Suara.com - Partai Gerindra DKI Jakarta mengaku tak mau ambil pusing dengan penolakan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menolak menggunakan pin emas DPRD. PSI diberikan alternatif lain menggunakan pin dengan bahan dari kayu.
Hal tersebut dikatakan oleh Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Syarief. Ia mengaku tidak akan mengikuti PSI menolak pin emas dengan anggaran senilai Rp 1,3 miliar itu. Ia hanya ingin mengikuti keputusan dari DPRD nantinya.
"Saya sih ikutin kepatutan aja. Kalau PSI enggak pakai emas boleh, PSI sendiri mau pakai kayu? Boleh," ujar Syarief di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2019).
Ia mempersilakan jika PSI ingin menggunakan pin dengan bahan lain selain emas. Menurutnya hal itu diperbolehkan sesuai aturan yang berlaku.
"Kalau dia (PSI) mau cari barang murah mungkin boleh lah. Ada peraturan Permendagri-nya," kata Syarief.
Meskipun ada penolakan dari delapan anggota terpilih periode 2019-2024, menurutnya penetapan anggaran untuk pin tersebut sudah tidak bisa diganggu gugat. Ia mengatakan hal itu sudah ditetapkan oleh para anggota DPRD.
"Enggak jadi pertimbangan, sudah ketok palu," kata Syarief.
Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta akan mengadakan pembuatan pin untuk tiap anggotanya di periode 2019-2024. Nilai anggarannya bahkan mencapai 1,3 miliar untuk atribut yang terbuat dari emas itu.
Sekretaris Dewan (Sekwan) Muhammad Yuliadi mengatakan tiap anggota akan diberikan dua pin. Total berat pin emas yang didapatkan anggota legislatif DKI terpilih itu seberat 12 gram.
Baca Juga: Setelah PDIP dan PPP, Gerindra Ingin Bangun Komunikasi dengan Partai Lain
"Masing - masing mendapakan dua pin seberat 7 gram dan 5 gram dari emas 22 karat," ujar Yuliadi saat dihubungi, hari ini.
Berita Terkait
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
Terkini
-
Telepon Terakhir Anak 9 Tahun: Apa Pemicu Pembunuhan Sadis di Rumah Mewah Cilegon?
-
Pramono Sebut UMP Jakarta 2026 Naik, Janji Jadi Juri Adil Bagi Buruh dan Pengusaha
-
Polda Metro Bongkar Bisnis Aborsi Ilegal Modus Klinik Online: Layani 361 Pasien, Omzet Rp2,6 Miliar
-
Beda dengan SBY saat Tsunami Aceh, Butuh Nyali Besar Presiden Tetapkan Status Bencana Nasional
-
Kronologi Pembunuhan Bocah 9 Tahun di Cilegon, Telepon Panik Jadi Awal Tragedi Maut
-
Gubernur Bobby Nasution Serahkan Bantuan KORPRI Sumut Rp2 Miliar untuk Korban Bencana
-
Gubernur Bobby Nasution Siapkan Lahan Pembangunan 1.000 Rumah untuk Korban Bencana
-
Misteri Kematian Bocah 9 Tahun di Cilegon, Polisi Periksa Maraton 8 Saksi
-
Rencana Sawit di Papua Dikritik, Prabowo Dinilai Siapkan Bencana Ekologis Baru
-
Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim