Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus menyidik kasus korupsi e-KTP yang telah menjerat Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, Paulus Tanos sebagai tersangka. Dalam kasus ini, istri dan anak Paulus pun kini harus ikut dicegah keluar negeri.
Upaya pencekalan itu diberlakukan kepada istri Paulus bernama Lina Rawung dan putrinya, Catherine Tannos. Dalam hal ini, KPK telah berkordinasi dengan pihak Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan permohona cekal kepada keluarga Paulus.
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menyebut Lina dan Catherine dilakukan pencegahan sejak 19 Agustus 2019.
Meski begitu, Febri belum dapat merinci keberadaan tempat tinggal mereka saat ini.
Selain Lina dan Catherine, KPK pun melakukan pelarangan terhadap dua tersangka, yakni Ketua Konsorsium PNRI Isnu Edhi Wijaya dan Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik PNS BPPT Husni Fahmi. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus e-KTP yang merugikan keuangan negera mencapai Rp 2.3 triliun.
"Keempat orang ini kami lakukan pencegahan ke luar negeri selama enam bulan pertama," tutup Febri dikonfirmasi, Rabu (21/8/2019).
Untuk diketahui, KPK baru menetapkan empat tersangka baru yakni anggota DPR RI Miriam S Hariyani; dan, Isnu Edhi Wijaya, Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI.
Dua tersangka baru lainnya ialah Husni Fahmi, Ketua Konsorsium PNRI sekaligus Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan e-KTP; dan Paulus Tannos, Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra.
Belum lama ini, KPK telah menahan tersangka anggota DPR RI Markus Nari. Markus akan segera disidangkan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.
Dalam kasus ini, total ada delapan orang yang sudah dikirim KPK ke penjara terkait kasus korupsi e-KTP. Mereka adalah Irman, Sugiharto, Anang Sugiana Sudihardjo, Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, Andi Narogong dan Made Oka Masagung.
Baca Juga: KPK Periksa Tiga Anggota DPR RI Terkait Kasus Korupsi e-KTP
Dari pengembangan kasus itu, KPK turut menjerat Markus Nari sebagai tersangka terkait kasus pengadaan paket penerapan e-KTP. Ia resmi ditahan KPK sejak tanggal 1 Maret 2019 lalu.
Berita Terkait
Terpopuler
- Singapura Diguncang Gelombang Protes Rakyatnya, Buntut Rencana Penggundulan Hutan untuk Perumahan
- Daihatsu Kenalkan Mobil 120 Jutaan, 1 Liter Jalan 27 Km
- Cara Membersihkan Bunga Es dengan Aman dan Cepat Tanpa Merusak Freezer
- 6 HP Realme RAM 12 GB dengan Performa Kencang, Mulai Rp2 Jutaan
- Erick Thohir Buka Hasil Evaluasi Timnas Indonesia usai Gagal di Piala AFF 2026
Pilihan
-
Diseret dari Gang ke Jalan! Kronologi Pedagang Cermin Tewas Dikeroyok Saat Demo Ricuh
-
Senayan Kondusif: Tol Dalam Kota Normal dan Blokade Jalan Dibuka Pasca Bentrok 27 Agustus
-
Ada Isu Aksi Demo Lanjutan, BEI Minta Investor Tak Panik
-
Admin Medsos dan Pengkritik Jadi Target Penangkapan Jelang Demo Agustus
-
3 Pesawat Tempur F16 'Rally' di Langit Jakarta Jumat Pagi, Ini Klarifikasi TNI AU
Terkini
-
Pasukan GP Ansor Siap Tindak yang Ganggu Muktamar Ke-35 NU Jombang
-
Kudeta Niger Gagal, Pasukan Pemerintah Melumpuhkan Penyerang Pangkalan Niamey
-
Boni Hargens Soroti Pengangkatan Kapolri sebagai Anggota Kehormatan KSBSI: Bukan Sekadar Seremonial
-
Bukan Ex-Officio! Romli Atmasasmita Tegaskan Status Listyo Sigit di KSBSI Hanya Bentuk Apresiasi
-
Apa Itu Sistem AHWA? Cara Baru Pilih Ketua Umum PBNU di Muktamar NU ke-35 Tahun 2026
-
Muktamar ke-35 NU Diwarnai Aksi Protes, Gus Yahya: Saya Mohon
-
Presiden Prabowo Tutup Muktamar NU Ke-35 di Jombang, Senin Besok
-
Gus Ipul Pastikan Forum Muktamar NU Ke-35 Bebas Ubah Keputusan Organisasi
-
Review Film The Last Sunrise: Makna Kehidupan di Balik Senyum dan Air Mata
-
Jepang Kirim Pasukan Bela Diri Bantu Meredam Kebakaran Hutan Kalimantan