Suara.com - Adian Napitupulu, politikus PDIP, dikabarkan sudah dipanggil Presiden Jokowi ke istana untuk ditanyakan kesiapannya menjadi menteri dalam kabinet mendatang.
Namun, ketika dikonfirmasi, Adian mengakui dipanggil Jokowi ke istana. Tapi dia masih enggan membeberkan isi pembicaraan antara dirinya dan Jokowi.
Ia hanya bergeming sambil menghindari pertanyaan saat awak media mewawancarainya di sela-sela Sidang Tahunan MPR, Jumat (16/8/2019).
"Cuma dipanggil doang, iye. Sudahlah bos," kata Adian yang meminta wartawan tak menanyakan lanjut ihwal pertemuannya, Jumat (16/8/2019).
Sejumlah pertanyaan wartawan soal pertemuan dan sinyal menjadi menteri akhirnya tak satu pun yang ditanggapi serius oleh Adian.
"Janganlah (jangan tanya), tolonglah, tolong please. Nanti ada waktunya, kita jelaskan terbuka," ujar Adian.
Sebelumnya, Presiden Jokowi saat menghadiri halal-bilahalal bersama kelompok aktivis reformasi 1998 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Minggu (16/6/2019) sore sempat menyinggung nasib para pegiat demokrasi.
Dalam pidatonya, Jokowi menyebut belum ada aktivis 1998 yang menjabat sebagai Menteri.
Jokowi menuturkan, meski sudah 21 tahun reformasi aktivis 98 yang terjun ke dunia politik baru menjabat sebagai anggota DPR hingga kepala daerah.
Baca Juga: Eks PA 212 Klaim Adian Napitupulu Sodorkan Aktivis 98 Ini Jadi Menteri
"Yang kedua, yang berkaitan dengan aktivis 98, ini adalah pelaku sejarah, memang sebagian besar sudah menjabat Bupati, DPR Wali Kota atau jabatan lain, tapi saya juga mendengar ada yang belum, saya lihat di Menteri belum," kata Jokowi.
Sontak peserta halal-bihalal langsung menyerukan nama politikus PDI Perjuangan, Adian Napitupulu yang menjadi ketua pelaksana kegiatan halal-bihalal kepada Jokowi.
Meski nama Adian sudah disebut peserta, Jokowi enggan menyebut nama siapa yang akan cocok menjadi Menteri dari aktivis 98.
"Saya tidak ingin menyebut nama dulu, tapi tadi ada yang nyebut Adian Adian, saya tidak ingin menyebut nama, inisial pun saya enggak mau (sebutkan)," ucap Jokowi.
Menurut Jokowi, Aktivis 98 sebenarnya berpotensi memangku jabatan di pemerintahan seperti di jabatan BUMN ataupun di Duta Besar dengan melalui proses dan kompetensi yang mumpuni.
"Bisa saja kenapa tidak dengan kemampuan yang ada bisa saja misalnya tidak hanya di Menteri, bisa saja di Duta Besar, bisa saja di BUMN," tegas Jokowi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional