Suara.com - Partai Gerindra DKI Jakarta mengaku tak mau ambil pusing dengan penolakan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menolak menggunakan pin emas DPRD. PSI diberikan alternatif lain menggunakan pin dengan bahan dari kayu.
Hal tersebut dikatakan oleh Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Syarief. Ia mengaku tidak akan mengikuti PSI menolak pin emas dengan anggaran senilai Rp 1,3 miliar itu. Ia hanya ingin mengikuti keputusan dari DPRD nantinya.
"Saya sih ikutin kepatutan aja. Kalau PSI enggak pakai emas boleh, PSI sendiri mau pakai kayu? Boleh," ujar Syarief di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2019).
Ia mempersilakan jika PSI ingin menggunakan pin dengan bahan lain selain emas. Menurutnya hal itu diperbolehkan sesuai aturan yang berlaku.
"Kalau dia (PSI) mau cari barang murah mungkin boleh lah. Ada peraturan Permendagri-nya," kata Syarief.
Meskipun ada penolakan dari delapan anggota terpilih periode 2019-2024, menurutnya penetapan anggaran untuk pin tersebut sudah tidak bisa diganggu gugat. Ia mengatakan hal itu sudah ditetapkan oleh para anggota DPRD.
"Enggak jadi pertimbangan, sudah ketok palu," kata Syarief.
Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta akan mengadakan pembuatan pin untuk tiap anggotanya di periode 2019-2024. Nilai anggarannya bahkan mencapai 1,3 miliar untuk atribut yang terbuat dari emas itu.
Sekretaris Dewan (Sekwan) Muhammad Yuliadi mengatakan tiap anggota akan diberikan dua pin. Total berat pin emas yang didapatkan anggota legislatif DKI terpilih itu seberat 12 gram.
Baca Juga: Setelah PDIP dan PPP, Gerindra Ingin Bangun Komunikasi dengan Partai Lain
"Masing - masing mendapakan dua pin seberat 7 gram dan 5 gram dari emas 22 karat," ujar Yuliadi saat dihubungi, hari ini.
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
IHSG 'Kebakaran' di Awal Februari, Menkeu Purbaya: Ada Faktor Ketidakpastian!
-
Pupuk Indonesia Pugar Pabrik Tua, Mentan Amran Bilang Begini
-
Setiap Hari Taruhkan Nyawa, Pelajar di Lampung Timur Menyeberang Sungai Pakai Getek
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
Terkini
-
Dari MBG Sampai ASRI, Presiden Prabowo Menggugah 4 Ribu Lebih Peserta Rakornas Kemendagri 2026
-
Eksekusi Brutal di Bali: Dua WNA Australia Dituntut 18 Tahun Penjara Kasus Pembunuhan Berencana
-
Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima Rp701 Juta dari Pemenang Tender Chromebook
-
Skandal Suap Jalur Kereta Api, KPK Cecar Direktur Kemenhub Jumardi Soal Aliran Dana dan Tender
-
Pantura Genuk Minim Genangan di Musim Hujan, Infrastruktur Pengendali Banjir Dioptimalkan
-
Satgas PKH Sedang Verifikasi Temuan PPATK Soal Hasil Penambangan Emas Ilegal Senilai Rp992 Triliun
-
Pandji Pragiwaksono Dicecar 48 Pertanyaan Usai Diperiksa Bareskrim: Saya Ikuti Prosesnya Saja
-
Lebih Ganas dari COVID-19, Menakar Kesiapan Indonesia Hadapi Virus Nipah yang Mematikan
-
Dirut Garuda dan Perwakilan Embraer Sambangi Istana, Bahas Rencana Pembelian Pesawat?
-
Jakarta Makin Gampang Tenggelam, Sudah Waktunya Benahi Tata Ruang?