Suara.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengecam tindakan Anies menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Indonesia ke 74 di kawasan pantai Maju hasil reklamasi Teluk Jakarta. Dipilihnya lokasi tersebut sebagai peringatan kelahiran RI dianggap mengkhianati pemilihnya di Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.
Manajer Kampanye Perkotaan Walhi, Dwi Sawung mempertanyakan tujuan Gubernur DKI Jakarta memilih pulau reklamasi sebagai lokasi upacara. Jika tujuannya sebagai tanda menghentikan reklamasi maka ia bisa menerimanya.
"Misalnya ini cuma menunjukan ini bakal melanjutkan reklamasi, ya enggak setuju juga sih," ujar Sawung saat dihubungi, Rabu (14/8/2019).
Namun ia tidak melihat adanya tanda Anies akan menghentikan reklamasi. Pasalnya, bangunan tanpa IMB yang ada di pulau buatan itu tak kunjung dibongkar.
Bahkan lebih jauh, jika Anies berniat menghentikan reklamasi maka pasir pulau tersebur harusnya dikembalikan ke tempat asalnya. Namun tindakan tersebut tidak terlihat akan diinisiasi oleh Pemprov DKI.
"Harusnya aset-aset pegawai Pemda DKI, Satpol PP dikerahkan untuk menutup yang ilegal gitu ya. Kan mereka bangun tanpa IMB," tutur Sawung.
Karena itu sampai rencana Anies menggelar upacara tersebut pada 17 Agustus mendatang, ia belum lihat Anies akan merealisasi janji kampanyenya. Karena itu Anies dianggap mengkhianati pemilihnya karena banyak yang memilih Anies karena janji untuk menghentikan reklamasi.
"Suara terbanyak dia orang-orang yang menolak reklamasi. Ini kan seperti mengkhianati pemilihnya,"
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengaku sengaja memilih pantai maju atau pulau D hasil reklamasi teluk Jakarta untuk upacara 17 Agustus karena memiliki tujuan sendiri. Anies mengaku upacara itu menandakan lahan reklamasi adalah milik negara.
Baca Juga: Anies: Kewajiban Uji Emisi Akan Pacu Bengkel Berinvestasi
Menurut Anies, dulu, pulau hasil reklamasi seperti diprivatisasi karena tidak sembarang orang boleh memasukinya. Bahkan pulau-pulau buatan itu terkesan hanya dimiliki oleh pihak swasta.
"Bahkan media pun masuk kesana tidak bisa, dijaga ketat seakan-akan itu milik pribadi, seakan-akan milik swasta," ujar Anies di gedung DPRD DKI, Rabu (14/8/2019).
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
Sasaran Turis Bali! 18 Kg Ganja Asal Amerika-Rusia Diselundupkan Lewat Trik Kompartemen Koper
-
Ditanya Nyesal Ikut Pilpres 2024, Anies Balik Tanya Publik: NyeseI Tak Memilih Saya?
-
Usut Dalang Pembagian Kuota Haji 50:50, Eks Dirjen PHU Kemenag Dicecar KPK
-
Clara Shinta Ogah Damai dengan Mantan Suami, Proses Hukum Jalan Terus
-
Wacana Penderita TBC Jadi Penerima MBG Ditolak DPR, Dinilai Berpotensi Sebarkan Penyakit
-
Bukan Copet, Transjakarta Ungkap Fakta Penumpang Ngamuk di Koridor 5 yang Viral
-
DPR Ungkap Dana Transfer Daerah 2027 Disunat Rp300 Triliun, Gaji PPPK Terancam Macet
-
Sejarah Baru! Rakyat Bisa Pilih Sendiri Logo HUT ke-81 RI, Prabowo Siapkan Hadiah Undangan ke Istana
-
Kemensos Gandeng TNI, 1.000 Taruna Akmil Siap Bina Siswa Sekolah Rakyat
-
LPSK Siap Lindungi Korban Lain Taufik Hidayat: Jangan Takut, Segera Lapor!