Suara.com - Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menyampaikan sikap partai yang ingin berkontribusi dan ikut memperkuat pemerintahan Jokowi – Maruf Amin pada lima tahun ke depan.
Ia mengatakan, Demokrat ingin membantu Jokowi dalam menyelesaikan permasalahan bangsa. Namun keputusan apakah ikut dalam koalisi atau tidak, hal itu bergantung terhadap sikap Jokowi selaku presiden terpilih.
"Jadi kalau ditanya ke mana arah politik partai Demokrat ya arahnya adalah untuk memperkuat pemerintahan Pak Jokowi ke depan. Namun demikian sikap tersebut kita kembalikan pada Pak Jokowi karena Pak Jokowi adalah pemegang haknya, beliau lah yang diamanatkan oleh konstitusi sebagai pemegang hak prerogatif dan kita hormati itu," kata Ferdinand kepada wartawan, Senin (12/8/2019).
Ferdinand berujar, keinginan berkontribusi dalam pemerintahan Jokowi merupakan sikap resmi dari Demokrat meski secara resmi belun diumumkan.
Sikap tersebut, kata dia, sudah ditentukan setelah 40 hari meninggalnya Ani Yudhoyono, istri Ketua Umum Demokrat sekaligus Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.
Adapun sikap Demokrat itu nantinya akan disampaikan secara resmi oleh SBY maupun Hinca Pandjaitan selaku Sekjen Demokrat. Tetapi masalah kapan waktunya, Ferdinand belum mengungkapkan.
"Ya itu sikap resmi dan opsi terdepan tapi semua kembali ke Pak Jokowi. Kapan? Sikap itu sudah resmi diputuskan pasca 40 hari berkabung Demokrat meski tak diumumkan secara resmi karena menunggu disampaikan secara formal pada saat yang tepat," ujar Ferdinand.
Terkait sikap tersebut, Ferdinand mengungkapkan bahwa komunikasi antara Demokrat dengan Jokowi maupun partai di Koalisi Indonesia Kerja (KIK) terus terjalin.
Meski diakui memiliki semangat yang sama dengan Jokowi, Demokrat yang saat pilpres berbeda pandangan sadar diri tidak ingin memaksakan hal tersebut.
Baca Juga: Politikus Demokrat Sindir Megawati, PDIP: Jangan Disamakan dengan Zaman SBY
Komunikasi antara Demokrat dengan kubu Jokowi itu dikatakan Ferdinand terus dibangun melalui SBY, Hinca, hingga Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Untuk (komunikasi) ini adalah politik tinggi maka dilakukan langsung oleh Pak SBY dan Mas AHY juga oleh sekjen sesuai perintah Ketum Pak SBY," kata Ferdinand.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
-
Dampingi Presiden, Bahlil Ungkap BBM hingga Listrik di Sumbar Tertangani Pasca-Bencana
Terkini
-
Pesan Seskab Teddy: Kalau Niat Bantu Harus Ikhlas, Jangan Menggiring Seolah Pemerintah Tidak Kerja
-
OTT Bupati Bekasi, PDIP Sebut Tanggung Jawab Pribadi: Partai Tak Pernah Ajarkan Kadernya Korupsi
-
Jawab Desakan Status Bencana Nasional, Seskab Teddy: Pemerintah All Out Tangani Bencana Sumatra
-
Pramono Anung: UMP Jakarta 2026 Sedang Dibahas di Luar Balai Kota
-
Bantah Tudingan Pemerintah Lambat, Seskab Teddy: Kami Sudah Bergerak di Detik Pertama Tanpa Kamera
-
Jelang Mudik Nataru, Pelabuhan Bakauheni Mulai Dipadati Pemudik
-
Bupati Bekasi Diciduk KPK, Pesta Suap Proyek Terbongkar di Pengujung Tahun?
-
KPK Ungkap Ada Pihak yang Berupaya Melarikan Diri pada OTT di Kalsel
-
Mengapa Cara Prabowo Tangani Bencana Begitu Beda dengan Zaman SBY? Ini Perbandingannya
-
Anak SD Diduga Bunuh Ibu di Medan: Kejanggalan Kasus dan Mengapa Polisi Sangat Berhati-hati