Suara.com - Politikus PSI terpilih di DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024, William Aditya Sarana menolak adanya rencana pembagian pin emas kepada tiap anggota DPRD DKI periode mendatang.
Menurutnya pengadaan pin berbahan emas yang memakan anggaran senilai Rp 1,3 miliar itu adalah penghinaan terhadap publik.
William menganggap pengadaan pin yang dinilai mahal itu berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat. Warga Jakarta disebutnya masih banyak yang kesulitan secara ekonomi.
"Dengan kondisi Jakarta sekarang yang masih banyak masalah dan orang kesulitan, pin berbahan emas adalah bentuk penghinaan kepada publik," ujar William saat dihubungi, Selasa (20/8/2019).
Ia mengaku akan mengusulkan kepada Sekretaris Dewan, M Yuliadi untuk menggunakan bahan lain pengganti pin. PSI disebutnya akan mengganti bahan pin menggunakan bahan kuningan.
"Lebih baik berbahan kuningan saja. Khusus bagi Fraksi PSI, akan mengusulkan kepada Sekretariat Dewan untuk menggunakan bahan alternatif," kata William.
Nantinya jika sudah disetujui, khusus delapan orang anggota fraksi PSI disebutnya akan menggunakan pin bahan kuningan itu.
"PSI bersedia untuk memakai pin dari bahan alternatif tersebut," pungkasnya.
Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta akan mengadakan pembuatan pin untuk tiap anggotanya di periode 2019-2024. Nilai anggarannya bahkan mencapai 1,3 miliar untuk atribut yang terbuat dari emas itu.
Baca Juga: Abaikan Provokasi, Jubir PSI Tegaskan Dukungan untuk Papua
Sekretaris Dewan (Sekwan) Muhammad Yuliadi mengatakan tiap anggota akan diberikan dua pin. Total berat pin emas yang didapatkan anggota legislatif DKI terpilih itu seberat 12 gram.
"Masing - masing mendapakan dua pin seberat 7 gram dan 5 gram dari emas 22 karat," ujar Yuliadi saat dihubungi, hari ini.
Berita Terkait
-
Anggota DPRD Jakarta Bakal Dikasih 2 Pin Emas, Habiskan Dana Rp 1,3 Miliar
-
Caleg Gerindra Raih Suara Terbanyak di Jakarta, PSI Paling Sedikit
-
PSI: Indeks Kebebasan Berkeyakinan Turun karena Anies dan FPI
-
Tolak Anies Nyapres, Nasdem: Jangan Sampai Nanti PSI Berubah Jadi LSM
-
PSI Akan Jadi Oposisi di DPRD DKI, Tsamara: Kepentingan Publik Tetap Utama
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
Terkini
-
Telepon Terakhir Anak 9 Tahun: Apa Pemicu Pembunuhan Sadis di Rumah Mewah Cilegon?
-
Pramono Sebut UMP Jakarta 2026 Naik, Janji Jadi Juri Adil Bagi Buruh dan Pengusaha
-
Polda Metro Bongkar Bisnis Aborsi Ilegal Modus Klinik Online: Layani 361 Pasien, Omzet Rp2,6 Miliar
-
Beda dengan SBY saat Tsunami Aceh, Butuh Nyali Besar Presiden Tetapkan Status Bencana Nasional
-
Kronologi Pembunuhan Bocah 9 Tahun di Cilegon, Telepon Panik Jadi Awal Tragedi Maut
-
Gubernur Bobby Nasution Serahkan Bantuan KORPRI Sumut Rp2 Miliar untuk Korban Bencana
-
Gubernur Bobby Nasution Siapkan Lahan Pembangunan 1.000 Rumah untuk Korban Bencana
-
Misteri Kematian Bocah 9 Tahun di Cilegon, Polisi Periksa Maraton 8 Saksi
-
Rencana Sawit di Papua Dikritik, Prabowo Dinilai Siapkan Bencana Ekologis Baru
-
Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim