Suara.com - Menteri Luar Negeri Iran di dalam satu pesan merujuk kepada nota Kedutaan Besar Iran untuk Kantor Persemakmuran dan Luar Negeri Inggris, menyebutkan bahwa penangkapan kapal tanker yang membawa minyak Iran 100 persen melanggar hukum.
"Nota Kedutaan Besar kami di London kepada UKFCO: Memprotes penahanan tidak sah Grace 1; Pernyataan terbuka yang diulangi mengenai tujuan; & Membuatnya sebening kristal bahwa sanksi EU TIDAK berlaku buat Iran --satu posisi yang dimiliki oleh kebanyakan negara Eropa," kata Mohammad Javad Zarif di Twitter pada Kamis (15/8).
"Tak ada yang mengubah fakta: penahanan 100 persen tidak sah," ia menambahkan, sebagaimana dilansir Kantor Berita Iran, IRNA --yang dikutip dari Antara, Jumat (16/8).
Sementara itu, Duta Besar Iran untuk Inggris Hamid Baedinejad di dalam satu pesan pada Kamis mengkonfirmasi pembebasan kapal tanker minyak Grace 1 pada Kamis malam.
Ia mengatakan setelah satu keputusan oleh para pejabat Gibraltar, penahanan tidak sah atas satu kapal tanker minyak yang membawa minyak Iran dicabut beberapa saat sebelumnya.
Selama 40 hari terakhir, para pejabat Iran mengadakan pembicaraan reguler di tingkat hukum, politik dan teknis dengan pihak Inggris dalam upaya pencabutan penangkapan tidak sah atas kapal tersebut, kata Baedinejad.
AS Halangi Upaya Pembebasan
Sementara itu AS berjuang untuk menghalangi pembebasan tanker tersebut, tapi dalam pembangkangan terhadap upayanya, pengadilan Gibraltar mengeluarkan putusan untuk membebaskan kapal itu.
Pengadilan Gibraltar memutuskan untuk membebaskan awak kapal tersebut, tapi AS berusaha menghalangi pembebasan Grace 1.
Baca Juga: Kapal Tanker Disita, Inggris Tuding Iran Melanggar Hukum Internasional
Pengaturan buat pelayaran tanker itu ke perairan bebas telah dilakukan sebelumnya, saat kapal tersebut "akan meninggalkan Gibraltar segera".
Grace 1, supertanker yang membawa minyak Iran, ditangkap pada awal Juli oleh Marinir Kerajaan Inggris di lepas pantai wilayah Inggris di luar negeri, Gibraltar, karena dicurigai melanggar sanksi EU terhadap Suriah.
Penangkapan kapal itu, yang membawa minyak Iran, menyulut reaksi keras dari para pejabat Iran.
Berita Terkait
-
Bebaskan Kapal Stena Impero, Inggris Kirim Mediator ke Iran
-
Kapal Tanker Disita, Inggris Tuding Iran Melanggar Hukum Internasional
-
Sita Kapal Tanker Berbendera Inggris, Iran Dikecam Dunia
-
Dongkrak Kinerja, BULL Tambah Delapan Kapal Tanker Tahun Ini
-
PBB Serukan Penyelidikan Independen Atas Serangan 2 Tanker di Teluk Oman
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 5 Cat Rambut yang Tahan Lama untuk Tutupi Uban, Harga Mulai Rp17 Ribuan
Pilihan
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
-
Duduk Perkara Ribut Diego Simeone dengan Vinicius Jr di Laga Derby Madrid
Terkini
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar
-
Megawati Tiba di Rakernas PDIP, Siapkan Arahan Tertutup Usai Disambut Prananda Prabowo
-
Gus Yaqut Tersangka Skandal Haji, Tambah Daftar Panjang Eks Menteri Jokowi Terjerat Korupsi