Suara.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Wiranto menggelar rapat bersama sejumlah menteri untuk membahas penanggulangan kebakaran hutan dan lahan tahun 2019. Dalam rapat tersebut dibahas langkah-langkah pemerintah untuk bisa menekan angka titik api pada akhir puncak musim kemarau.
Wiranto menjelaskan kalau dirinya mendapatkan laporan bahwa karhutla disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Hanya sedikit presentase karhutla diakibatkan karena alam.
"Saya sudah dapat laporan akibat kebakaran hutan dan lahan ini, ulah dari manusia, 99 persen. Itu ulah manusia. 1 persen karena alam," kata Wiranto saat membuka rapat di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2019).
Di samping itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) juga sudah memberi peringatan bahwa Indonesia akan dihadapi puncaknya masa kemarau yakni pada Agustus dan September. Dengan begitu Wiranto mengharapkan pemerintah bisa meminimalisir jumlah titik api yang tersebar di area karhutla.
Pada 2018, pemerintah sudah melakukan itu dan jumlah titik api pun dapat diminimalisir meski masih terjadi fluktuatif. Dengan diadakanya rapat koordinasi tersebur, Wiranto berharap masing-masing kementerian dan lembaga bisa menyampaikan kesiapan untuk penanggulangan karhutla.
"Manusianya, infrastruktur yang bisa membantu pencegahan, penanggulangan kebakaran, alat yang kita miliki, sistem yang akan kita lakukan. Kalau belum, hambatannya di mana? Kita koordinasikan di sini," ujarnya.
"Golnya maka pada saat kemarau panjang itu, titik api Mudah-mudahan nol. Kita eliminasi seminimal mungkin," tandasnya.
Dalam rapat itu tampak hadir Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani dan Kepala BNPB Doni Monardo dan Kepala Badan Restorasi Gambut Nazir Foead.
Baca Juga: Menko Polhukam Gelar Rapat Bahas Pengendalian Karhutla 2019
Berita Terkait
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka