Geger Mati Listrik Massal, Gerindra: Manajemen PLN Harus Disanksi

Suara.com - Politikus Partai Gerindra Andre Roasiade angkat bicara soal padamnya listrik yang berlansung secara massal dan dalam waktu yang cukup lama lebih hingga belasan jam. Di sejumlah daerah penyangga Ibu Kota pada Senin (5/8) pagi, bahkan dilaporkan listrik kembali padam.

Menurut Andre, meski listrik sudah mulai normal kembali, namun ia menilai pihak PLN perlu mendapatkan sanksi dari padamnya listrik secara massal tersebut.

Melalui akun Twitter @andre_rosiade, ia meminta Presiden Joko Widodo hingga Menteri BUMN Rini Soemarno untuk memberikan sanksi kepada PLN.

"Listrik sudah terlalu lama mati dan begitu luas jangkauan matinya. Ada yang salah dengan sistem PLN. Tidak cukup hanya minta permintaan maaf bagi manajemen PLN," cuit Andre di Twitter, Minggu (4/8/2019) malam.

"Pak @jokowi dan Menteri BUMN tolong beri sanksi manajemen PLN agar ada pembelajaran untuk pelayanan yang lebih baik," sambungnya.

Sebelumnya, PLN melalui akun Twitternya, @_pln_id mengunggah permohonan maaf akibat gangguan listrik yang padam secara massal pada Minggu (4/8/2019).

"Dear Electrizen, Mohon maaf atas gangguan listrik di Jawa Bagian Barat yang meliputi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat dan beberapa daerah di Jawa Tengah. Hingga pukul 21.30 WIB, listrik di beberapa wilayah," tulis PLN.

Pada cuitan sebelumnya, PLN juga turut menyertakan #Blackout disertai dengan unggahan gambar permohonan maaf.

"Mohon maaf atas ketidaknyamanannya #Blackout https://t.co/HvErn2lX0e," cuitnya.

Baca Juga: Listrik Mati Masal, Said Didu: Semoga Bukan Karena PLN Kesulitan Uang

Untuk diketahui, ganguan listrik padam secara massal selama lebih dari 8 jam di Jabodetabek, Banten, Jawa Barat, dan sejumlah daerah lain di Pulau Jawa.

Plt Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Sripeni Inten Cahyani, memastikan peristiwa tersebut bukan karena adanya sabotase. Inten menegaskan bahwasanya tidak ada faktor politis di balik peristiwa gangguan listrik padam tersebut.

"Kami menilai tak ada sabotase atau politis dalam peristiwa ini. Kami menilai peristiwa ini murni karena persoalan teknis,” kata Inten.