dapat kami laporkan bahwa di Provinsi Sumatra Utara, diperkirakan terdapat 3.952.954 bidang tanah. Adapun yang sudah terdaftar adalah 1.931.067 bidang (49 persen) dan 2.021.887 bidang tanah (51 persen) belum terdaftar," ujarnya.
Pada 2019, Sumut mendapatkan target penyelesaian PTSL sebanyak 233.133 bidang dan pada 2025, seluruh bidang di Sumut direncanakan sudah terdaftar. Progresnya sampai dengan saat ini, Sumut telah menyelesaikan kegiatan PTSL sebanyak 54.411 bidang.
“Adapun untuk Kabupaten Samosir diperkirakan terdapat 264.995 bidang tanah. Bidang yang sudah terdaftar 10.397 dan yang belum terdaftar 254.598 bidang. Pada 2019, Kabupaten Samosir mendapat target PTSL 5.000 bidang, dan pada 2025, seluruh bidang di Kabupaten Samosir sudah terdaftar,” tambahnya.
Menanggapi pesan masyarakat yang disampaikan oleh gubernur, Jokowi berpesan agar masyarakat yang ingin mengagunkan sertifikatnya ke bank, sebaiknya menggunakannya untuk hal-hal produktif.
Baca Juga: ATR/BPN Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum
“Gunakan pinjaman yang diberikan oleh bank untuk modal kerja, modal usaha dan modal investasi,” tegas Jokowi.
Sebagai informasi, sertifikat tanah dibagikan secara simbolis kepada 15 orang perwakilan yang berasal dari 7 kabupaten se-Provinsi Sumut, yaitu Kabupaten Dairi, Humbang Hasundutan, Karo, Simalungun, Tapanuli Utara, Toba Samosir, dan tuan rumah, Kabupaten Samosir.
Berita Terkait
-
ATR/BPN Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum
-
Menuju Zona Integritas, Kantor Pertanahan Bengkulu Tingkatkan Layanan
-
Kementerian ATR/BPN dan UGM Susun Renstra 2020 - 2024
-
Pemerintah dan DPR Sepakat Selesaikan RUU Pertanahan dalam Waktu Dekat
-
Saat Ini, Pemerintah dan DPR Bahas RUU Pertanahan
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
Terkini
-
OPSI Desak Pemerintah Awasi Karir Hub, Cegah Perusahaan Manipulasi Loker Demi KPI HRD
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Usut Aliran Uang Pemerasan! KPK Perpanjang Penahanan Silmy Karim 40 Hari
-
Kemensos Kawal Sekolah Rakyat Bener Meriah, Bantuan Jadup Rp3,07 Miliar Segera Disalurkan
-
Kemensos Kawal Sekolah Rakyat Bener Meriah, Bantuan Jadup Rp3,07 Miliar Segera Disalurkan
-
Duka Masyarakat Adat di DPR: Tanah Warisan Leluhur Hilang, Anak Buta Huruf karena HGU
-
Pengamat Sentil Pemerintah: Perbesar Telinga untuk Dengar Suara Rakyat!
-
Nama Dedi Congor Muncul di Sidang, KPK Telusuri Aliran Dana Rp30 Miliar dari Bos Blueray Cargo
-
Satu Suara dengan Megawati, GNB Singgung Keresahan Sama Soal Kondisi Bangsa
-
Keir Starmer Mundur, Andy Burnham Calon Kuat Perdana Menteri Inggris Baru