Suara.com - Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menyampaikan sikap partai yang ingin berkontribusi dan ikut memperkuat pemerintahan Jokowi – Maruf Amin pada lima tahun ke depan.
Ia mengatakan, Demokrat ingin membantu Jokowi dalam menyelesaikan permasalahan bangsa. Namun keputusan apakah ikut dalam koalisi atau tidak, hal itu bergantung terhadap sikap Jokowi selaku presiden terpilih.
"Jadi kalau ditanya ke mana arah politik partai Demokrat ya arahnya adalah untuk memperkuat pemerintahan Pak Jokowi ke depan. Namun demikian sikap tersebut kita kembalikan pada Pak Jokowi karena Pak Jokowi adalah pemegang haknya, beliau lah yang diamanatkan oleh konstitusi sebagai pemegang hak prerogatif dan kita hormati itu," kata Ferdinand kepada wartawan, Senin (12/8/2019).
Ferdinand berujar, keinginan berkontribusi dalam pemerintahan Jokowi merupakan sikap resmi dari Demokrat meski secara resmi belun diumumkan.
Sikap tersebut, kata dia, sudah ditentukan setelah 40 hari meninggalnya Ani Yudhoyono, istri Ketua Umum Demokrat sekaligus Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.
Adapun sikap Demokrat itu nantinya akan disampaikan secara resmi oleh SBY maupun Hinca Pandjaitan selaku Sekjen Demokrat. Tetapi masalah kapan waktunya, Ferdinand belum mengungkapkan.
"Ya itu sikap resmi dan opsi terdepan tapi semua kembali ke Pak Jokowi. Kapan? Sikap itu sudah resmi diputuskan pasca 40 hari berkabung Demokrat meski tak diumumkan secara resmi karena menunggu disampaikan secara formal pada saat yang tepat," ujar Ferdinand.
Terkait sikap tersebut, Ferdinand mengungkapkan bahwa komunikasi antara Demokrat dengan Jokowi maupun partai di Koalisi Indonesia Kerja (KIK) terus terjalin.
Meski diakui memiliki semangat yang sama dengan Jokowi, Demokrat yang saat pilpres berbeda pandangan sadar diri tidak ingin memaksakan hal tersebut.
Baca Juga: Politikus Demokrat Sindir Megawati, PDIP: Jangan Disamakan dengan Zaman SBY
Komunikasi antara Demokrat dengan kubu Jokowi itu dikatakan Ferdinand terus dibangun melalui SBY, Hinca, hingga Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Untuk (komunikasi) ini adalah politik tinggi maka dilakukan langsung oleh Pak SBY dan Mas AHY juga oleh sekjen sesuai perintah Ketum Pak SBY," kata Ferdinand.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
Terkini
-
KPAI Sesalkan Pelibatan Siswa dalam Aksi Dukung MBG di Batam: Itu Eksploitasi dan Manipulasi Anak!
-
Prabowo ke Jawa Timur, Hadir Peresmian Jalan dan Penutupan Munas NU
-
Legislator PDIP Kritik Ekspansi Bioskop: Jangan Sampai Jadi Risiko Baru bagi Industri Film
-
Jokowi Siap Hadir Tunjukan Ijazah di Persidangan Roy Suryo dan dr Tifa
-
Jokowi Tak Ambil Pusing Soal Penahanan Roy Suryo dan dr Tifa, Kuasa Hukum Sentil Dugaan Intervensi
-
Viral Dugaan Mahasiswa UBK Terima Suap, Muncul Pengakuan Soal Dana Rp 20 Juta dan Nama 'Kapolda'
-
1.273 Personel Gabungan Amankan Aksi Demonstrasi di Jakarta Pusat Hari Ini
-
Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
-
Usai Bertemu Wapres Gibran, Pengurus BEM UBK Akui Terima Uang: Baru Cair 20 Persen!
-
Kronologi BEM FH UBK Diinterogasi, Diduga Terima Uang Usai Bertemu Wapres Gibran