Suara.com - Partai Gerindra DKI Jakarta mengaku tak mau ambil pusing dengan penolakan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menolak menggunakan pin emas DPRD. PSI diberikan alternatif lain menggunakan pin dengan bahan dari kayu.
Hal tersebut dikatakan oleh Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Syarief. Ia mengaku tidak akan mengikuti PSI menolak pin emas dengan anggaran senilai Rp 1,3 miliar itu. Ia hanya ingin mengikuti keputusan dari DPRD nantinya.
"Saya sih ikutin kepatutan aja. Kalau PSI enggak pakai emas boleh, PSI sendiri mau pakai kayu? Boleh," ujar Syarief di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2019).
Ia mempersilakan jika PSI ingin menggunakan pin dengan bahan lain selain emas. Menurutnya hal itu diperbolehkan sesuai aturan yang berlaku.
"Kalau dia (PSI) mau cari barang murah mungkin boleh lah. Ada peraturan Permendagri-nya," kata Syarief.
Meskipun ada penolakan dari delapan anggota terpilih periode 2019-2024, menurutnya penetapan anggaran untuk pin tersebut sudah tidak bisa diganggu gugat. Ia mengatakan hal itu sudah ditetapkan oleh para anggota DPRD.
"Enggak jadi pertimbangan, sudah ketok palu," kata Syarief.
Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta akan mengadakan pembuatan pin untuk tiap anggotanya di periode 2019-2024. Nilai anggarannya bahkan mencapai 1,3 miliar untuk atribut yang terbuat dari emas itu.
Sekretaris Dewan (Sekwan) Muhammad Yuliadi mengatakan tiap anggota akan diberikan dua pin. Total berat pin emas yang didapatkan anggota legislatif DKI terpilih itu seberat 12 gram.
Baca Juga: Setelah PDIP dan PPP, Gerindra Ingin Bangun Komunikasi dengan Partai Lain
"Masing - masing mendapakan dua pin seberat 7 gram dan 5 gram dari emas 22 karat," ujar Yuliadi saat dihubungi, hari ini.
Berita Terkait
Terpopuler
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
PSSI Protes AFC, Wasit Laga Timnas Indonesia di Ronde 4 Kok dari Timur Tengah?
Terkini
-
Teka-teki Menko Polkam Baru: Nama Mahfud MD hingga Letjen Purn. Djamari Chaniago Mencuat
-
Tokoh Senior PPP Bongkar Kelompok 'Lima Serangkai' di Balik Kudeta Suharso Monoarfa
-
Pemerintah Pastikan Pajak UMKM Tetap 0,5 Persen, Cak Imin: Harus Diterapkan Selamanya
-
Timeline Lengkap Kasus Pembunuhan Kacab Bank BUMN: Direncanakan 2 Bulan, Berakhir Gagal Total
-
APBD untuk Ciptakan Lapangan Kerja, Pemprov DKI Diingatkan Prioritaskan Warga KTP Jakarta
-
Protes Tanggul Viral, KTP Nelayan Cilincing Bakal Dicek, Wamen KKP: Mana Pendatang, Mana Warga Asli
-
Pengamat: Dulu Arab Spring Kini Asian Blitzer, Serangan Kilat Bertenaga AI Ancam Rezim Prabowo
-
Surat Terbuka Susi Pudjiastuti untuk Prabowo Soal Tambang Nikel Raja Ampat: Mohon Hentikan, Pak...
-
Beredar Surat Pernyataan Makan Bergizi Gratis, Orangtua Disuruh Tanggung Risiko Keracunan
-
Digugat di MK, Benarkah Kolom Agama di KTP dan KK akan Dihapus?