Suara.com - Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) memastikan gelombang aksi yang dilakukan sejumlah mahasiswa Papua di beberapa daerah tidak akan mempengaruhi program beasiswa yang diberikan oleh pemerintah. Program beasiswa pemerintah untuk mahasiswa Papua tetap berjalan.
Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti, Ainun Na'im memastikan adanya gelombang aksi mahasiswa Papua di sejumlah daerah yang merupakan reaksi atas dugaan tindak diskriminatif dan rasial di Surabaya dan Malang tidak akan berpengaruh terhadap program beasiswa pemerintah.
"Jangan karena ada masalah sedikit kemudian progam yang baik itu diputus. Itu tetap saja (berjalan)," kata Ainun saat ditemui usai menghadiri acara penandatanganan MoU dan launching Double Degree di Hotel Westin, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (21/8/2019).
Ainun menuturkan Kemenristekdikti telah menjalani program beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) yang merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi siswa yang berada di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T). Papua merupakan salah satu daerah yang mendapatkan program beasiswa tersebut.
"Itu kan ada Papua, Nusa Tenggara Timur, sampai sekarang masih ada," ujarnya.
Ainun mengungkapkan saat ini pihaknya pun telah menjalin komunikasi dengan Rektor Universitas Cenderawasih untuk membantu meredam amarah mahasiswa Papua. Menurutnya, kondisi saat ini sudah lebih tenang.
"Sekarang udah tenang, kita ingatkan supaya bersabar semuanya saudara, kalau ada gesekan sedikit ya biasa lah. Tapi sudah tenang. Kemarin saya juga kontak dengan rektor di Universitas Cendrawasih," katanya.
Diketahui, kerusuhan sempat terjadi di Manokwari pada Senin (19/8) lalu. Kerusuhan tersebut diduga merupakan buntut dari penangkapan mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang. Massa yang berasal dari sejumlah elemen melakukan aksi menyikapi adanya tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua yang ditangkap di Surabaya.
Dari aksi tersebut berubah menjadi kerusuhan. Massa pun dilaporkan melakukan pembakaran terhadap kantor DPRD Papua Barat. Kerusuhan juga menjalar ke wilayah lain termasuk Jayapura dan Sorong. Bahkan, massa dilaporkan membakar Lapas Sorong dan perusakan di bandara.
Baca Juga: Redam Aksi Mahasiswa Papua, Kemenristekdikti Kontak Rektor Uncen
Berita Terkait
-
Jokowi Didesak Ajak Dialog Rakyat Papua, Bukan Kirim Militer
-
CEK FAKTA: Heboh Foto Banser Tiba di Papua, Ini Aslinya
-
Redam Aksi Mahasiswa Papua, Kemenristekdikti Kontak Rektor Uncen
-
Mahasiswa Papua Dimaki Monyet, Fadli Zon: Ucapan Rasis Pasti Menyakitkan
-
Korlap yang Kepung Asrama Mahasiswa Papua Ternyata Saksi Prabowo di MK
Terpopuler
- Profil dan Pekerjaan Jhon LBF, Siap Bantu Ruben Onsu Bayar Kerugian Rp3,5 M
- 6 HP Realme RAM 12 GB dengan Performa Kencang, Mulai Rp2 Jutaan
- 3 Shio yang Menarik Keberuntungan Sepanjang September 2026, Hoki Sebulan Penuh
- Erick Thohir Buka Hasil Evaluasi Timnas Indonesia usai Gagal di Piala AFF 2026
- 5 Pilihan Rice Cooker Panci Keramik yang Awet, Tahan Gores, dan Mudah Dibersihkan
Pilihan
-
Sempat Serukan Serang Hercules! Admin Akun Pemukiman Setan Ditangkap Polisi karena Molotov
-
Pidato Pertama Sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin Berseloroh: Baru Dua Jam Saja
-
Jalani Ritual di Danau Sunter, WNA Aljazair Dievakuasi Setelah Dirayu 3 Jam
-
Diseret dari Gang ke Jalan! Kronologi Pedagang Cermin Tewas Dikeroyok Saat Demo Ricuh
-
Senayan Kondusif: Tol Dalam Kota Normal dan Blokade Jalan Dibuka Pasca Bentrok 27 Agustus
Terkini
-
Tunggakan Rp14,8 Miliar, 303 Pemain Belum Digaji: Ada Klub Raffi Ahmad Rans FC
-
Bukan Cuma Jadi Konsumen! DPR Ingin Indonesia Kuasai Ekosistem AI
-
Alasan Ada Agenda Lain, Anggota DPR Satori Mangkir dari Pemeriksaan KPK
-
Persib Lolos ACL Two dengan Drama! Mariano Peralta Jadi Pahlawan di Menit-Menit Akhir
-
Cegah Risiko Pidana, Pakar Sebut Pemerintah Tepat Atur Pembelian Timah Rakyat
-
Desak Pelaku Pengeroyok Bambang Setiawan Ditangkap, Wamen HAM: Harus Ditindak Tegas!
-
Dedi Mulyadi: Uang Pajak Warga Depok Siap Disulap Jadi Flyover dan Underpass
-
Setengah Karhutla Terjadi di Wilayah Korporasi yang Izinnya dari Negara!
-
Sikap Bupati Bogor Usai KPK Masuk Pemkab: Serahkan Proses Hukum dan Hargai Praduga Tak Bersalah
-
Padam Setelah 30 Jam, Kebakaran Pabrik Plastik di Serang Telan Kerugian Rp41 Miliar