Suara.com - Telah Kantongi Rekam Jejak Figur Menteri dari PDIP di Kabinet Jilid II Jokowi, Megawati: Tunggu Tanggal Mainannya
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengaku telah mengantongi rekam jejak calon menteri yang akan diajukan kepada Presiden terpilih Joko Widodo.
Megawati mengatakan, rekam jejak calon nama-nama menteri tersebut tersimpan rahasia tanpa sepengetahuan siapa pun.
"Kami punya suatu rekam jejak yang tersimpam dalam data kami, yang hanya saya ketahui," kata Megawati saat jumpa pers pada acara Penutupan Kongres V PDIP, di Hotel Grand Inna Beach, Bali, Sabtu (10/8/2019).
Megawati mengungkapkan, data rekam jejak itu bersifatnya sangat rahasia. Bahkan, menurutnya hanya orang kepercayaan dan atas permintaan dirinya saja yang dapat mengakses data itu.
"Kalau saya mau melihatnya itu baru ada yang saya suruh dan boleh mengetahui," ungkapnya.
Namun, saat awak media meminta Megawati untuk menyebutkan salah satu figur yang akan diusulkan oleh dirinya menjadi menteri Kabinet Jilid II Jokowi, dia meminta untuk bersabar dan menunggu waktu yang tepat.
"Kalau mau tahu siapa orangnya, tunggu saja tanggal mainnya," kata Mega.
Untuk diketahui, saat berpidato pada acara pembukaan Kongres V PDIP, Megawati Soekarnoputri di hadapan Jokowi - Maruf Amin dan Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) meminta jatah kursi menteri terbanyak di Kabinet Jilid II.
Baca Juga: Bukan Lagi Banteng Ketaton, Sampai Kapan PDIP Bergantung pada Megawati?
Tak tanggung-tanggung, Megawati menolak jika Jokowi hanya akan memberikan empat kursi menteri kepada PDIP sebagai partai yang telah menjadikan dirinya sebagai presiden dua periode.
"Kalau Pak Jokowi ini PDIP mesti banyak. Kalau saya dikasih cuma empat. Emoh. Tidak mau," tutur Megawati seraya disambut gelak tawa para kader PDIP.
Permintaan Megawati itu langsung dijawab Jokowi saat dirinya berpidato. Jokowi menjamin kepada Megawati akan memberikan kursi menteri terbanyak untuk PDIP. Hanya, Jokowi tak menyebut berapa jumlah kursi menteri yang akan diberikan.
"Yang jelas PDI Perjuangan pasti yang terbanyak. Itu jaminannya saya," kata Jokowi.
Berita Terkait
-
Bukan Lagi Banteng Ketaton, Sampai Kapan PDIP Bergantung pada Megawati?
-
Jokowi Belum Dilantik, Gerindra Bantah Telah Bahas Pilpres 2024 ke Megawati
-
Pakai Tanda Pengenal Orang Lain, 3 Peserta Kongres PDIP Dicopot dari DPC
-
Tertawa Lepas saat Prabowo Pegang Perut, Megawati: Saya Senang
-
Hasto Bakal Jadi Sekjen PDIP Lagi, Djarot: Dia Bisa Menggerakan Partai
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu